Reformasi Polri Berjalan Cepat dengan Penerapan KUHP dan KUHAP Baru
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa reformasi Polri telah dan akan terus berjalan lebih cepat sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Ia menyatakan bahwa meski baru berlaku selama lebih dari sebulan, dampak positif dari perubahan tersebut sudah terasa dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.
“Baru sebulan lebih KUHP dan KUHAP baru berlaku, kita sudah melihat dan merasakan langsung manfaat baiknya, yakni berjalannya dengan cepat reformasi Polri dan penegakan hukum secara umum,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (9/2/2026). Ia mencontohkan beberapa kasus yang dihentikan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk implementasi nilai keadilan yang diatur dalam KUHP dan KUHAP baru.
Contoh Kasus yang Dihentikan
Salah satu contohnya adalah penghentian perkara pidana terhadap seorang guru di Jambi yang sempat diproses hukum karena mencukur rambut muridnya. “Awal Januari lalu, aparat penegak hukum akhirnya resmi menghentikan perkara pidana terhadap ibu guru di Jambi. Itu merupakan tindak lanjut RDPU dan Raker Komisi III DPR RI, dan berdasarkan KUHP dan KUHAP baru kami merekomendasikan secara tegas agar kasus tersebut dihentikan,” katanya.
Tidak lama berselang, kasus Hogi Minaya di Sleman juga dihentikan. Hogi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka meski diketahui merupakan korban penjambretan yang berujung pada meninggalnya pelaku akibat kecelakaan saat dikejar. “Berdasarkan Pasal 60 huruf m KUHAP baru, Hogi Minaya adalah korban jambret yang tidak layak dijadikan tersangka. Ini juga merupakan tindak lanjut RDPU Komisi III DPR RI,” tambahnya.
Selain itu, Habiburokhman juga menyoroti putusan hakim di Sumatera Selatan yang menjatuhkan vonis pidana pemaafan kepada seorang anak yang menjadi terdakwa pencurian dengan pemberatan. “Hakim Rangga Lukita Desnanta menjatuhkan pidana pemaafan karena korban sudah memaafkan dan pelaku masih berstatus anak. Ini contoh konkret penerapan nilai keadilan restoratif dalam KUHP baru,” ujarnya.
Nilai-Nilai Reformis dalam KUHP dan KUHAP Baru
Habiburokhman menegaskan bahwa KUHP dan KUHAP baru mengandung banyak nilai reformis yang mendorong perubahan perilaku aparat penegak hukum, termasuk Polri. Salah satunya tercantum dalam Pasal 36 KUHP, yang menegaskan asas tiada pidana tanpa kesengajaan. “Sekarang, orang yang melakukan pidana harus dilihat konteks dan mens rea-nya sebelum dijatuhkan hukuman,” ujarnya.
Selain itu, Pasal 54 KUHP mengatur bahwa penegak hukum harus lebih mengedepankan keadilan dibanding kepastian hukum semata. Sementara Pasal 100 KUHAP baru memperketat syarat penahanan agar lebih objektif. “Penahanan sekarang tidak lagi berdasarkan kekhawatiran subjektif penyidik, tetapi harus ada perbuatan awal yang nyata, misalnya upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” kata Habiburokhman.
Perlindungan Hak Warga Negara
Lebih lanjut, Habiburokhman juga menekankan pentingnya perlindungan hak warga negara melalui ketentuan baru yang mewajibkan pendampingan advokat bagi saksi serta penggunaan kamera pengawas dalam proses pemeriksaan. “Saksi harus didampingi advokat, advokat bisa menyampaikan keberatan, dan pemeriksaan wajib menggunakan kamera pengawas. Ini bentuk kontrol yang sangat kuat,” ujarnya.
Habiburokhman menambahkan, aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi etik, administratif, hingga pidana. “Ini artinya ada jaminan bahwa reformasi Polri akan terus berjalan cepat, dan masyarakat memiliki ruang besar untuk mengawasi kinerja Polri,” katanya.
Peran Masyarakat dan Advokat
Habiburokhman menilai, dengan adanya peran aktif masyarakat dan lebih dari 100 ribu advokat di Indonesia, tidak diperlukan pembentukan lembaga pengawas baru. “Kita tidak perlu pusing membentuk lembaga pengawas baru. Kita sudah punya ratusan juta warga negara dan lebih dari 100 ribu advokat yang akan mengawasi penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa secara internal, Polri telah memiliki tiga mekanisme pengawasan, yakni Propam, Inspektorat Pengawas, dan pengawas penyidik (Wasidik). “Kita harus optimis bahwa dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, reformasi Polri akan berjalan dengan cepat dan berkelanjutan,” tandasnya.
