Pengiriman Pasukan Perdamaian TNI ke Gaza
Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, mengungkapkan bahwa TNI memiliki pasukan yang berpengalaman untuk ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di wilayah konflik seperti Gaza. Salah satu contohnya adalah prajurit-prajurit TNI yang pernah bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) atau Pasukan Sementara PBB di Lebanon.
Misi UNIFIL sendiri didirikan pada 19 Maret 1978 berdasarkan Resolusi DK PBB 425 dan 426. Tujuan dari misi ini adalah untuk menjaga perdamaian PBB dengan memantau penarikan Israel dari Lebanon Selatan, memulihkan keamanan, serta membantu pemerintah Lebanon menegakkan otoritas di wilayah tersebut.
Dengan pengalaman bertugas di UNIFIL, prajurit-prajurit TNI ini dinilai mampu menjadi pasukan perdamaian di Gaza. “Saya kira kita sudah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana inilah nanti akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana,” ujar Tandyo.
Sejak tahun 2008 lalu, TNI telah mengirimkan pasukan ke UNIFIL. Sudah banyak juga TNI yang berpengalaman dalam menjalankan misi perdamaian PBB di Lebanon. Diharapkan, dikirimnya pasukan berpengalaman ini bisa membantu misi perdamaian di daerah konflik seperti Gaza. Selain itu, TNI yang berpengalaman di UNIFIL ini juga dinilai akan bisa lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat setempat.
Keputusan Akhir Februari 2026
Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, menyatakan pemerintah bakal segera memutuskan jumlah pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina. Donny menyebut keputusan tersebut rencananya akan diambil pada akhir bulan Februari 2026 dan bakal langsung ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
“Panglima TNI sudah menyiapkan prajurit kita untuk sewaktu-waktu diberangkatkan. Hanya kita tinggal menunggu perintah, koordinasi, kapan kita untuk berangkat. Intinya kita sudah siap,” kata Donny.
Pelatihan Bahasa untuk Prajurit TNI
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengkonfirmasi para prajurit yang akan dikirim ke Gaza telah menerima pembekalan atau pelatihan khusus terkait bahasa. “Untuk persiapan, memang sudah ada beberapa langkah perencanaan dan penyiapan yang berjalan. Di antaranya pembekalan atau pelatihan bahasa, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Arab, sebagai bagian dari kesiapan personel,” kata Rico.
Meski demikian, informasi mengenai latihan simulasi lapangan masih simpang siur. Beberapa prajurit mengatakan telah menerima latihan simulasi lapangan, tetapi ada juga yang menyebut belum ada latihan simulasi lapangan terkait hal itu. “Untuk detail teknis lain masih menyesuaikan perkembangan mandat dan keputusan resmi,” tambah Rico.
Tanggapan DPR RI
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memberikan tanggapan mengenai rencana pengiriman pasukan TNI untuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Utut mengatakan rencana ini adalah bagian dari misi penjaga perdamaian untuk mempercepat pemulihan wilayah Gaza, Palestina.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengungkapkan DPR memberi catatan supaya jumlah pasukan yang dikirim tidak terlalu besar. “Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20 ribu itu. Teman-teman di Kementerian Pertahanan sudah punya ukuran,” ujar Utut.
Pengiriman TNI ke Gaza sudah melalui sejumlah pembahasan. Termasuk pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan menteri luar negeri, tokoh, dan ilmuwan di Istana Negara beberapa waktu lalu. Utut menambahkan, pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam peran Indonesia menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.
Ia juga menegaskan, sikap politik Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. “Hampir semua partai, termasuk partai kami, menyetujui bahwa kemerdekaan Palestina adalah hak mereka,” ujarnya.
Tetapi, ia tetap menekankan presiden juga menyampaikan pandangan penting terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel. “Bukan sekadar kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan hidup damai berdampingan, two state solution,” kata Utut. Ia pun menilai, upaya tersebut membutuhkan kepemimpinan global dan kompromi politik yang realistis. “Ini adalah titik kompromi yang paling memungkinkan. Tidak bisa sebebas dan semau yang kita inginkan,” tambahnya.
