Peran PM Jepang dalam Menyelesaikan Masalah Penculikan Warga Jepang
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kembali menegaskan kesediaannya untuk bertemu langsung dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dalam upaya menyelesaikan masalah penculikan warga Jepang pada masa 1970-an dan 1980-an. Penegasan tersebut disampaikannya saat berdialog dengan keluarga korban penculikan di kediaman resminya, Senin, 16 Februari.
Menurut laporan yang diterbitkan oleh The Japan Times, Takaichi menyatakan, “Saya ingin mencapai terobosan dan menghasilkan hasil konkret.” Pernyataan ini disampaikannya di hadapan kelompok keluarga korban serta organisasi pendukung mereka. Ia juga menekankan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan para korban, bahkan hingga waktu semakin sempit bagi orang tua korban yang kini sudah lanjut usia.
Dalam unggahan di media sosial X setelah pertemuan tersebut, Takaichi menegaskan bahwa ia siap menghadapi Ketua Kim Jong Un secara langsung di tingkat pemimpin. Tujuannya adalah agar Jepang dan Korea Utara dapat membayangkan masa depan di mana keduanya menikmati perdamaian dan kemakmuran bersama.
Desakan dari Keluarga Korban
Pertemuan tersebut berlangsung sehari setelah peringatan satu tahun wafatnya Akihiro Arimoto, ayah dari korban penculikan Keiko Arimoto. Dengan demikian, Sakie Yokota yang berusia 90 tahun menjadi satu-satunya orang tua korban yang masih hidup. Hampir lima dekade lalu, putrinya, Megumi Yokota, diculik ke Korea Utara.
Takuya Yokota, putra Sakie sekaligus ketua Association of Families of Victims Kidnapped by North Korea, menekankan urgensi penyelesaian kasus tersebut. Merujuk kemenangan telak Partai Demokrat Liberal dalam pemilihan umum 8 Februari, ia menyatakan, “Dari sudut pandang Korea Utara, hasil pemilihan anggota DPR telah menghasilkan pemerintahan yang solid dan dapat dipercaya, yang tidak memerlukan kecemasan atau kekhawatiran apa pun sebagai mitra perunding.”
Sehari sebelum bertemu Takaichi, asosiasi keluarga menyatakan bahwa mereka tidak akan menentang bantuan kemanusiaan, pencabutan sanksi sepihak, maupun perundingan normalisasi hubungan diplomatik apabila seluruh korban dipulangkan. Namun, jika Pyongyang tidak memulangkan para korban selagi Sakie Yokota masih hidup, mereka akan menyampaikan tuntutan keras dan menuntut penguatan sanksi sepihak.
Koordinasi dengan Amerika Serikat
Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah akan bekerja sama secara erat dengan Amerika Serikat terkait isu ini. Keluarga korban juga meminta agar persoalan penculikan dibahas dalam pertemuan puncak Jepang-Amerika Serikat yang dijadwalkan bulan depan.
Takaichi bukanlah perdana menteri pertama yang berupaya menggelar pertemuan dengan pemimpin Korea Utara. Hingga kini, hanya dua pertemuan antara Perdana Menteri saat itu, Junichiro Koizumi, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il pada awal 2000-an yang terlaksana. Setelah pertemuan pertama, Korea Utara memulangkan lima dari 17 korban yang diakui pemerintah Jepang. Delapan lainnya diklaim telah meninggal pada 2002, sementara keberadaan sisanya belum terkonfirmasi.
Adapun Pyongyang menegaskan bahwa isu penculikan telah “diselesaikan” dan tidak akan melanjutkan perundingan dengan Tokyo. Meskipun demikian, pemerintah Jepang menyatakan akan terus membuka berbagai saluran komunikasi demi mencari penyelesaian.
