Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio memberikan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah. Menurutnya, program ini masih dijalankan dengan kurang memadai dan tidak didasari oleh studi serta kajian yang mendalam.
Agus menekankan bahwa setiap kebijakan seharusnya diterapkan setelah melalui proses kajian dan peraturan yang jelas. Namun, saat ini aturan MBG hanya berada pada level peraturan Badan Gizi Nasional (BGN), yang belum menjelaskan secara rinci bagaimana tanggung jawab jika terjadi pelanggaran di lapangan.
“Bagaimana kalau ada pelanggaran, misalnya anak makan makanan kedaluwarsa atau bahkan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk seperti meninggal? Ini tidak jelas,” ujarnya.
Selain itu, Agus juga menyampaikan kekhawatiran tentang masalah teknis di dapur Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG). Ia menyoroti bahwa SPPG di kota besar sering memasak dalam jumlah besar, mencapai 3.000 porsi, sehingga makanan berisiko basi karena dimasak terlalu awal. Ia juga mempertanyakan standar higienitas dapur yang dinilai belum memiliki standar baku dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).
“Program MBG ini banyak sekali masalahnya. Belum lagi kita lihat, setelah setahun atau dua tahun, saya curiga pasti ada korupsi karena BPK belum melakukan pemeriksaan,” tegasnya.
Usulan Penyempurnaan Program
Agus menyarankan agar pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap program MBG untuk diteliti kembali secara komprehensif. Ia menekankan bahwa program ini sangat berkaitan dengan kesehatan anak yang memiliki pencernaan sensitif, sehingga tidak boleh dilakukan secara coba-coba.
Sebagai solusi, Agus mengusulkan agar penanganan makanan diserahkan langsung ke kantin sekolah masing-masing untuk menjaga kualitas dan kesegaran masakan. Ia juga mengoreksi pandangan pemerintah soal stunting.
“Stunting itu adalah sakit gizi, bukan kurang gizi. Jadi harus diobati, bukan hanya dikasih makanan bergizi. Nah, ini amburadul nggak karu-karuan. Sekali lagi, ini program bagus, saya setuju, tapi tolong penanganannya,” pungkasnya.
Tantangan dan Kebijakan yang Perlu Diperbaiki
Dalam konteks ini, beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan antara lain:
- Kesiapan infrastruktur – Dapur SPPG harus memiliki fasilitas yang memadai untuk memastikan makanan tetap segar dan aman.
- Standar higienitas – Perlu adanya pengawasan ketat terhadap kondisi dapur dan proses penyajian makanan.
- Kepatuhan terhadap regulasi – Aturan yang jelas dan transparan diperlukan untuk menghindari pelanggaran di lapangan.
- Partisipasi masyarakat – Keterlibatan orang tua dan komunitas sekolah bisa menjadi bentuk pengawasan tambahan.
Agus menegaskan bahwa meskipun program MBG memiliki potensi positif, namun implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan terencana. Ia menilai bahwa kebijakan yang baik harus diiringi dengan sistem pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.
