Kenaikan Konsumsi BBM di Sektor Transportasi Indonesia
Kebutuhan energi di sektor transportasi di Indonesia semakin meningkat, terutama dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Sebagai salah satu penyumbang terbesar konsumsi BBM, sektor ini tidak hanya memberikan dampak lingkungan, tetapi juga memberatkan keuangan negara melalui subsidi dan impor energi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi net importir BBM di sektor transportasi. Pada 2024, konsumsi BBM mencapai 2,5 kali lipat dari kemampuan produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Dari 141 juta unit pada 2021, jumlah kendaraan naik menjadi sekitar 164 juta unit pada 2024.
Sepeda motor mendominasi populasi kendaraan tersebut dengan porsi lebih dari 80 persen. Dominasi ini menjadikan kendaraan roda dua sebagai kontributor utama konsumsi BBM sekaligus emisi karbon.
Beban Subsidi BBM yang Terus Meningkat
Data dari Dewan Energi Nasional (DEN) menunjukkan bahwa beban subsidi dan kompensasi BBM terus membengkak dalam beberapa tahun terakhir. Nilainya sempat mencapai Rp285 triliun pada 2022 sebelum turun menjadi sekitar Rp138 triliun pada 2024.
Jika ditotal sejak 2019 hingga 2024, beban subsidi dan kompensasi BBM mencapai sekitar Rp719 triliun. Angka ini bahkan melampaui penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas pada periode yang sama. Menurut Sripeni Inten Cahyani, anggota pemangku kepentingan DEN, subsidi dan kompensasi BBM transportasi jauh lebih besar dibandingkan pendapatan negara dari sektor migas.
“Saya melihat bahwa sebenarnya pendampingan negara atas migas itu sudah di angka 110, tetapi subsidi dan kondensasi jauh lebih besar. Ini kalau kita melihat dari mata satu sektor ya, kita bicara BBM untuk transportasi adalah bagian dari migas, kan gitu ya.”
Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi
Di sisi lain, sektor transportasi juga menjadi penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca nasional. Transportasi darat menyumbang hampir 90 persen emisi dari sektor transportasi, dengan kendaraan pribadi sebagai sumber utama.
Tingginya penggunaan kendaraan berbasis BBM juga berdampak pada kualitas udara, terutama di wilayah perkotaan. Sepeda motor menjadi salah satu sumber utama polusi udara yang langsung terpapar ke masyarakat.
Percepatan Adopsi Kendaraan Listrik
Dalam kondisi ini, percepatan adopsi kendaraan listrik dinilai sebagai langkah strategis. Kendaraan listrik tidak hanya mampu menekan emisi, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong transisi menuju kendaraan listrik. Mulai dari pemberian insentif, pengembangan infrastruktur, hingga penguatan industri baterai dalam negeri.
Program kendaraan listrik juga menjadi bagian dari strategi besar dekarbonisasi sektor transportasi. Targetnya adalah menurunkan emisi secara signifikan sekaligus mendukung pencapaian net zero emission pada 2060.
Tantangan dalam Implementasi Kebijakan
Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan pada insentif yang belum sepenuhnya berkelanjutan.
Sejumlah insentif kendaraan listrik bahkan telah berakhir pada 2025 dan tidak dilanjutkan pada 2026. Kondisi ini berpotensi memengaruhi minat masyarakat dalam beralih ke kendaraan listrik.
Ketua Umum Perwakilan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik (Periklindo) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, tengah berupaya menggerakan lagi pemerintah untuk mendukung pemberian insentif kendaraan listrik. Sebab, merosotnya minat masyarakat juga berpengaruh pada keberlangsungan bisnis.
“Kami bertugas untuk mendorong agar pemerintah bisa segera menyesuaikan. Seperti halnya insentif. Begitu dihentikan, kita pada teriak itu dealer-dealer kita. Karena apa? Karena dia berhenti stagnan. Berapa duit yang harus berhenti di situ? Nah, customer-nya yang nunggu ini insentif dari pemerintah kapan turunnya? Ternyata nggak turun-turun.”
Keberhasilan Transisi Energi
Oleh karena itu, keberhasilan transisi energi di sektor transportasi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kolaborasi berbagai pihak. Kendaraan listrik diharapkan menjadi solusi utama untuk meredam beban BBM sekaligus menekan emisi nasional secara berkelanjutan.
