Kesepakatan Perdagangan Resiprokal Antara Indonesia dan Amerika Serikat
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah secara resmi menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART). Kesepakatan ini mencakup aturan terkait tarif sebesar 19 persen untuk beberapa produk Indonesia yang diekspor ke pasar Amerika Serikat. Perjanjian ini akan berlaku setelah proses hukum di masing-masing negara selesai, yaitu dalam waktu 90 hari.
Dokumen yang diperoleh menyebutkan bahwa dalam ART terdapat klausul-klausul penting, termasuk mengenai pajak digital dan transfer data. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 yang berjudul Digital Trade and Technology. ART ini ditandatangani pada Kamis (19/2/2026) di Washington DC, Amerika Serikat.
1. Indonesia Tidak Mengenakan Pajak Terhadap Perusahaan Digital AS
Dalam Pasal 3 perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan pajak bea masuk terhadap layanan digital perusahaan Amerika Serikat, baik itu terkait transmisi data maupun konten digital. Berdasarkan Pasal 3.5 dari perjanjian tersebut, produk digital seperti perangkat lunak, musik, film, hingga game akan dibebaskan dari tarif pajak.
Bunyi aturan tersebut dalam Article 3.5 adalah:
“Customs Duties on Electronic Transmissions Indonesia shall not impose customs duties on electronic transmissions, including content transmitted electronically, and shall support multilateral adoption of a permanent moratorium on customs duties on electronic transmissions at the WTO immediately and without conditions. For greater certainty, this Article shall not preclude Indonesia from imposing internal taxes, fees, or other changes on electronic transmissions in a manner not inconsistent with Articles I and III of the GATT 1994 or Articles II and XVII of the WTO General Agreement on Trade in Services.”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan bahwa salah satu kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat mengatur soal bebas bea masuk untuk transaksi digital. Menurutnya, hal ini tidak hanya diberikan kepada AS, tetapi juga kepada Eropa.
“Sesuai dengan posisi di dalam forum WTO (World Trade Organization), kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk transaksi ekonomi elektronik. Dan ini juga kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja. Ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum Ministerial Conference di WTO,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring.
2. Indonesia Tidak Bisa Memaksa Transfer Source Code Hingga Algoritma Perusahaan AS
Indonesia juga tidak bisa memaksa perusahaan atau warga Amerika Serikat untuk mentransfer source code, algoritma, atau rahasia dagang lain sebagai syarat membuka bisnis di Indonesia. Namun, hal itu dikecualikan untuk kepentingan hukum dengan prosedur yang ketat.
Terkait transfer data tersebut, Airlangga mengklaim perjanjian transfer data akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, AS akan memberikan perlindungan ketat kepada data konsumen.
“Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga recognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia,” ujarnya.
3. Perjanjian Berlaku 90 Hari Usai Proses Hukum Selesai
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, perjanjian kedua belah pihak ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan oleh masing-masing negara. Menurutnya, dalam perjanjian ini juga diatur bahwa kedua belah pihak dapat mengubah perjanjian asalkan dengan kesepakatan kedua negara.
“Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR RI maupun di Amerika dengan proses internalnya,” ujar Airlangga.
