Ringkasan Berita
Soeroto, Plt Sekda Kabupaten Tulungagung tidak ikut diangkut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta, akibat dari operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Gatut Sunu Wibowo. Soeroto sempat diperiksa KPK di Mapolres Tulungagung pada Jumat (10/4/2026) malam. Namun, pada Sabtu (11/4/2026), Soeroto tidak masuk dalam daftar rombongan pejabat dan staf yang diangkut ke Jakarta.
Selain Soeroto, ada tiga pejabat lain yang juga diperiksa namun tidak diangkut ke Jakarta. Mereka adalah:
* Kepala Dinas Kesehatan Desi Lusiana Wardani
* Direktur RSUD dr Iskak Zuhrotul Aini
* Kepala Dinas Sosial Reni Prasetyawati
Sementara 12 pejabat dan staf lainnya diangkut menggunakan bus pada Sabtu (11/4/2026) pukul 06.25 WIB. Bus plat kuning AG 7064 US ini dikawal dengan sebuah mobil Satuan Lalu Lintas. Kelambu bus ditutup sehingga tidak ada wajah-wajah yang kelihatan di dalam ini.
12 nama yang ikut dalam rombongan itu yakni:
* Kabag Pemerintahan Arif Effendi
* Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung (adik kandung Bupati Gatut Sunu), Jatmiko Dwijo Seputro
* Kabag Kesra Makrus Mannan
* Kepala Dinas Pertanian Suyanto
* Kepala Satpol PP Hartono
* Kabag Umum Yulius Rama Isworo
* Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto
* Kabag Prokopim Aris Wahyudiono
* Kepala Bakesbangpol Agus Prijanto Utomo
* Ajudan Bupati Yoga Dwi Ambal
* Kepala BPKAD Dwi Hari Subagyo
* Staf di Bagian Umum Setda Kabupaten Tulungagung, Oki
Rombongan dibawa ke Surabaya dan selanjutnya akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Sementara Bupati Gatut Sunu sudah lebih dulu dibawa ke Jakarta.
Sosok Soeroto
Penunjukan Soeroto sebagai Plt Sekda Tulungagung menggantikan Tri Haryadi yang menempati posisi baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Soeroto juga masih menjabat secara definitif sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung.
Soeroto ternyata pernah menjadi plt sekda pada periode 30 April 2025 hingga 20 Juni 2025. Saat itu, ia menggantikan sementara Tri Haryadi yang sedang menunaikan ibadah haji. Selama periode tersebut, koordinasi pemerintahan di bawah Bupati Gatut Sunu berjalan stabil.
Sebagai Kepala BKPSDM, Soeroto terbiasa menangani tata kelola kepegawaian, termasuk menunjuk pelaksana harian di berbagai OPD strategis, seperti Dinas Kominfo dan Inspektorat, ketika pejabatnya berhalangan.
OTT KPK di Tulungagung Amankan Bupati Gatut Sunu
Informasi yang didapat, KPK datang ke Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso, Tulungagung pada Jumat (10/4/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Sejumlah anggota Satpol PP yang berjaga disita ponselnya. Personel KPK juga terlihat mengeledah kantor Dinas PUPR di dalam area kantor Pemkab Tulungagung.
Sementara pada Jumat malam, sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung mendatangi Polres Tulungagung untuk diperiksa KPK. Salah satu yang datang dengan mobil personel KPK adalah Yulius Rama Isworo. Kabag Umum ini turun disusul personel KPK, lalu menurunkan kardus-kardus berisi berkas. Sebelumnya Dwi Yoga, ajudan bupati juga datang dengan minibus bersama personel KPK. Mereka kemudian menurunkan koper diduga berisi dokumen.
Sejumlah pejabat datang sendiri, seperti Kabag Kesra Makrus Mannan, Kabag Pemerintahan Arif Effendi, Kepala Satpol PP Hartono, Direktur RSUD Iskak Zuhrotul Aini, dan Kepala BPKAD Dwi Hari Subagyo. Sementara seorang perwira di Polres Tulungagung mengatakan, Plt Sekda Soeroto dan Kepala Bakesbangpol Agus Prijanto Utomo sudah lebih dulu datang.
“Memang ada aktivitas KPK,” ujar seorang sumber.
Sita Uang Ratusan Juta
KPK tidak hanya mengamankan belasan orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4/2026) malam. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan lembaga antirasuah juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya penyitaan uang dalam giat penindakan yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Sabtu (11/4/2026) pagi.
“Ada uang ratusan juta rupiah,” kata Fitroh memberikan konfirmasi terkait temuan barang bukti dari operasi tersebut.
Adapun penangkapan pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Tulungagung itu sebelumnya juga telah dibenarkan oleh Fitroh pada Jumat malam. Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa total terdapat belasan pihak yang diamankan oleh tim penyidik di lapangan.
“Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” kata Budi dalam keterangannya.
Hingga kini, KPK belum membeberkan secara resmi dan spesifik mengenai konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat sang bupati beserta 15 orang lainnya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah memiliki batas waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam rangkaian OTT tersebut.
