Ketua BEM UGM Tidak Gentar Hadapi Ancaman Teror
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam menghadapi ancaman teror yang diterimanya. Ancaman ini datang setelah ia menyampaikan kritik terhadap berbagai isu penting, termasuk kasus seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memilih mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan pena.
Kritik terhadap Program MBG dan Anggaran Pemerintah
Tiyo juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efektif dan merugikan rakyat. Ia menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,2 triliun per hari untuk program tersebut, sementara Indonesia malah menghabiskan Rp16,7 triliun untuk Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
“Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena seharga Rp10 ribu. Tetapi ironinya di saat bersamaan pemerintah menggelontorkan Rp16,7 triliun untuk Board of Peace bikinan Trump yang begitu kontroversial,” ujarnya dalam siaran Madilog Forum di kanal YouTube Forum Keadilan, Rabu (18/2/2026).
Menurut Tiyo, prioritas anggaran pemerintah terlihat tidak jelas. Ia menilai bahwa dana yang dialokasikan untuk program seperti MBG dan Board of Peace tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Ia menekankan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20 persen dari APBN maupun APBD untuk pendidikan sesuai dengan konstitusi.
Ancaman Teror dan Dugaan Keterlibatan Pihak Luar
Tiyo mengaku mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor asing. Pesan-pesan tersebut berisi ancaman seperti “Culik mau?”, “Jangan cari panggung jadi tongkosong”, dan “Banci”. Selain itu, ia juga dikuntit oleh dua orang tak dikenal dan difoto dari kejauhan. Meski demikian, Tiyo tetap tidak gentar dan menegaskan bahwa ancaman tersebut tidak akan membuat BEM UGM mundur.
Dia juga menyebut bahwa berbagai lembaga seperti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta kampus UGM telah memberikan dukungan. Ia menegaskan bahwa BEM UGM tidak sendirian dalam menghadapi ancaman ini.
Peran Polda DIY yang Dianggap Tidak Proaktif
Jogja Police Watch (JPW) menilai teror terhadap Tiyo sebagai ancaman serius terhadap demokrasi. Mereka mengkritik Polda DIY yang dianggap diam terhadap kejadian ini. JPW menduga bahwa teror yang dialami Tiyo berkaitan dengan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah, termasuk MBG dan surat ke UNICEF atas tragedi siswa SD di NTT.
“Teror yang dialami oleh Ketua BEM UGM mengingatkan kita semua khususnya kalangan aktivis pada masa orde baru apalagi ada ancaman ‘Culik Mau?’ Jelas itu merupakan ancaman serius yang harus diusut oleh pihak kepolisian,” ujar Baharuddin Kamba, Kadiv Humas JPW.
Tantangan Debat dengan Presiden Prabowo
Tiyo Ardianto juga menantang Presiden Prabowo untuk debat terbuka di kampus UGM. Ia ingin dialog dilakukan langsung dengan mahasiswa tanpa perantara. Menurutnya, laporan administratif tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan. Ia menegaskan bahwa suara-suara kritis dari aktivis seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah.
“Kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM. Kita siapkan medan terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Silakan sampaikan apa pun yang Bapak percaya tentang data Bapak, maka mahasiswa akan mendebat itu,” tegasnya.
Kritik pada Pendekatan Berbasis Angka
Tiyo juga menyoroti pendekatan pengambilan kebijakan yang terlalu bergantung pada angka dan laporan administratif. Ia menekankan bahwa kondisi masyarakat tidak bisa direduksi sekadar menjadi statistik. Ia menilai bahwa realitas sosial harus dilihat secara langsung dengan menemui masyarakat, bukan hanya melalui laporan tertulis yang telah disaring dan disusun.
Narasi bahwa Indonesia berada dalam kondisi baik-baik saja, menurutnya, perlu diuji melalui kondisi faktual di lapangan. Ia mempertanyakan sampai kapan presiden akan bergantung pada orang-orang di sekitarnya tanpa memastikan langsung kondisi masyarakat.
Permintaan Maaf atas Ketidaknyamanan
Dalam kesempatan tersebut, Tiyo secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat pernyataannya. Ia mengakui bahwa penyebutan kata “bodoh” terhadap presiden menimbulkan kegelisahan dan rasa tidak nyaman di sebagian masyarakat. Namun, ia menjelaskan bahwa istilah tersebut merupakan bentuk kritik terhadap apa yang ia nilai sebagai kegagalan dalam tata kelola kebijakan negara.
“Bodoh yang dimaksud di sini adalah inkompetensi yang laten,” jelas Tiyo. Ia menegaskan bahwa kritik tersebut lahir dari kegelisahan mendalam terhadap arah kebijakan yang dianggap tidak menyentuh persoalan paling mendasar di masyarakat.
