Indonesia Bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk Mendukung Kemerdekaan Palestina
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan latar belakang dan alasan mengapa Indonesia memutuskan bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah dewan perdamaian internasional yang digagas oleh Amerika Serikat. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang sejak Sidang Umum PBB 2025. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Keputusan tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui serangkaian pertimbangan strategis dan diplomatik yang panjang. Penjelasan ini disampaikan dalam sebuah diskusi bersama pakar dan jurnalis senior di kediamannya di Bogor pada 17 Maret 2026.
Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan bahwa langkah Indonesia masuk ke dalam BoP berangkat dari komitmen lama bangsa Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ia mengungkapkan bahwa titik awal keterlibatan Indonesia terjadi pada 23 September 2025, saat dirinya menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pidatonya, Prabowo secara tegas kembali menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina serta mendorong penerapan solusi dua negara atau two-state solution—sebuah konsep yang mengusulkan berdirinya dua negara berdampingan, yakni Israel dan Palestina, hidup secara damai dan berdaulat.
Undangan Mendadak dari Amerika Serikat dan Proposal 21 Poin
Beberapa jam setelah pidato tersebut, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim lainnya mendapat undangan dari Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Pertemuan itu mempertemukan negara-negara yang tergabung dalam kelompok yang kemudian dikenal sebagai Group of Eight, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, Mesir, dan Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Trump memperkenalkan sebuah proposal besar bernama 21-point plan, yakni rencana berisi 21 poin strategis untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di wilayah Gaza. Proposal ini dibacakan secara rinci oleh utusan khusus AS, Steve Witkoff. Prabowo mengaku menyimak setiap poin dengan saksama. Dari seluruh isi proposal, ia menaruh perhatian khusus pada poin ke-19 dan ke-20. Kedua poin tersebut memuat peluang bagi Palestina untuk menjadi negara mandiri yang mampu menentukan nasibnya sendiri, sekaligus membuka ruang dialog antara Israel dan Palestina.
Menurut Prabowo, meskipun peluang itu dinilai masih terbatas, namun tetap merupakan langkah konkret yang sejalan dengan sikap Indonesia. “Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung,” ujar Prabowo.
Lobi Negara Muslim dan Sikap terhadap Israel
Setelah melalui diskusi internal, delapan negara tersebut sepakat memberikan dukungan terhadap rencana tersebut. Mereka kemudian menunjuk Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sebagai juru bicara untuk menyampaikan sikap resmi kepada Presiden AS. Dalam penyampaian itu, terdapat pernyataan yang cukup tegas terkait hambatan utama perdamaian, yakni sikap pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Prabowo mengingat kembali pernyataan tersebut. Pernyataan ini mencerminkan bahwa meskipun ada kesepakatan awal terhadap rencana perdamaian, tantangan utama tetap terletak pada dinamika politik di pihak Israel.
Lahirnya Board of Peace dan Pertimbangan Bergabung
Tak lama setelah pertemuan tersebut, muncul gagasan pembentukan Board of Peace (BoP). Dewan ini kemudian diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, menjadikannya sebagai forum resmi dalam upaya menciptakan perdamaian di kawasan konflik. Board of Peace sendiri merupakan forum internasional yang dirancang untuk mengoordinasikan upaya perdamaian global, khususnya dalam konflik berkepanjangan seperti Israel-Palestina.
Dengan bergabung dalam forum ini, negara anggota memiliki kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah konkret dalam penyelesaian konflik. Menghadapi perkembangan tersebut, negara-negara Group of Eight kembali melakukan perundingan internal. Mereka mempertimbangkan secara serius apakah akan ikut serta dalam BoP atau tetap berada di luar. Hasilnya, mereka sepakat bahwa berada di dalam forum akan memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan berada di luar.
“Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk,” jelas Prabowo.
Strategi Diplomasi: Masuk untuk Mempengaruhi
Keputusan Indonesia bergabung dalam BoP bukan tanpa kritik. Namun, Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan strategi realistis dalam diplomasi internasional. Ia menilai bahwa perjuangan dari dalam sistem sering kali lebih efektif dibandingkan hanya menjadi pengamat dari luar. Dengan berada di dalam BoP, Indonesia memiliki akses langsung untuk memengaruhi arah kebijakan dan memastikan kepentingan Palestina tetap diperjuangkan.
Pendekatan ini mencerminkan prinsip diplomasi aktif Indonesia, yakni tidak hanya bersikap normatif, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan global.
Sikap Tegas: Siap Keluar Jika Tidak Sejalan
Meski telah bergabung, Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak bersifat mutlak. Ia menekankan bahwa Indonesia akan terus mengevaluasi manfaat dari keanggotaan tersebut. Jika pada akhirnya BoP tidak memberikan hasil yang konkret atau bahkan bertentangan dengan kepentingan nasional maupun perjuangan Palestina, Indonesia tidak akan ragu untuk keluar.
“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar,” tegasnya. Bahkan, menurut Prabowo, Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk mengambil keputusan tersebut tanpa harus berkonsultasi dengan negara lain dalam kelompok.
Komitmen Indonesia terhadap Palestina
Di akhir pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa langkah Indonesia bergabung dalam BoP merupakan bagian dari kesinambungan sikap politik luar negeri Indonesia yang sejak lama konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. “Jadi, saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks, Indonesia tetap berpegang pada prinsip dasar politik luar negerinya: mendukung kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh bangsa, termasuk Palestina.
