Pemerintah Indonesia Tetap Berada di Board of Peace (BoP)
Pemerintah Indonesia memastikan posisi negara tetap berada dalam Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional yang dibentuk pada Januari 2026 oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tujuan dari BoP adalah untuk mendorong perdamaian di Gaza, khususnya terkait gencatan senjata dan rekonstruksi wilayah pasca konflik.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengubah posisi Indonesia dalam BoP. Ia menyampaikan bahwa Indonesia tetap berada di dalam forum tersebut setelah menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi terkait konflik yang sedang berlangsung melawan Amerika Serikat dan Israel.
Dalam percakapan itu, Sugiono menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan posisi Indonesia dan mendengar gambaran langsung dari pemerintah Iran. Indonesia menyesalkan kegagalan perundingan yang berujung pada eskalasi konflik. Pemerintah juga menekankan pentingnya integritas dan kedaulatan wilayah serta perlunya kembali ke meja perundingan sebagai solusi damai.
Sugiono menegaskan bahwa Indonesia telah menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk turut serta dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan tersebut, termasuk jika kedua belah pihak bersedia menerima peran sebagai mediator.
Sebelumnya, sejumlah pihak seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), anggota DPR RI hingga akademisi mendesak Indonesia untuk keluar dari BoP. Desakan ini disampaikan secara terbuka melalui pernyataan sikap dan konferensi pers yang digelar di Jakarta, dengan alasan menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif.
Alasan-Alasan Indonesia Harus Keluar dari BoP
TB Hasanuddin
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai Indonesia sebaiknya segera keluar dari kerja sama atau keterlibatan dalam Board of Peace (BoP). Politisi PDIP menilai keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.
TB Hasanuddin memaparkan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP:
- Partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
- Pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran.
- Posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia.
- Alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif.
- Indonesia dinilai berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan.
Ketua MUI Anwar Iskandar
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar pemerintah Indonesia segera menarik diri dari anggota Board Of Peace (BoP) pasca serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran. Dalam keterangan yang tertuang dalam Tausyiah MUI tentang eskalasi serangan Israel-Amerika terhadap Iran Nomor:Kep-28/DP/-MUI/III/2026 itu, Ketua MUI Anwar Iskandar mempertanyakan niat Amerika yang membentuk badan perdamaian tersebut.
Anwar mempertanyakan komitmen Amerika dalam menyelesaikan konflik di Palestina melalui BoP yang mereka buat pasca adanya serangan yang dilakukan terhadap Iran. MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina.
Connie Rahakundi Bakrie
Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Prof Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan langkah keluar dari keanggotaan Indonesia di BoP. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video yang ia unggah di akun Instagram @profconnierahakundinibakrie, Minggu (1/3/2026) malam, Prof Connie menilai momentum meningkatnya ketegangan kawasan dapat menjadi “exit door” bagi Indonesia untuk mengevaluasi posisinya.
Ia berpendapat, dinamika terbaru telah menggeser semangat awal pembentukan forum tersebut. Menurut Connie, ini kesempatan exit door bagi Indonesia keluar dari Board of Peace. Karena menurutnya, Board of Peace sudah bukan lagi board of peace, tapi jadi board of war dengan kejadian ini.
Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia segera keluar dari keanggotaan BoP bentukan Donald Trump. Hikmahanto menilai, keberadaan forum tersebut tidak berjalan sesuai tujuannya dan justru kontraproduktif.
Menurut Hikmahanto, BoP hanya digunakan untuk melegitimasi Israel mengambil Gaza. Padahal, dalam aturan pendiriannya, forum ini dijanjikan sebagai solusi atas berbagai pertikaian global. Oleh karena itu, mantan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) ini menyarankan pemerintah untuk segera keluar dari BoP.
