Peran Pemerintah Daerah dalam Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak pemerintah daerah Kabupaten Malang, khususnya kepala desa, operator data, dan pilar-pilar sosial untuk fokus pada layanan sosial. Salah satu langkah yang ditekankan adalah menghidupkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan ikut memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Focus kepada layanan, terutama layanan sosial. Jadi begini Pak Kades, saya ingin para kades ini menghidupkan Puskesos atau Pusat Kesejahteraan Sosial,” kata Gus Ipul saat memberikan arahan dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (30/3/2026).
Gus Ipul hadir di lokasi pukul 09.00 WIB, disambut oleh penampilan dari siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 47 Malang, di antaranya menampilkan pidato, paduan suara, dan pembacaan puisi. Para siswa terlihat percaya diri tampil di hadapan ratusan peserta yang hadir, bahkan ada yang sampai terbawa suasana ikut bernyanyi dan bertepuk tangan bersama.
Dalam momen ini, Gus Ipul menyoroti peran strategis pemerintah daerah, mulai dari Bupati/Wali Kota, Dinas Sosial, kepala desa, bahkan hingga RT/RW dalam proses pemutakhiran data untuk menjaga keakuratan data, sehingga program bisa tepat sasaran.
“Ini adalah jalur formal, sangat strategis. Jadi peran RT, RW strategis, peran Operator SIKS-NG strategis, peran Kepala Desa sangat strategis. Karena Kepala Desa beserta jajarannya bisa mencoret dan bisa juga mengusulkan warganya yang layak untuk mendapatkan bantuan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh BPS,” ungkapnya.
Maka dari itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam proses pemutakhiran DTSEN lewat jalur formal, di samping proses pemutakhiran lewat jalur partisipasi melalui kanal-kanal yang telah disediakan Kemensos seperti aplikasi cek bansos, call center dan WhatsApp center.
“Masyarakat bisa berpartisipasi lewat mana? Lewat jalur aplikasi cek bansos. Ini aplikasi khusus untuk masyarakat. Kalau operator itu aplikasinya SIKS-NG,” ujarnya.
Di samping lewat kanal-kanal dari Kemensos, Gus Ipul juga mengajak kepala desa untuk mengaktifkan Puskesos, sebagai salah satu saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan usulan dan sanggahan terkait layanan sosial dan data.
“Ini Pak Bupati, Puskesos ini penting. Pusat Kesejahteraan Sosial. Nanti salah satu yang ada di dalam itu adalah operator desa itu. Nah ini untuk menampung keluhan warga,” imbuhnya.
Puskesos tidak hanya menampung keluhan masyarakat, namun juga menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). “Ada sistemnya namanya SLRT, artinya keluhan-keluhan itu harus ditindaklanjuti,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, ingin memastikan seluruh warga Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlindungan sosial, bisa dijangkau oleh program-program prioritas.
“Anak-anak Sekolah Rakyat yang tadi tampil di atas panggung ini adalah mereka-mereka dari keluarga the invisible people. Mereka-mereka yang keluarganya sudah tidak sanggup menyekolahkan anaknya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menyampaikan rasa kagumnya atas penampilan siswa (SRT) 47 Malang. Menurutnya memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem adalah salah satu bentuk memberikan manfaat bagi sesama.
“Kalau punya pengetahuan, punya kemampuan, sedekahkan kemampuannya kepada yang membutuhkan. Seperti pendidikan-pendidikan pada Sekolah Rakyat. Tadi luar biasa Sekolah rakyat kita, sudah bisa berpidato dua bahasa,” kata Sanusi.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, Sekretaris Daerah dan Forkopimda Kabupaten Malang, jajaran Pejabat Tinggi Madya Kemensos, serta stakeholder terkait lainnya.
