Presiden RI Siap Jadi Penengah Konflik AS-Iran, Tapi Ada Syarat yang Harus Dipenuhi
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan kesediaannya untuk menjadi penengah atau mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, beberapa pakar dan pengamat menilai bahwa langkah ini tidak akan mudah dilakukan.
Menurut Prof. Dr. Siti Mutiah Setyawati, M.A., seorang pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada (UGM), syarat utama menjadi mediator adalah netralitas. Indonesia saat ini sudah masuk dalam Board of Peace (BoP), yang juga beranggotakan Amerika Serikat dan Israel. Hal ini membuat posisi Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang jauh dari inti perseteruan antarnegara.
Selain itu, mediator harus diterima oleh kedua belah pihak. Menurut Siti, meskipun Amerika dan Israel mungkin menerima Indonesia, Iran kemungkinan besar tidak akan menerima. “Nggak mungkin Iran menerima kita,” ujarnya.
Siti menjelaskan bahwa dalam situasi global, Indonesia masih jauh dari pusat kekuatan. Contohnya, ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, mereka menggunakan Oman sebagai mediator. Oman adalah negara Teluk yang kaya dan memiliki komunitas Syiah, sehingga Iran lebih cenderung menerima Oman sebagai pihak yang netral.
Sebelumnya, Uni Eropa juga pernah mencoba menjadi mediator melalui Joint Plan of Action (JCPOA). Namun, kesepakatan tersebut gagal karena Amerika Serikat keluar dari pembicaraan.
Prioritaskan Keselamatan WNI di Wilayah Teluk
Selain itu, Siti menilai bahwa Indonesia sebaiknya memprioritaskan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan Teluk. Banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) tinggal di wilayah tersebut, terutama di kawasan Teluk.
“Yang penting sekarang adalah menyelamatkan, mengevakuasi penduduk Indonesia. Wilayah Teluk itu sangat kaya, dan konsentrasi PMI itu di wilayah Teluk,” kata Siti.
Menurutnya, saat ini ada sekitar 3 juta pekerja tidak terampil (unskilled worker) dan banyak pekerja terampil (skilled worker) di kawasan Teluk. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Tanggapan Jusuf Kalla
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), juga memberikan tanggapannya terkait rencana Prabowo menjadi mediator. Ia mengatakan bahwa niat baik Prabowo ingin menjadi mediator adalah hal yang positif. Namun, dalam situasi perang seperti ini, menjadi mediator tidak akan mudah.
JK berharap pemerintah Indonesia dapat bersimpati kepada Iran. Ia menilai bahwa Presiden Prabowo sebaiknya menemui Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, karena AS adalah pihak yang menyerang Iran.
“Justru yang harus dikunjungi Trump, karena dia menyerang (Iran),” ujarnya.
Sebagai anggota Board of Peace (BoP), Prabowo bisa mendorong Trump untuk memfungsikan organisasi internasional tersebut. “Bagaimana memperjuangkan Board of Peace itu menjadi perdamaian. Jadi pemerintah Indonesia sebaiknya minta agar Board of Peace itu untuk kedamaian,” tambah JK.
Prabowo Akan Berkunjung ke Teheran
Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddique, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan pemimpin Pakistan akan berkunjung ke Teheran, Iran, untuk meredam eskalasi konflik di Timur Tengah.
Jimly mengatakan bahwa ia mendengar langsung dari Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan ulama, pimpinan pondok pesantren, dan organisasi masyarakat Islam.
“Saya bersyukur Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden,” kata Jimly.
Berdasarkan informasi dari Prabowo, Kepala Negara ditelepon langsung oleh pemimpin Pakistan untuk lawatan tersebut. “Pakistan baru menelepon Presiden Prabowo beberapa jam sebelum pertemuan ini ya kan. Nah dia mau sama-sama berdua. Oh itu bagus sekali,” tutur Jimly.
Jimly menilai bahwa langkah ini merupakan cara bagus untuk mencegah eskalasi konflik. Ia juga menyatakan bahwa usulan Prabowo didukung oleh Pakistan. Meski peluang berhasilnya kecil, Jimly menilai mediasi perlu dicoba.
“Walaupun mungkin peluangnya kecil tapi dicoba. Intinya Indonesia mengambil global player peran sebagai global player. Itu kita dukung. Jangan dianggap negatif dulu ya, bukannya mendamaikan orang yang baru dibunuh, bukan begitu. Tapi untuk menurunkan eskalasi dan mencegah apa serangan lagi dari Israel,” ujarnya.
