Penyalahgunaan Fasilitas Kredit di BRI Unit Batu Merah: Kerugian Negara Miliaran Rupiah
Kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit dan rekening simpanan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batu Merah – Branch Office Ambon, yang terjadi antara tahun anggaran 2022 hingga 2024, tidak hanya sekadar pelanggaran administrasi. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi tindakan yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
Berdasarkan hasil audit internal dari Kantor Wilayah BRI Makassar, kerugian negara mencapai total sisa pinjaman atau Outstanding (OS) sebesar Rp3.612.823.181,- dari 90 rekening yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa ada modus operandi yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan tersebut.
Modus Operasi yang Digunakan
Modus yang digunakan dalam kasus ini adalah modus kredit topengan dan modus tempilan. Dalam modus kredit topengan, dana kredit yang diajukan oleh pihak tertentu digunakan secara tidak sah, sementara dalam modus tempilan, identitas orang lain digunakan untuk mengajukan kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Diduga, oknum Mantri/Marketing bersama pihak eksternal meminjam identitas masyarakat untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak 2022 hingga 2024. Hasil penyelidikan dan audit internal menemukan sebanyak 90 KTP milik pihak lain yang digunakan untuk pengajuan KUR dengan dua modus, yaitu Modus Topengan sebanyak 45 rekening pinjaman dan Modus Tempilan sebanyak 45 rekening pinjaman.
Pengajuan kredit ini dilakukan dengan merekayasa dokumen usaha dan mengarahkan pemilik identitas untuk memberikan keterangan palsu seolah-olah memiliki usaha. Hal ini menunjukkan adanya rekayasa sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Langkah Hukum yang Diambil
Berdasarkan serangkaian tindakan penyelidikan, Tim Jaksa Penyelidik menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/Q.1.1/Fd.2/02/2026 tanggal 10 Februari 2026.
Selama proses penyelidikan, Tim Penyelidik telah memeriksa 34 orang saksi yang terdiri dari Kepala Unit, Mantri/Marketing, Tim Auditor Internal BRI, Tim Auditor Kanwil BRI, para perantara (calo), dan para nasabah pemilik identitas. Saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.
Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan
Tim Penyidik Kejati Maluku menilai kasus ini diduga melanggar Pasal 603 KUHP Tahun 2023 serta Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021.
Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang merugi keuangan negara, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda 1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti.
Selain itu, penyimpangan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kebijakan Perkreditan Bank Umum dan Peraturan OJK Nomor 6/PJOK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jaksa Keuangan.
Komitmen Kejaksaan Tinggi Maluku
Kejaksaan Tinggi Maluku berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dan tindak pidana korupsi, termasuk di sektor perbankan. Hal ini dilakukan guna menjaga kepercayaan masyarakat serta stabilitas sistem keuangan di wilayah Maluku.
