Kritik Mahasiswa UGM dan Respons Pemerintah
Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), menghadapi situasi yang memprihatinkan setelah melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah. Kritik tersebut muncul akibat peristiwa tragis di mana seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, nekat mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena. Peristiwa ini menjadi titik awal dari berbagai kritikan yang disampaikan oleh Tiyo.
Ia menyentil beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto, termasuk keikutsertaan dalam Board of Peace serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, setelah menyampaikan pendapat tersebut, Tiyo justru menerima ancaman dari nomor asing. Bahkan, keluarganya juga turut menjadi sasaran teror.
Respons atas kasus ini datang dari berbagai pihak, termasuk Rocky Gerung, pengamat politik sekaligus mantan dosen Universitas Indonesia (UI). Ia menilai bahwa kritik yang dilontarkan Tiyo adalah pendapat akademis yang didasarkan pada data dan opini publik, bukan berasal dari kebencian personal terhadap Presiden.
Rocky Gerung yakin bahwa aksi teror tidak berasal dari lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Jika dia (Tiyo) diancam, saya tidak percaya yang mengancam itu adalah presiden. Itu tidak mungkin,” ujarnya. Ia menuding pihak yang meneror Tiyo berasal dari kelompok the fifth column atau koloni kelima, yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan sendiri.
Menurut Rocky Gerung, para pelaku teror ingin mengambil keuntungan dengan menyebar teror pada ketua BEM. Ia menyarankan agar Tiyo tidak takut karena hal tersebut adalah risiko yang wajar dalam upaya menegakkan demokrasi.
Kritik Akademik dan Tanggapan Politik
Rocky Gerung juga menilai bahwa pernyataan Tiyo semata-mata berdasarkan data dan bukan dari kebencian terhadap Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa ketua BEM UGM hanya menyampaikan pendapat sebagai mahasiswa, tanpa niat makar.
“Ketua BEM itu hanya menggunakan haknya dalam berdemokrasi, yakni menyampaikan pendapat,” ujarnya. Menurutnya, pendapat yang disampaikan Tiyo adalah akademis, dengan menguji data dan memperhatikan opini publik.
Ia juga meminta pemerintah tidak perlu ‘kepanasan’ menghadapi kritik dari Ketua BEM UGM. “Pemerintah tidak usah terlalu tegang menghadapi ini. Dan saya kira yang membuat mereka tegang itu justru karena ada pihak lain yang ingin ngomporin supaya ketua BEM ini ditangkap, dianiaya sehingga terjadi krisis politik,” katanya.
Tiyo sendiri menegaskan bahwa kritik yang ia lontarkan bukanlah karena benci terhadap pemerintahan Prabowo. “Sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Kita hanya membenci imajinasi terhadap Indonesia yang harus hancur karena apa yang Bapak lakukan atau mungkin juga Bapak tidak sadar sedang melakukan itu,” ujarnya.
Ia meminta Presiden Prabowo untuk rendah hati dan belajar, serta membuka telinga untuk mendengarkan masukan dari rakyat.
Respons Istana dan Etika Berpendapat
Istana Kepresidenan merespons kabar adanya tindakan teror yang dialami Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa meskipun kritik adalah hal yang konstitusional, penyampaiannya harus tetap mengedepankan etika dan adab.
“Menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah saja. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adat-adat ketimuran gitu lho,” ujar Prasetyo Hadi.
Sebagai sesama alumni UGM yang pernah aktif di BEM, Prasetyo mengingatkan pentingnya pemilihan diksi dalam berpendapat. Ia meminta para aktivis mahasiswa untuk menghindari kata-kata yang dianggap tidak sopan.
“Penyampaian pendapatnya enggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua. Misalnya, hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik. Ini berlaku untuk siapa pun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM,” tambahnya.
Mengenai ancaman teror, intimidasi pesan singkat, hingga penguntitan yang dialami Ketua BEM UGM dan keluarganya, Prasetyo mengaku belum mengetahui secara pasti siapa pelakunya. “Kalau teror kita enggak tahulah siapa yang meneror ya. Tapi kalau berkenaan dengan apa yang disampaikan konstitusi kan menjamin kebebasan berpendapatnya ya. Maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif caranya, jalurnya yang bijak dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting,” ujarnya.
Prasetyo menekankan pemilihan kata yang tepat sangat penting agar masukan yang diberikan mahasiswa bisa menjadi bahan pembelajaran yang konstruktif bagi pemerintah.
Terkait desakan agar negara memberikan atensi khusus terhadap keselamatan para aktivis yang diteror, Mensesneg menjanjikan akan melakukan pengecekan lebih lanjut. “Ya nanti kita cek lah,” ucapnya.
