Pertemuan Tokoh Ulama dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta
Pada hari Kamis, 5 Maret 2026, terjadi pertemuan penting antara sejumlah tokoh ulama dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Acara ini menjadi momen dialog yang signifikan antara pemerintah dan para tokoh keagamaan, yang membahas berbagai isu strategis baik nasional maupun global.
Dalam forum yang berlangsung dalam suasana silaturahmi dan diskusi, Front Persaudaraan Islam (FPI) menyampaikan sikap organisasi terkait keterlibatan Indonesia dalam Forum Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif global yang semakin mendapat perhatian di tengah dinamika geopolitik dunia saat ini. Kehadiran FPI dalam acara tersebut membawa pesan khusus dari pembina organisasi, Imam Besar Habib Rizieq Syihab.
Meskipun sebelumnya mendapat undangan langsung dari Presiden untuk hadir dalam forum tersebut, Habib Rizieq Syihab tidak dapat menghadiri acara karena adanya uzur. Oleh karena itu, kehadiran FPI diwakili oleh tokoh internal organisasi yang ditugaskan menyampaikan sikap resmi serta pandangan mereka terhadap perkembangan politik internasional yang sedang berlangsung.
Perwakilan FPI Hadiri Undangan Presiden Di Istana
Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI, Habib Hanif Alattas, menjelaskan bahwa dirinya hadir sebagai perwakilan resmi organisasi sekaligus membawa mandat langsung dari Habib Rizieq Syihab. Ia menuturkan bahwa undangan awal dari Presiden memang ditujukan kepada pimpinan tertinggi FPI tersebut.
“Saya pertama datang mewakili Habib Rizieq. Saya selaku Sekretaris Majelis Syura DPP FPI. Habib Rizieq diundang oleh Presiden, namun beliau berhalangan hadir karena ada uzur sehingga saya diutus untuk hadir mewakili beliau,” ujar Habib Hanif Alatas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 5 Maret 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Habib Hanif Alatas hadir bersama jajaran pengurus FPI lainnya, termasuk Sekretaris Umum organisasi. Kehadiran mereka merupakan bagian dari forum silaturahmi yang digelar Presiden bersama para ulama dan tokoh masyarakat untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kondisi nasional maupun perkembangan global.
Diskusi Geopolitik Dan Posisi Indonesia Di Forum Board Of Peace
Menurut Habib Hanif Alatas, Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan penjelasan panjang mengenai kondisi geopolitik global serta alasan Indonesia bergabung dalam forum Board of Peace. Presiden disebut menilai bahwa forum tersebut dapat menjadi salah satu jalur diplomasi yang memungkinkan Indonesia memperjuangkan kepentingan kemanusiaan di tingkat internasional.
“Undangannya untuk diskusi dan silaturahmi. Tadi Presiden bicara cukup panjang dan menyampaikan banyak hal. Intinya beliau ingin keberadaan Indonesia di Board of Peace itu dimanfaatkan untuk bisa berbuat lebih banyak bagi Palestina,” tutur Habib Hanif Alatas menjelaskan isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut pada 5 Maret 2026.
Penjelasan Presiden tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menggunakan berbagai forum internasional untuk memperluas pengaruh diplomasi Indonesia. Dalam konteks konflik Timur Tengah, pemerintah menilai keterlibatan dalam forum global dapat membuka peluang untuk mendorong penyelesaian damai serta memperkuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Diskusi mengenai isu tersebut berlangsung cukup panjang, mengingat situasi geopolitik global saat ini tengah mengalami dinamika yang kompleks dengan meningkatnya ketegangan di sejumlah kawasan strategis dunia.
FPI Titipkan Surat Resmi Kepada Presiden
Meski hadir dalam forum pertemuan tersebut, Habib Hanif Alatas mengungkapkan bahwa pihaknya belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan secara langsung dalam diskusi bersama Presiden. Namun demikian, FPI tetap memastikan sikap organisasinya tersampaikan melalui surat resmi yang dititipkan kepada Presiden.
“Tadi kami memang belum mendapatkan kesempatan untuk bicara secara langsung, tetapi kami menitipkan surat kepada Presiden melalui salah satu menteri beliau,” ujar Habib Hanif Alatas menjelaskan.
Surat tersebut berisi sikap resmi organisasi terkait keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace. Dalam surat itu pula FPI menyampaikan pandangan mereka mengenai berbagai dinamika geopolitik global yang dianggap perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.
Habib Hanif Alatas menegaskan bahwa surat tersebut merupakan bentuk partisipasi organisasi dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait isu-isu internasional yang memiliki dampak luas terhadap dunia Islam dan masyarakat global.
FPI Tegaskan Alasan Minta Indonesia Keluar Dari Board Of Peace
Habib Hanif Alatas menegaskan bahwa sikap FPI yang meminta Indonesia menarik diri dari Board of Peace bukanlah bentuk ketidakpercayaan terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, organisasi tersebut tetap menghormati dan mempercayai niat baik Presiden dalam memperjuangkan kepentingan bangsa di tingkat internasional.
“Tetap kami meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari Board of Peace. Kenapa? Karena kita percaya dengan iktikad baik Presiden Republik Indonesia, tetapi kami tidak percaya kepada Amerika dan juga tidak percaya kepada Israel,” tegas Habib Hanif Alatas pada 5 Maret 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa sikap tersebut didasarkan pada pandangan historis mengenai dinamika hubungan politik internasional yang selama ini dinilai penuh dengan berbagai kepentingan strategis.
“Bukan karena tidak percaya kepada Presiden. Bukan. Tetapi kami tidak percaya kepada Amerikanya dan tidak percaya kepada Israelnya,” tuturnya kembali menegaskan sikap organisasi tersebut.
Habib Hanif Alatas menambahkan bahwa dalam surat yang disampaikan kepada Presiden terdapat sejumlah poin tambahan yang menjelaskan pandangan FPI mengenai posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik global. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan para ulama tersebut pun menjadi salah satu ruang dialog penting yang mempertemukan berbagai perspektif dalam menyikapi isu internasional yang semakin kompleks.
