Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Muhammadiyah Harus Diimbangi dengan Kualitas Pendidikan
Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Dasar dan Menengah RI Fajar Riza Ul Haq menyampaikan bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah harus dijawab dengan peningkatan kualitas, khususnya dalam dunia pendidikan. Selama ini, berbagai sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang dimiliki Persyarikatan menjadi salah satu motor gerakan dakwah gerakan Islam tersebut.
Berdasarkan data terkini, jumlah sekolah Muhammadiyah dari tingkat SD/sederajat hingga SMA/sederajat mencapai 5.346 unit sekolah. Perinciannya, jumlah SD/MI sebanyak 2.453 unit; SMP/MTs sebanyak 1.599 sekolah; dan SMA/MA/SMK sebanyak 1.294 unit. Secara keseluruhan, semua unit itu menampung lebih dari 1 juta peserta didik.
“Ketika akhir-akhir ini kita melihat kepercayaan publik meningkat, maka tuntutan terhadap kualitas juga ikut naik. Muhammadiyah harus menjawab itu dengan keunggulan nyata,” ujar Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI Fajar saat menjadi pembicara kunci dalam acara Halalbihalal di Perguruan Muhammadiyah Tebet Timur, Jakarta, pada Selasa (31/3/2026).
Ia menegaskan, sejak diberi amanah mendampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar merealisasikan arah kebijakan pendidikan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Visi Kepala Negara menekankan pentingnya keadilan dalam sistem pendidikan nasional. Alhasil, tidak ada perlakuan yang berbeda antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo jelas, kebijakan pendidikan harus berkeadilan. Tidak boleh ada kesenjangan akses, perhatian, dan pelayanan antara sekolah negeri dan sekolah swasta,” ucap Wamen Fajar.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq dalam acara halalbihalal di Perguruan Muhammadiyah Tebet Timur, Jakarta, pada Selasa (31/3/2026). – (ist)
Sebagai contoh, kebijakan yang berkeadilan terus diperkuat di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti. Ini melalui berbagai langkah strategis yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem pendidikan.
Misalnya, diterbitkannya Peraturan Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN PPPK. Beleid ini memungkinkan para guru ASN, baik yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), untuk kembali mengajar di sekolah asal, termasuk sekolah swasta.
“Kebijakan ini penting untuk menjaga kekuatan sumber daya manusia (SDM) di sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah yang dimiliki Muhammadiyah,” jelasnya.
Selain itu, sambung Fajar, pemerintah juga sedang menyiapkan konsep sekolah terintegrasi. Ini akan mencakup satuan-satuan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah atas, sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan nasional.
“Kita ingin memastikan kesinambungan pendidikan dalam satu sistem yang utuh,” tambahnya.
Dalam konteks lembaga pendidikan yang dikelola Persyarikatan Muhammadiyah, Wamen Fajar menekankan pentingnya transformasi dari orientasi kuantitas menuju kualitas.
“Sekolah Muhammadiyah harus semakin inovatif dan adaptif. Tidak cukup hanya mengejar jumlah siswa, tetapi harus fokus pada kualitas dan mampu menjangkau segmen kelas menengah ke atas,” kata mantan direktur eksekutif Maarif Institute ini.
Ia mengungkapkan hasil survei media sosial yang menunjukkan, sekitar 90 hingga 92 persen responden memiliki pandangan positif terhadap Muhammadiyah, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
“Yang menarik, hampir setengah dari responden tersebut berasal dari masyarakat non-Muhammadiyah. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah menjadi kekuatan yang diterima secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan modal sosial yang besar sekaligus amanah yang harus dijawab dengan kerja nyata.
“Kepercayaan itu sudah tinggi. Kini, saatnya Muhammadiyah menjawabnya dengan kualitas, inovasi, dan pelayanan terbaik,” tukas Fajar.
