Sistem Penerimaan Murid Baru di Kota Malang Menghadapi Tantangan
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Malang segera akan berlangsung. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Kota Malang, biasanya SPMB dilaksanakan antara bulan Mei hingga Juli. Hal ini sesuai dengan pola yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, meski proses penerimaan siswa baru telah menjadi rutinitas tahunan, masih banyak tantangan yang muncul. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan distribusi siswa antara sekolah negeri dan swasta. Beberapa SD negeri mengalami kekurangan siswa, sementara sejumlah sekolah swasta justru kelebihan peminat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem penerimaan bisa lebih adil dan merata.
Masalah Kekurangan Siswa di Sekolah Negeri
Pada tahun 2025 lalu, dua SD di Kota Malang, yaitu SDN Tulusrejo 4 dan SDN Ketawanggede, mengalami kekurangan siswa. Fenomena ini terus berulang, sehingga menjadi perhatian serius dari DPRD Kota Malang. Anggota Komisi D DPRD, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyampaikan bahwa kondisi ini harus segera diatasi agar tidak semakin memperparah ketimpangan.
Menurutnya, regulasi yang jelas terkait jadwal pendaftaran dan kuota siswa sangat diperlukan. Ia menyoroti praktik pendaftaran yang terlalu dini, bahkan sampai inden satu hingga dua tahun sebelum kelulusan. Hal ini dinilai menciptakan ketidakadilan dan mempersempit peluang sekolah lain, khususnya sekolah negeri, untuk mendapatkan siswa.
Regulasi dan Pengaturan Kuota Siswa
Selain itu, Ginanjar juga menyarankan adanya batas maksimal penerimaan siswa di setiap sekolah. Langkah ini diharapkan dapat membantu distribusi siswa menjadi lebih merata dan menghindari penumpukan di sekolah tertentu saja. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada teknis penerimaan siswa, tetapi juga pada kualitas pendidikan dan manajemen sekolah.
Menurutnya, masyarakat semakin rasional dalam memilih sekolah. Mereka melihat prestasi akademik maupun non-akademik sebagai ukuran utama. Jika sebuah sekolah unggul, maka pasti diminati. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci utama bagi sekolah negeri agar mampu bersaing dengan sekolah swasta.
Masalah Manajemen Sekolah Negeri
Ginanjar menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar di sekolah negeri saat ini adalah masih banyaknya jabatan kepala sekolah yang belum definitif. Kondisi ini memengaruhi kualitas pengelolaan dan arah kebijakan di sekolah. Ada sekolah yang dipimpin oleh pelaksana tugas (PLT), bahkan ada kepala sekolah yang merangkap jabatan. Hal ini dinilai kurang optimal dalam menjalankan fungsi kepemimpinan.
Ia mengusulkan agar proses penempatan dan pengangkatan kepala sekolah dipercepat, dengan mempertimbangkan persyaratan yang ada, termasuk kompetensi dan anggaran. Ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah.
Wacana Penggabungan Sekolah
Di tengah dinamika tersebut, muncul pula wacana penggabungan (merger) sekolah, khususnya bagi SD yang dalam beberapa tahun berturut-turut tidak memenuhi pagu rombongan belajar (rombel). Jika suatu sekolah tidak mampu memenuhi jumlah rombel selama tiga tahun, opsi merger bisa dilakukan. Tujuannya adalah agar pengelolaan sekolah menjadi lebih efektif dan efisien.
Jalur Penerimaan Siswa
Sistem jalur dalam SPMB seperti domisili, prestasi akademik, dan non-akademik dianggap masih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Namun, masih banyak orang tua yang bingung dalam menentukan pilihan sekolah. Fenomena meningkatnya minat ke sekolah swasta juga tidak luput dari perhatian.
Ginanjar menyebut bahwa fleksibilitas program dan pengelolaan menjadi daya tarik utama sekolah swasta. Swasta lebih leluasa berinovasi, termasuk dalam program dan pendanaan. Sementara itu, sekolah negeri lebih terikat regulasi. Baginya, peningkatan kualitas pendidikan di sekolah negeri menjadi kunci utama untuk menghadapi persaingan dengan sekolah swasta.
Ia mendorong adanya inovasi tanpa harus keluar dari koridor regulasi yang ada. “Kalau bicara tren, memang saat ini kecenderungannya ke swasta. Tapi ini bisa berubah kalau sekolah negeri mampu meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
