Perjanjian Dagang Bilateral ART: Kekhawatiran atas Kedaulatan Indonesia
Guru besar dan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan pernyataan sikap terkait perjanjian perdagangan bilateral Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perjanjian ini ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington, pada Kamis (20/2/2026). Dalam pernyataannya, UGM menilai bahwa proses ratifikasi ART tidak melibatkan DPR, sehingga berpotensi melanggar UUD 1945.
Isi ART yang Menguntungkan Amerika Serikat
Perjanjian ART disebut lebih menguntungkan Amerika Serikat, sementara Indonesia akan diberatkan dengan kewajiban amandemen puluhan regulasi. Hal ini dinilai berisiko menggerus kedaulatan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Menurut analisis dari para akademisi UGM, isi ART dapat mengancam kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara.
Proses Ratifikasi yang Tidak Sesuai Konstitusi
Proses penandatanganan perjanjian ART tidak didasari dengan konsultasi yang menyertakan DPR dan disahkan dengan UU. Hal ini dinilai melanggar beberapa pasal dalam UUD 1945, seperti pasal 11, serta UU 24/2000 pasal 10, UU 7/2014 Pasal 84, dan Putusan MK no: 13/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, UGM menyerukan agar pemerintah melakukan koreksi terhadap perjanjian tersebut.
Kewajiban Amandemen Regulasi yang Berat
Ketentuan dalam ART memerlukan Indonesia untuk mengamandemen puluhan UU/PP/Kepres/Perpres/PBI/POJK dan Permen, serta menyusun puluhan UU/Kepres/PP/Perpres dan Permen baru. Hal ini membutuhkan sumber daya finansial, waktu, dan tenaga yang besar. Selain itu, konsekuensi dari ART menciptakan beban ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Risiko Terhadap Kedaulatan Ekonomi dan Politik
Beberapa klausul dalam perjanjian ART berisiko terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sejak merdeka mengembangkan politik luar negeri bebas dan aktif. Di antaranya adalah kewajiban kepatuhan kebijakan di masa depan, meski kebijakan belum ada, serta penentuan kebijakan secara unilateral oleh USA. Selain itu, transmisi kebijakan USA kepada Indonesia terhadap negara ketiga juga menjadi kekhawatiran.
Kajian Lintas Disiplin dan Penyebaran Informasi
UGM menghimbau kepada para akademisi di seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan kajian multi disiplin terkait dampak ART bagi perekonomian dan kedaulatan Indonesia. Hasil-hasil kajian tersebut perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media. Setidaknya terdapat 8 (delapan) materi perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pokok pada UUD 1945.
Keputusan Pemerintah yang Bijaksana
Pemerintah perlu mengambil keputusan secara bijaksana dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berbagai kompleksitas terkait ART seperti putusan Mahkamah Agung USA perlu dijadikan pertimbangan. Jika ratifikasi dari perjanjian ART tidak mengakomodasi tujuan-tujuan yang tercantum di dalam Undang-Undang maupun UUD 1945, pemerintah hendaknya melakukan renegosiasi, menunda atau membatalkan pelaksanaannya.
Komitmen UGM untuk Memperkuat Kedaulatan Indonesia
Para akademisi UGM siap mendukung setiap upaya memperkuat dan meneguhkan kedaulatan Indonesia di berbagai bidang dan lini kehidupan. Dengan demikian, UGM berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan luar negeri yang berpihak pada agresor, termasuk dalam hal penandatanganan perjanjian ART.
