Perkembangan Terbaru tentang Mutasi Vicky Katiandagho
Vicky Katiandagho, seorang anggota Polri yang sebelumnya menangani kasus dugaan korupsi di Polres Minahasa, akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah mengungkapkan bahwa mutasinya ke wilayah Polres Kepulauan Talaud diduga terkait dengan penanganan perkara yang ia tangani. Ia menyatakan bahwa ada intervensi dari pihak luar dalam kasus tersebut, meski belum bisa menjelaskan secara rinci.
Mutasi tersebut terjadi pada bulan Oktober 2024. Saat ini, Vicky telah berpindah tugas dan kini bertugas di Polres Kepulauan Talaud. Dalam wawancaranya dengan Tribun Manado.co.id, ia mengungkapkan bahwa perpindahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus proyek pengadaan tas ramah lingkungan yang sebelumnya ia tangani di Polres Minahasa.
Selama proses penanganan kasus tersebut, Vicky mengaku telah melakukan berbagai langkah, termasuk pengumpulan bahan keterangan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. Namun, karena adanya mutasi, ia harus melepas penanganan kasus tersebut.
“Benar ada kaitannya dengan kasus yang saya tangani sehingga dimutasi,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa ada intervensi dari luar dalam kasus yang sedang ditangani. Meski demikian, ia masih menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi lebih lanjut.
Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan penggunaan anggaran pemerintah. Vicky menegaskan bahwa kasus tersebut perlu ditangani secara profesional dan transparan. Selama penyelidikan, tim telah berupaya mengungkap fakta-fakta yang ada, termasuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Bahkan, dalam seminggu saja, sudah ada 40 saksi yang telah diperiksa di Polres Minahasa.
Video Pamit dari Polda Sulut Beredar di Media Sosial
Vicky Katiandagho juga membagikan video yang memperlihatkan dirinya pamit dari Polda Sulut. Dalam video tersebut, ia mengenakan seragam Polri dan berjalan keluar dari Kantor Polda Sulawesi Utara. Ia kemudian menuju depan kantor yang terletak di Jalan Bethesda, Sario, Kota Manado.
Dalam video yang disertai lagu Ada Titik-titik di Ujung Doa yang dinyanyikan Sal Priadi, Vicky berdiri menghadap kantor Polda Sulut dan menunjukkan sikap hormat di depan tiang bendera. Setelah itu, ia langsung bersujud, lalu berdiri berbalik badan dan menunduk memegang lutut dengan kedua tangannya.
Sosok yang pernah bertugas di Polres Minahasa tersebut kemudian duduk sambil memeluk seorang anak perempuan. Di bagian akhir unggahannya, Vicky memberikan ucapan terima kasih kepada Polda Sulut, Polres Minahasa, Polres Kepulauan Talaud, dan ZAZG. Ia menulis:
“Kapanpun baju coklat ini bisa tanggal. Tetapi jiwa, sekali Bhayangkara, selamanya Bhayangkara.”
Video tersebut pun ramai dibagikan di media sosial Facebook.
Penjelasan Kapolres Minahasa
Menanggapi isu kaitan antara mutasi Vicky Katiandagho dan kasus dugaan korupsi, Kapolres Minahasa AKBP Stevent J.R. Simbar, S.I.K memberikan penjelasan. Menurutnya, mutasi tersebut tidak ada hubungannya dengan penanganan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tas ramah lingkungan yang sebelumnya ditangani oleh Vicky.
Mutasi terjadi pada bulan Oktober 2024, sebelum AKBP Stevent mulai bertugas sebagai Kapolres Minahasa. Ia menjelaskan bahwa proses mutasi merupakan hal yang lazim di tubuh Polri sebagai bentuk penyegaran organisasi serta pengembangan karier anggota.
“Mutasi ini tidak berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani, karena kasus sudah berproses dari tahun 2021,” ujarnya.
AKBP Stevent menambahkan bahwa keputusan mutasi telah melalui mekanisme dan pertimbangan dari pimpinan di tingkat yang lebih tinggi yaitu Polda Sulut. “Mutasi dilakukan dalam kerangka Tour of Duty dan Tour of Area dan itu biasa di tubuh Polri,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa mutasi tersebut telah diproses sebelum dirinya mulai bertugas di Polres Minahasa. “Perlu kami sampaikan juga, mutasi itu sudah terjadi sebelum saya berdinas di sini, dan itu pun yang berwenang Polda Sulut bukan di Polres,” ujarnya.
Kapolres mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi berlebihan dan tetap mempercayakan proses penegakan hukum kepada pihak kepolisian. “Kami memastikan seluruh kebijakan, termasuk mutasi personel, dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
