Ringkasan Berita:
- DPRD Kota Malang menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus campak di Kota Malang
- Kondisi ini harus menjadi perhatian serius, terutama karena sebagian besar kasus berat hingga meninggal dunia terjadi pada anak-anak
- Pemkot Malang perlu mengoptimalkan kerja sama semua pihak guna memastikan kelancaran imunisasi dan pengawasan kesehatan
Infomalangraya.com, MALANG – Komisi D DPRD Kota Malang menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus campak di Kota Malang dan wilayah sekitarnya.
Anggota Komisi D, Suryadi, menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius, terutama karena sebagian besar kasus berat hingga meninggal dunia terjadi pada anak-anak yang tidak pernah mendapatkan imunisasi atau memiliki status imunisasi tidak lengkap.
“Tingginya mobilitas penduduk antarwilayah juga berkontribusi terhadap penyebaran penyakit campak,” ujarnya kepada Infomalangraya.com, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, langkah cepat Pemkot Malang melalui Dinas Kesehatan dengan menggelar imunisasi massal merupakan keputusan strategis dan mendesak untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak.
Langkah Penanganan Campak
Komisi D mencatat sejumlah langkah penanganan yang saat ini dijalankan oleh Pemkot Malang.
Pertama, memungkinkan percepatan penanganan, termasuk mobilisasi tenaga kesehatan, percepatan distribusi vaksin, dan penyederhanaan prosedur layanan kesehatan.
Suryadi menyebut imunisasi dilakukan serentak bagi anak usia 9 bulan hingga kurang dari 13 tahun, tanpa melihat riwayat imunisasi sebelumnya.
Layanan diberikan melalui puskesmas, posyandu, PAUD/TK/RA, sekolah dasar, serta pos-pos imunisasi lainnya agar seluruh sasaran terjangkau.
“Pemerintah juga perlu memperketat deteksi dini, penemuan kasus aktif, pelacakan kontak erat, serta pelaporan rutin untuk mencegah penularan lanjutan,” ujarnya kepada Infomalangraya.com.
Politisi Golkar tersebut menyarankan sosialisasi masif dilakukan hingga tingkat RT/RW dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sekolah untuk memperkuat pemahaman bahwa imunisasi aman, halal, dan efektif.
Ia juga menyebut Pemkot Malang perlu mengoptimalkan kerja sama semua pihak guna memastikan kelancaran imunisasi dan pengawasan kesehatan.
DPRD Tegaskan Fungsi Pengawasan
Suryadi memastikan Komisi D akan menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi agar pelaksanaan imunisasi massal berjalan optimal.
“Kami ingin memastikan vaksin tersedia cukup dan tidak ada keterlambatan penanganan di lapangan,” ucapnya.
Komisi D mengimbau masyarakat untuk tidak ragu membawa anak-anak mereka mengikuti imunisasi massal.
Suryadi mengatakan, dalam kondisi KLB, pencegahan adalah tanggung jawab bersama demi keselamatan.
Imunisasi massal dijadwalkan berlangsung hingga pekan depan dan menjadi langkah utama Pemkot Malang untuk memutus rantai penularan campak yang kini tengah meningkat.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang telah memperluas pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) campak setelah tiga kasus ditemukan di wilayah Puskesmas Janti.
Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan langkah cepat ini perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih luas.
“Kami punya tiga kasus campak. Tiga-tiganya di Kelurahan Tanjungrejo,” ujar Husnul, Senin (2/2/2026).
Husnul mengatakan pasien berasal dari luar kota dan tidak mendapat imunisasi sebelumnya.
Ketiga pasien tersebut langsung mendapatkan penanganan di rumah sakit dan kini dalam kondisi membaik. Temuan ini menjadi pemicu pelaksanaan ORI serentak di wilayah kerja Puskesmas Janti.
12633 Anak Jadi Sasaran ORI
Husnul menyebut sasaran ORI di wilayah Puskesmas Janti mencapai 12.633 anak, mencakup anak usia 9 bulan hingga 13 tahun.
“Kita punya total 132 pos, terdiri dari 61 pos imunisasi, 41 TK/PAUD, dan 30 SD/MI,” jelasnya.
Pelaksanaan ORI berlangsung pada 2–6 Februari, dilanjutkan dengan sweeping tanggal 7–13 Februari bagi anak-anak yang belum mendapat imunisasi pada jadwal utama.
“Target harus kita kejar. Optimis bisa tercakup semua,” tegasnya.
Meski demikian, Husnul mengakui kemungkinan adanya penolakan vaksinasi dari sejumlah orang tua.
Untuk kasus tersebut, pihaknya akan mengambil langkah persuasif lebih dulu.
“Kita edukasi dulu. Kalau masih menolak, kami minta orang tua membuat surat pernyataan. Karena kami tidak bisa memaksa,” katanya.
Terkait penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) lainnya, Husnul memastikan tidak ada temuan signifikan di wilayah Puskesmas Janti.
“PD3I normal saja, paling panas atau bengkak setelah vaksin. Itu wajar,” ujarnya.
Dinkes Kota Malang berharap ORI dapat menutup celah imunisasi dan mencegah penularan campak di wilayah kota, terutama di area yang capaian vaksinasinya belum memenuhi standar 95 persen.
Dengan mobilisasi pos imunisasi dan sweeping lanjutan, pemerintah menargetkan seluruh sasaran dapat terlindungi dari risiko campak.
