Pemkot Malang Perkuat Sinergi dengan Ombudsman RI dan Jatim
Pemerintah Kota Malang menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat respons penanganan aduan masyarakat terkait pelayanan publik. Hal ini dilakukan setelah menerima kunjungan dari jajaran Ombudsman Republik Indonesia (RI) dan Ombudsman Jawa Timur (Jatim) dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan empat sektor yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat. Keempat sektor tersebut meliputi masalah parkir, pasar, pendidikan, dan aset pemerintah. Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah memberikan klarifikasi berbasis data dan diperintahkan untuk segera bertindak.
Fokus pada Percepatan Tindak Lanjut Aduan
Ali Muthohirin menjelaskan bahwa kunjungan Ombudsman menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Malang dan lembaga pengawas tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ada beberapa masukan terkait penguatan pelayanan publik,” ujar Ali, Sabtu (30/5/2026). Ia menekankan bahwa salah satu poin utama yang ditekankan Ombudsman adalah pentingnya respons cepat pemerintah terhadap laporan masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot Malang akan memperkuat mekanisme tindak lanjut setiap laporan yang masuk.
Selain empat sektor utama, pertemuan juga membahas isu lain seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengelolaan sampah. Semua isu tersebut telah dijawab oleh OPD masing-masing.
Masalah Parkir yang Menjadi Perhatian Khusus
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah masalah parkir. Ali mengakui bahwa masih ada keluhan masyarakat terkait pengelolaan parkir di Kota Malang. Namun, karakteristik pengelolaan parkir tidak sepenuhnya sama, karena terbagi antara retribusi parkir yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan (Dishub), dan pajak parkir yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Ada retribusi parkir yang dikelola Dishub, ada juga pajak parkir yang dikelola oleh badan usaha atau pemilik tempat usaha. Nanti pembayarannya ke Bapenda,” kata Ali. Contohnya, kawasan Jalan Soekarno-Hatta yang sebagian besar masuk kategori pajak parkir, sehingga pengelolaannya dilakukan masing-masing badan usaha.
Berbeda dengan kawasan yang masuk dalam skema retribusi parkir seperti kawasan Kayutangan Heritage, di mana pemerintah dapat melakukan pengawasan secara langsung melalui Dinas Perhubungan.
Tanggung Jawab Bersama dalam Pelayanan Publik
Anggota Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda silaturahmi sekaligus penguatan pengawasan pelayanan publik. Menurutnya, Ombudsman memiliki kepentingan untuk memastikan seluruh pelayanan publik yang diberikan pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Rahmadi mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Malang yang menghadirkan seluruh pimpinan perangkat daerah dalam forum diskusi tersebut. Dengan begitu, berbagai informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung dan lebih komprehensif.
“Pak Wakil Wali Kota menghadirkan semua pimpinan yang ada sehingga kami bisa mengetahui informasi yang jelas,” ujarnya. Rahmadi juga menjelaskan bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman harus memenuhi syarat formil dan materiil sebelum dapat ditindaklanjuti.
Komitmen Bersama untuk Pelayanan Terbaik
Dari hasil diskusi bersama Pemerintah Kota Malang, Rahmadi menilai masih ada sejumlah hal yang perlu terus diperbaiki dalam pelayanan publik. Kendati begitu, ia menegaskan tidak ada sistem pelayanan yang benar-benar sempurna. “Pasti tidak ada yang sempurna. Tetapi Pak Wakil Wali Kota dan kami sama-sama berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan di Kota Malang,” ujarnya.
Menurut Rahmadi, pelayanan publik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, perbaikan pelayanan harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memperoleh layanan yang semakin baik.
Hubungan kerja sama antara Ombudsman dan Pemerintah Kota Malang selama ini berjalan baik dengan tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
