Sistem Penerimaan Murid Baru di Kota Malang Akan Berlangsung
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SD dan SMP di Kota Malang akan segera berlangsung antara bulan Mei hingga Juli 2026. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari pihak Pemerintah Kota Malang, biasanya pelaksanaan SPMB dilakukan pada rentang waktu tersebut, seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Namun, selama proses penerimaan siswa baru, masih banyak tantangan yang muncul. Salah satu masalah utama adalah kekurangan jumlah siswa di sekolah negeri, khususnya di tingkat SD. Contohnya, pada tahun 2025 lalu, dua SD di Kota Malang, yaitu SDN Tulusrejo 4 dan SDN Ketawanggede, mengalami kekurangan siswa.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyatakan bahwa fenomena ini masih menjadi pekerjaan rumah serius. Menurutnya, kebijakan yang jelas diperlukan, terutama dalam hal jadwal penerimaan siswa. Ia menegaskan, tidak boleh ada praktik pendaftaran terlalu dini atau bahkan inden satu hingga dua tahun sebelum kelulusan.
Ia juga menyoroti bahwa tanpa pembatasan waktu yang tegas, kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan dan mempersempit peluang sekolah lain, khususnya sekolah negeri, untuk mendapatkan siswa. Selain itu, ia juga mendorong adanya batas maksimal penerimaan siswa di setiap sekolah agar distribusi siswa lebih merata.
Masalah Kualitas Pendidikan dan Manajemen Sekolah
Menurut Ginanjar, tantangan terbesar bukan hanya soal teknis penerimaan siswa. Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan dan manajemen sekolah menjadi faktor penting. Masyarakat semakin rasional dalam memilih sekolah, dengan penilaian berdasarkan prestasi akademik maupun non-akademik. Jika sekolah unggul, maka pasti diminati.
Selain itu, ia menyebut bahwa masih banyak jabatan kepala sekolah yang belum definitif. Hal ini dinilai berdampak langsung pada kualitas pengelolaan sekolah. Ada sekolah yang dipimpin oleh pelaksana tugas (PLT), bahkan ada kepala sekolah yang merangkap beberapa jabatan. Ini tentu memengaruhi manajemen dan arah kebijakan di sekolah.
Ginanjar pun mendorong agar proses penempatan dan pengangkatan kepala sekolah dapat dipercepat dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang ada, termasuk kompetensi dan anggaran.
Penggabungan Sekolah dan Perbedaan Sekolah Negeri dan Swasta
Di tengah dinamika ini, muncul wacana penggabungan (merger) sekolah, khususnya bagi SD yang dalam beberapa tahun berturut-turut tidak memenuhi pagu rombongan belajar (rombel). Jika sampai tiga tahun tidak memenuhi rombel, opsi merger bisa dilakukan agar pengelolaan lebih efektif.
Sistem jalur dalam SPMB seperti domisili, prestasi akademik, dan non-akademik diakuinya masih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Namun, masih ada orang tua yang bingung dalam menentukan pilihan sekolah.
Fenomena meningkatnya minat ke sekolah swasta juga tak luput dari perhatian. Menurut Ginanjar, fleksibilitas program dan pengelolaan menjadi salah satu daya tarik utama sekolah swasta. Ia menjelaskan bahwa sekolah swasta lebih leluasa berinovasi, termasuk dalam program dan pendanaan. Sementara sekolah negeri lebih terikat regulasi.
Kunci Keberhasilan Sekolah Negeri
Baginya, peningkatan kualitas pendidikan di sekolah negeri menjadi kunci utama untuk menghadapi persaingan dengan sekolah swasta. Ia mendorong adanya inovasi tanpa harus keluar dari koridor regulasi yang ada.
Ginanjar menyatakan bahwa tren saat ini cenderung ke sekolah swasta. Namun, ini bisa berubah jika sekolah negeri mampu meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat.
