Kebijakan Pemkot Malang untuk Memperketat Pengawasan SPPG
Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan instruksi penting terkait pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Instruksi ini muncul setelah terjadi insiden keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hal ini menjadi peringatan bagi Kota Malang, yang juga menjalankan program serupa.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Dandung Julhardjanto, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima arahan resmi dari BGN. Fokus utama instruksi tersebut adalah peningkatan monitoring terhadap pelaksanaan MBG agar dapat berjalan dengan aman dan higienis.
“Ada arahan juga untuk lebih melakukan monitoring. Kemudian dari Dispangtan juga sudah memberikan laporan penyebabnya yang pernah terjadi di Kota Malang,” kata Dandung pada hari Kamis (20/8/2026).
Ia menegaskan bahwa langkah pengawasan ketat akan berlaku bagi seluruh SPPG yang beroperasi di wilayah Kota Malang. Monitoring berkala menjadi kunci utama untuk mengantisipasi potensi gangguan keselamatan pangan bagi para siswa penerima manfaat.
Rencana Konsolidasi Internal
Untuk menindaklanjuti instruksi pusat, Pemkot Malang berencana menggelar konsolidasi internal bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Malang sebelum mengumpulkan para pengelola dapur penyedia makanan.
Dandung menjelaskan bahwa konsolidasi awal sangat diperlukan untuk memetakan dinamika pelaksanaan program MBG di lapangan. Sebagai pejabat yang baru dilantik sebagai Pj Sekda, ia merasa perlu menghimpun informasi secara komprehensif.
“Rencana ada, cuma nanti kami akan lakukan konsolidasi dulu dengan Satgas MBG yang ada di Kota Malang. Setelah kami konsolidasi, karena saya kan baru juga sebagai Pj Sekda, saya harus mengetahui dulu informasi lebih banyak,” jelasnya.
Setelah pemetaan internal tuntas, Pemkot Malang akan segera memanggil seluruh pemilik maupun pengelola SPPG. Dandung menegaskan kembali fokus utama instruksi BGN, yakni menjamin nol kasus keracunan di wilayahnya.
Tanggapan Orang Tua Siswa
Di tingkat penerima manfaat, tanggapan variatif datang dari kalangan orang tua murid. Haiga Manara, salah seorang wali murid SD di Kota Malang, menilai pelaksanaan MBG di sekolah anaknya sejauh ini tergolong aman. Menurutnya, mutu makanan sangat bergantung pada profesionalisme pengelola SPPG.
“Sebagai orang tua, masalah keracunan kan tergantung kehigienisan bahan makanan. Itu tergantung SPPG. Kalau di tempat saya, selama ini MBG aman-aman saja. Jadi, itu tergantung dapurnya,” kata Haiga.
Haiga berpendapat, kasus di daerah lain tidak semestinya memicu kepanikan berlebih selama pengelola dapur mematuhi SOP pengolahan dan distribusi makanan. Ia bahkan pernah meninjau langsung dapur SPPG yang memasok makanan ke sekolah anaknya.
Kendati demikian, Haiga tak menampik pernah menemukan kendala teknis di lapangan, seperti makanan yang basi akibat keterlambatan pengiriman.
Kekhawatiran Orang Tua Lainnya
Berbeda dengan Haiga, Dwi Andarista, orang tua murid lainnya, mengaku cukup waswas atas isu keamanan pangan ini. Dwi menekankan, higienitas dapur berpengaruh langsung terhadap kesehatan anak-anak.
“Tentu saja khawatir karena kebersihan dan higienitas sangat berperan aktif dengan kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Dwi berharap pihak penyedia SPPG tidak bekerja secara asal-asalan demi mencegah dampak fatal pada siswa. Ia menilai, jika dapurnya bermasalah, terkesan asal-asalan, pasti akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.
