Eko Mujiono Terpilih sebagai Ketua DPD ASPPI Jatim untuk Periode 2026-2030
Eko Mujiono resmi terpilih sebagai Ketua DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Jatim untuk periode 2026 hingga 2030. Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Daerah (Musda) V DPD ASPPI Jatim yang digelar di Hotel Aria Gajayana Kota Malang pada Kamis, 22 Januari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Eko menyampaikan pandangan tentang tantangan sektor pariwisata di Jawa Timur selama empat tahun ke depan. Meskipun situasi dinilai cukup menantang, ia tetap optimis bahwa bisnis pariwisata bisa bangkit kembali.
Tantangan Pascapandemi dan Kebijakan Efisiensi Anggaran
Eko menjelaskan bahwa sektor pariwisata belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi Covid-19. Ketika pelaku usaha mulai bergerak, mereka dihadapkan pada tantangan baru, yaitu dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan tekanan pada arus kas industri pariwisata. Banyak pelaku usaha yang terpaksa mengambil langkah ekstrem seperti menjual hotel atau kendaraan miliknya. Selain itu, tanggungan kewajiban membayar tarif royalti dari pemutaran lagu juga menjadi tantangan tersendiri.
Eko mengatakan bahwa pihaknya telah menyuarakan kepada pemerintah melalui DPP ASPPI agar melakukan intervensi kebijakan. Namun, ia menilai bahwa banyak pengusaha pariwisata mencoba strategi mandiri agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah. Sayangnya, strategi ini membutuhkan waktu, terlebih saat kondisi ekonomi sedang sulit.
Kolaborasi Antarpelaku Wisata
Eko menekankan bahwa sebagai organisasi, ASPPI tidak bisa hidup sendiri. Ia menilai perlu adanya kolaborasi yang solid antara pemangku kebijakan pariwisata maupun organisasi-organisasi kepariwisataan lainnya.
Momentum Mengubah Orientasi Pasar
Pengamat pariwisata dari Universitas Brawijaya, Ahmad Faidlal Rahman, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah langsung berdampak pada sektor pariwisata, terutama industri perhotelan. Menurutnya, hotel yang selama ini menggantungkan pendapatan dari kegiatan pemerintahan sangat rentan terkena dampak efisiensi.
Faid menjelaskan bahwa selama ini banyak hotel membangun model bisnis yang terlalu bertumpu pada segmen pemerintah, seperti rapat, kegiatan dinas, hingga agenda resmi. Ketika sumber pendapatan tersebut menyusut, pendapatan hotel otomatis ikut tergerus.
Ia menilai bahwa kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi pelaku usaha pariwisata untuk mengubah orientasi pasar. Ketergantungan pada satu segmen pemerintahan membuat bisnis rentan saat terjadi perubahan kebijakan.
Kesiapan Hadapi Ketidakpastian
Faid menegaskan bahwa dunia usaha sarat dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus siap dengan berbagai skenario, termasuk ketika terjadi krisis atau perubahan kebijakan. Konsekuensinya, mereka harus bekerja lebih keras.
Di wilayah Malang Raya, yang memiliki fasilitas perhotelan cukup lengkap dan beragam, banyak hotel yang masih mengandalkan pendapatan dari aktivitas pemerintahan. Namun, hotel yang tidak berbasis pada pasar pemerintah relatif lebih mampu bertahan.
Strategi Jangka Panjang
Eko dan para pengusaha pariwisata di Jawa Timur berharap dapat menemukan solusi jangka panjang untuk menghadapi tantangan yang ada. Mereka percaya bahwa dengan kolaborasi, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan, sektor pariwisata bisa kembali bangkit dan berkembang.
