Sidang Kasus ART Refpin Kembali Digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu
Sidang kasus dugaan penganiayaan terhadap anak anggota DPRD Kota Bengkulu oleh asisten rumah tangga (ART) bernama Refpin kembali digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu. Perkara ini menarik perhatian publik setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengkritik penanganan kasus tersebut melalui unggahan di media sosial.
Refpin, yang bekerja sebagai ART di rumah keluarga korban, didakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencubit anak anggota DPRD Bengkulu. Laporan dari pihak keluarga korban kemudian memicu proses hukum terhadapnya. Namun, kasus ini menjadi perbincangan luas karena Refpin disebut tetap bersikukuh tidak melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan.
Kritik dari Ahmad Sahroni dan Tanggapan Polda Bengkulu
Ahmad Sahroni menyoroti penanganan kasus ini dan meminta perhatian pimpinan Polri terkait proses hukum yang dilakukan. Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya ketidakadilan terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Ucapan Sahroni mendapat respons dari Polda Bengkulu, yang memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial.
Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Ichsan Nur, menjelaskan bahwa narasi yang beredar tidak sepenuhnya akurat. Menurutnya, kepolisian telah melakukan prosedur penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, status hukum perkara ini sebelumnya telah diuji melalui mekanisme praperadilan di pengadilan, yang ditolak oleh pengadilan.
Polda Bengkulu menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi dari pihak mana pun. Pihak kepolisian tetap fokus pada pembuktian materiil untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Proses Hukum yang Berjalan Panjang
Kronologi awal dugaan penganiayaan bermula saat Refpin meninggalkan rumah majikannya dan kembali ke Yayasan Peduli Kerja Mandiri (PKM), tempat ia bekerja. Siska, perwakilan yayasan tersebut, menyampaikan bahwa Refpin mengatakan tidak betah bekerja saat kembali ke yayasan.
Namun, beberapa hari kemudian, Refpin dilaporkan atas dugaan penganiayaan anak anggota DPRD di tempatnya bekerja. Peristiwa ini disebut terjadi pada 20 Agustus 2025. Kepergiannya ke yayasan disebut karena alasan tertentu yang tidak dijelaskan secara rinci.
Tak lama berselang, pihak majikan menghubungi admin yayasan dan menyampaikan bahwa Refpin kabur serta diduga membawa sejumlah barang. Total kerugian yang disebutkan mencapai Rp5 juta. Dua hari kemudian, pihak yayasan menerima surat dalam format PDF yang menyatakan bahwa Refpin dilaporkan atas dugaan penganiayaan anak anggota DPRD di Bengkulu.
Sejak saat itu, proses hukum terhadap Refpin berjalan panjang. Refpin bolak-balik menjalani pemeriksaan di Bengkulu untuk dimintai keterangan terkait dugaan penganiayaan tersebut.
Tekanan dan Tindakan yang Dilakukan Refpin
Menurut Siska, proses pemeriksaan yang dijalani Refpin berjalan cukup panjang. Ia menyoroti tidak adanya rekaman kamera CCTV dan saksi yang melihat secara langsung dugaan penganiayaan tersebut. Selama berada di kantor polisi, Refpin mendapatkan tekanan agar mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
Tekanan tersebut membuat Refpin berada dalam kondisi tertekan secara psikologis. Refpin bahkan disebut bersujud di depan anggota polisi Bengkulu dan mencium kaki majikannya. “Dia cium kaki majikan dan mengaku memang kabur, tapi disuruh ngaku mencubit anaknya, dia tidak mau karena tidak dilakukannya sama sekali,” ujarnya.
Merasa iba terhadap kondisi Refpin, Siska pun mengajukan praperadilan. Ia juga menyebut bahwa perkara ini sempat ramai dibicarakan di Bengkulu dan mendapat perhatian sejumlah pihak. Bahkan, salah satu ketua partai di Bengkulu sempat menyarankan agar persoalan ini diselesaikan secara damai. Namun, pihak istri anggota dewan tersebut disebut tidak bersedia menempuh jalan damai.
