Uni Eropa Minta Penghentian Segera Permusuhan di Lebanon
Pada hari Kamis (9/4/2026), Uni Eropa menyerukan penghentian segera permusuhan di Lebanon, mengingat banyaknya korban jiwa yang terjadi akibat konflik yang sedang berlangsung. Seruan ini datang setelah Israel meluncurkan serangan terbesarnya di Lebanon sejak perang dengan Hizbullah kembali meletus pada awal Maret 2026. Dalam waktu 10 menit saja, Israel mengebom lebih dari 100 sasaran di seluruh negeri, yang mengakibatkan 303 orang tewas dan 1.150 lainnya luka-luka.
Serangan tersebut terjadi di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, yang menurut banyak pihak juga mencakup Lebanon. Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam sebuah pernyataan menyampaikan bahwa semua pihak harus segera menghentikan permusuhan dan mematuhi hukum humaniter internasional serta melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil.
Uni Eropa Minta Semua Pihak Hormati Gencatan Senjata
Kallas juga mendesak semua pihak untuk sepenuhnya menghormati kesepakatan gencatan senjata dan menjamin kebebasan navigasi serta perjalanan yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz. Ia menekankan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang tersisa dan mendorong semua pihak untuk terlibat dengan itikad baik menuju tercapainya kesepakatan yang berkelanjutan.
“Sekarang adalah waktunya merancang strategi komprehensif untuk perdamaian abadi di Timur Tengah,” tambahnya.
Gencatan Senjata AS-Iran Terancam Akibat Serangan Israel di Lebanon
AS dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan yang dimediasi oleh Pakistan pada Rabu (8/4/2026). Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Iran setuju untuk mengizinkan kapal-kapal melintasi Selat Hormuz yang sempat ditutup. Laporan juga menyebutkan bahwa Teheran akan mengenakan tarif bagi kapal yang melintas di jalur perairan penting tersebut guna mendanai upaya rekonstruksi negara itu.
Namun, gencatan senjata tersebut kini terancam runtuh setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di berbagai wilayah Lebanon pada Rabu. Iran dan Pakistan menyatakan bahwa Lebanon merupakan bagian dari kesepakatan tersebut. Namun, AS dan Israel justru menegaskan sebaliknya. 
Pada Jumat (10/4/2026), seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Israel dan Lebanon akan mengadakan pembicaraan di Washington pekan depan. Pengumuman ini muncul ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan para menterinya untuk mengupayakan perundingan langsung dengan Lebanon yang berfokus pada pelucutan senjata Hizbullah.
Israel Terapkan Kebijakan Eskalasi Melalui Normalisasi
Dilansir dari Al Jazeera, Abid Abou Shhadeh, seorang analis politik dan aktivis yang berbasis di Israel, mengatakan bahwa Tel Aviv pada dasarnya tidak tertarik pada diplomasi atau perundingan apa pun dengan Lebanon. Namun, dengan menyetujui perundingan dengan Lebanon di AS, Israel berupaya menjalankan apa yang disebutnya sebagai kebijakan eskalasi melalui normalisasi.
Dalam praktiknya, Israel akan terus melanjutkan perang di Lebanon selatan, sembari tetap melakukan perundingan dengan pemerintah di Beirut. Abou Shhadeh menilai pendekatan ini juga menguntungkan pemerintah Lebanon karena membantu mengurangi pengaruh Hizbullah. 
Situasi Kemanusiaan di Lebanon Memburuk
Serangan Israel yang terus-menerus menyebabkan situasi kemanusiaan di Lebanon semakin memburuk. Rumah sakit di Lebanon mulai kehabisan pasokan medis penting, sementara beberapa laporan menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump mengatakan Israel akan mengurangi serangan ke Lebanon.
Selain itu, 63 negara dan Uni Eropa telah mengecam serangan terhadap pasukan PBB UNIFIL di Lebanon, yang menunjukkan meningkatnya kekhawatiran internasional terhadap konflik yang semakin memanas.
