Langkah Efisiensi di DPR dan Pemerintah
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengambil langkah-langkah efisiensi dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman krisis energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengurangi jatah BBM untuk mobil operasional ASN.
“Kami fokus pada ASN. Jadi pada saat ini sementara setiap minggu dikurangi jatah BBM-nya satu hari. Ini untuk ASN eselon I, eselon II dan sebagian eselon III yang menggunakan mobil operasional,” ujar Sekjen DPR, Indra Iskandar, ketika dihubungi pada Jumat (27/3/2026).
Meski rencana tersebut belum resmi diterapkan, Biro Umum DPR sudah melakukan kajian terkait penghematan BBM. “Jadi yang dikurangi jatah BBM-nya,” tambahnya.
Pengurangan Perjalanan Dinas dan Penghematan Listrik
Selain itu, perjalanan dinas ASN di DPR juga akan dikurangi. Biro rumah tangga DPR akan mematikan lampu-lampu di ruang rapat yang tidak digunakan.
“Penghematan yang pertama memang perjalanan-perjalanan dinas dari unsur ASN sudah kami kurangi untuk hal-hal yang sifatnya sangat urgent atau tingkat kemendesakannya tidak terlalu tinggi,” kata Indra.
Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan exercise dan menyiapkan kebijakan jika tidak ada agenda persidangan, maka maksimum jam 20.00 malam lampu-lampu akan dimatikan. Maksimum jam delapan malam dimatikan.
Namun, masih banyak ruangan di gedung parlemen yang belum menggunakan sistem otomatis, sehingga upaya penghematan ini masih dilakukan secara manual. “Begitu juga dengan listrik dan AC di ruang-ruang rapat yang tidak digunakan, langsung kami matikan,” ujarnya.
Kebijakan WFH Satu Hari dalam Sepekan
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu bagi ASN dan pekerja swasta. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai Maret 2026, sebagai antisipasi terhadap krisis energi akibat konflik di Timur Tengah.
“Pokoknya akan diterapkan bulan ini,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).
Meskipun demikian, kebijakan ini belum diumumkan secara resmi kepada publik. Airlangga menyatakan masih ada beberapa hari untuk memfinalkan kebijakan tersebut.
“Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu,” tutur dia.
Efektivitas Kebijakan WFH
Namun, pandangan berbeda datang dari Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Bhima Yudhistira. Menurutnya, kebijakan WFH satu hari dalam seminggu tidak efektif dalam menekan konsumsi BBM. Momentum arus balik Lebaran justru meningkatkan penggunaan BBM hingga titik tertinggi, sehingga kebijakan ini hanya memberikan dampak kecil.
“Pengaruh WFH ke konsumsi BBM kecil. Pertama, momentumnya masih mudik Lebaran. Ada kenaikan permintaan BBM lebih tinggi dari hari biasa,” ujar Bhima di Jakarta pada Senin (23/3/2026).
Ia juga menyoroti potensi ketidakpatuhan dari sektor swasta. Industri padat karya cenderung mengabaikan anjuran WFH demi menjaga output kerja, sehingga kebijakan ini hanya efektif di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN.
“Swasta diperkirakan tidak mengikuti anjuran WFH karena berpengaruh ke produktivitas kerja. Akibatnya seruan pemerintah hanya berlaku di kementerian/lembaga dan BUMN,” katanya.
Lebih lanjut, Bhima menjelaskan bahwa aktivitas harian masyarakat tetap berlangsung meski statusnya bekerja dari rumah. Kendaraan tetap digunakan untuk keperluan domestik yang selama ini luput dari kalkulasi pemerintah.
“Konsumsi BBM akan terlihat saat sekolah masuk. Meski PNS kerja di rumah, tetap ada aktivitas seperti ke pasar dan antar anak sekolah. Jadi, konsumsi BBM tetap tinggi pasca-Lebaran,” tutur dia.
