Kebijakan Pemotongan TPP ASN di Kota Malang Mengundang Perhatian Fraksi PKS
Kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, yang terjadi di tengah bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri, menarik perhatian dari kalangan legislatif. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang menyoroti kebijakan tersebut dan mendorong pemerintah daerah untuk segera mencari solusi agar dampaknya tidak terlalu besar terhadap kesejahteraan para pegawai.
Pentingnya TPP dalam Pendapatan ASN
Asmualik, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang dan juga anggota Komisi D, menyampaikan bahwa TPP merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan ASN. Ia menilai bahwa pemotongan TPP saat ini memerlukan penanganan dengan kebijakan yang tepat. Hal ini karena pemotongan dilakukan dengan beberapa persyaratan, salah satunya melihat masa bekerja ASN.
“TPP ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ASN. Kami mendorong Pemkot Malang untuk segera mencarikan solusi terbaik agar para pegawai tidak terlalu terdampak,” ujarnya.
Pertimbangan Kondisi Fiskal Daerah
Menurut Asmualik, kondisi fiskal daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan anggaran. Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah harus tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Fraksi PKS juga meminta Pemkot Malang melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemotongan tersebut, sekaligus membuka ruang komunikasi dengan DPRD dan perwakilan ASN untuk mencari jalan keluar yang lebih baik.
“Jika memang ada keterbatasan anggaran, harus dibicarakan secara terbuka. Kita cari formulasi bersama agar tidak merugikan pegawai tetapi juga tetap menjaga stabilitas keuangan daerah,” tambahnya.
Peran ASN dalam Pelayanan Publik
Asmualik menjelaskan bahwa ASN merupakan tumpuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memberikan TPP dengan harapan kinerja ASN semakin bagus.
“Jadi, TPP ASN merupakan peningkatan kesejahteraan yang diberikan kepada ASN, harapannya kinerja ASN semakin bagus. Maka pemerintah harus segera mencari solusi yang terbaik untuk bisa mengembalikan TPP seperti semula,” katanya.
Solusi yang Diusulkan oleh Fraksi PKS
Untuk itu, lanjut Asmualik, fraksi PKS DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang untuk mencari solusi yang terbaik agar TPP dapat dikembalikan seperti semula. Ia menilai kebijakan pemotongan TPP itu memberatkan, terlebih karena kebutuhan menjelang lebaran meningkat.
“Kami dari DPRD Kota Malang mendorong kepada pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik untuk bisa mengembalikan TPP seperti semula,” jelasnya.
Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem Penerimaan Daerah
Selain itu, Asmualik juga meminta Pemkot Malang untuk melakukan perbaikan sistem penerimaan daerah. Menurutnya, pemotongan TPP tidak akan terjadi jika pemerintah melakukan perbaikan sistem penerimaan daerah, seperti memperbaiki pajak daerah secara digital atau parkir digital.
“Sehingga pendapatan daerah meningkat dan TPP bisa normal kembali,” pungkasnya.
