Infomalangraya.com.CO.ID, JAKARTA — Keretakan di tengah dunia Barat mulai terlihat jelas. Sinyal tersebut muncul dalam perhelatan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos yang berlangsung hingga hari Jumat lalu. Banyak pemimpin politik dari kawasan Barat tampaknya mulai merasa tidak nyaman dengan kebijakan Amerika Serikat (AS).
Harus diakui, gaya kepemimpinan Presiden Donald J. Trump dalam mengelola hubungan dengan sekutu memang tidak biasa. Sejak memasuki masa jabatannya yang kedua, Trump menunjukkan pendekatan yang sangat agresif dalam kebijakan luar negeri.
Namun, yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa agresivitas AS kali ini tidak hanya ditujukan pada negara-negara rival seperti Tiongkok dan Rusia, tetapi juga pada negara-negara sekutu di Eropa, termasuk Kanada, tetangganya. Dari kebijakan tarif yang memberatkan bagi negara-negara Eropa, wacana pencaplokan Kanada, hingga serangan unilateral terhadap Venezuela, membuat anggota NATO (North Atlantic Treaty Organization) merasa bingung dan mulai bertanya-tanya.
Puncak dari kepanikan NATO akibat kebijakan luar negeri AS ala Trump adalah retorika serius tentang perebutan wilayah es bernama Greenland. Menurut pandangan Trump, kepemilikan Greenland sangat penting untuk pertahanan AS. Ia menuding Denmark dan negara-negara Eropa lainnya tidak mampu bekerja sama untuk menjaga Greenland dari ancaman Tiongkok dan Rusia.
Greenland tampaknya menjadi harga mati bagi para pemimpin politik Eropa. Meskipun ada keraguan dari Trump, Perancis, Jerman, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya mengirimkan pasukan ke Greenland sebagai bentuk solidaritas. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, secara terbuka menyatakan bahwa jika AS melakukan serangan militer terhadap Greenland, maka itu akan menjadi akhir dari NATO.
Sebelumnya, dalam serangan ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Nicholas Maduro, Perancis, Inggris, dan Kanada masih mencoba mencari kata-kata yang diplomatis agar hubungan di dalam NATO tetap harmonis. PM Inggris Keir Starmer misalnya, cenderung enggan melabeli aksi unilateral AS di Venezuela sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun, ia lebih fokus pada upaya mendorong transisi politik damai menuju demokrasi di Venezuela.
Sikap permisif dari negara-negara sekutu yang enggan tegas terhadap Trump mendapat kritik dari Gubernur California, Gavin Newsom. Baginya, Trump tidak peduli dengan diplomasi dan hukum internasional. Ia yakin presiden AS hanya mengenal hukum rimba. “Dia (Trump) itu T-Rex, Anda entah ‘berpasangan’ dengannya, atau dia akan memangsa Anda,” ujarnya di Davos.
Sementara atau Selamanya?
Udara musim dingin di Davos tahun ini rupanya tidak cukup mendinginkan suhu hubungan antara AS dan negara-negara sekutunya. Dinginnya justru semakin memperjelas adanya keretakan di dalam NATO. Presiden Perancis Emmanuel Macron telah mengakui adanya pergeseran menuju dunia yang tidak lagi menghormati hukum internasional, di mana hanya yang terkuat yang menjadi penentu. Kegelisahan serupa juga diungkapkan oleh PM Kanada Mark Carney yang menilai kondisi global saat ini bukan sekadar pergeseran, tetapi mengalami keretakan dalam tatanan internasional berbasis aturan, di mana norma tidak sanggup berhadapan dengan rivalitas kekuatan besar.
Namun, semua keluhan dari para pemimpin politik di Barat ini nampaknya tidak menyentuh hati Presiden AS. Trump malah kembali menyampaikan ambisi untuk merebut Greenland dalam pidatonya di WEF tahun ini. Meski syukurnya, Presiden AS kini berubah metode dalam upaya “memiliki” Greenland, yaitu tanpa opsi militer. Setidaknya untuk saat ini, pernyataan tersebut bisa membuat para pemimpin politik NATO sedikit lega.
Tetapi, pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah keretakan NATO yang menjadi tontonan utama di WEF tahun ini bersifat sementara atau semakin melebar hingga tidak bisa direkatkan kembali? Gavin Newsom cenderung meyakini bahwa hubungan AS dengan negara-negara sekutu hanya merenggang untuk sementara. Baginya, keretakan dan transisi yang disampaikan Carney dan pemimpin politik Eropa terlalu berlebihan.
Meskipun jika melihat dari nuansa para pemimpin politik Eropa yang hadir di WEF, tampaknya kepercayaan terhadap AS sudah mulai runtuh. Tindakan Trump dianggap telah merobek tenun yang dijahit kuat sejak berakhirnya Perang Dunia II. Para pemimpin politik Eropa mungkin melihat polarisasi politik ekstrem di dalam AS bukan tidak mungkin akan melahirkan sosok pemimpin yang sama atau bahkan lebih mengerikan daripada Trump.
Secara prinsip, AS bukan lagi mitra strategis yang bisa sepenuhnya dipercaya. Kondisi ketidakpastian ini membuat Kanselir Jerman Friedrich Merz meminta negara-negara Eropa meningkatkan anggaran militer secara signifikan. Dalam konteks geopolitik, Eropa dan Kanada harus lebih pragmatis dan realistis.
Di belahan dunia lain, Tiongkok yang berkembang pesat dalam ekonomi, politik, dan militer diyakini telah menjadi kutub baru. Di tengah keretakan ini, Tiongkok tampaknya berhasil berperan sebagai hegemon alternatif yang relatif lebih dapat diprediksi dibandingkan lawannya. Kunjungan Emmanuel Macron dan Mark Carney ke Beijing sebelum WEF tahun ini, meski lebih bersifat simbolis, menunjukkan bahwa Barat tidak lagi monolitik dan mampu bersikap pragmatis dalam menghadapi tantangan geopolitik.
Moral dan Pragmatisme
Keretakan di Barat hari ini tentu akan berdampak pada bagaimana Indonesia, sebagai middle power, mengarungi politik dunia. Negara-negara akan semakin pragmatis untuk meraih keuntungan politik dan ekonomi. Bukan tidak mungkin norma-norma yang selama ini diyakini bersama akan mengalami koreksi. Ini tentu menjadi tugas berat bagi Indonesia sebagai ketua Dewan HAM PBB.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di WEF tahun ini menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan dan kemakmuran. Langkah Presiden Prabowo untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diinisiasi Donald Trump, tentu harus dilihat sebagai strategi dalam konteks geopolitik saat ini.
China sebagai hegemon di kawasan tidak tertarik bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Jika demikian, maka Indonesia perlu membangun kepercayaan di kawasan Asia Pasifik bahwa partisipasinya dalam Dewan Perdamaian adalah langkah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian di tengah pragmatisme dan persaingan ekonomi yang semakin tajam. Sebagai ketua dewan HAM PBB, Indonesia memang dituntut untuk menjadi moral leader yang membangun narasi kemanusiaan dan perdamaian di tengah ketegangan dan keretakan geopolitik.
