Kesiapan Indonesia Menghadapi Ancaman Hantavirus
Pemerintah Indonesia kembali dihadapkan pada ancaman penyakit menular baru setelah kasus hantavirus tipe hantavirus pulmonary syndrome (HPS) terdeteksi pada kapal pesiar MV Hondius. Penyakit ini memiliki tingkat fatalitas global hingga 60%, sehingga memicu kewaspadaan pemeruitah.
Kementerian Kesehatan mulai memperketat pengawasan pelaku perjalanan internasional, memperkuat kapasitas laboratorium, dan mengaktifkan kembali sistem mitigasi berbasis pengalaman pandemi. Namun, para epidemiolog mengingatkan bahwa ancaman terbesar justru berasal dari masalah lama yang belum selesai: sanitasi lingkungan yang buruk, populasi tikus yang tidak terkendali, dan lemahnya budaya kesehatan publik di Indonesia.
Kasus hantavirus yang terdeteksi pada kapal pesiar MV Hondius menjadi pengingat bahwa ancaman penyakit zoonosis belum berhenti meski pandemi Covid-19 telah berlalu. Pemerintah kini bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi untuk memastikan kasus tersebut tidak berkembang menjadi wabah yang lebih luas.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni menegaskan pemerintah berharap kasus hantavirus tetap terbatas di lingkungan kapal dan tidak berkembang menjadi pandemi global.
“Kita harap bahwa itu tidak menjadi pandemi dan cukup di klaster MV Hondius tersebut,” ujar Andi usai konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Pernyataan itu mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam membaca potensi ancaman penyakit menular baru. Terlebih, pengalaman pandemi Covid-19 masih membekas kuat dalam memori publik maupun birokrasi kesehatan nasional.
Namun berbeda dengan Covid-19 yang menyebar melalui transmisi antarmanusia secara masif, hantavirus memiliki pola penularan yang lebih spesifik. Virus ini umumnya ditularkan melalui paparan urine, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Meski begitu, varian hantavirus pulmonary syndrome (HPS) dikenal memiliki tingkat fatalitas yang jauh lebih tinggi dibanding tipe lain.
Menurut Andi, tipe HPS yang ditemukan pada kasus MV Hondius memiliki fatalitas global sekitar 60%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding tipe hantavirus hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) yang selama ini lebih umum ditemukan di Indonesia dengan fatalitas sekitar 5% hingga 15%.
Data Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat memang menunjukkan hantavirus pulmonary syndrome termasuk penyakit dengan tingkat kematian tinggi. Penyakit ini pertama kali menarik perhatian global setelah wabah di wilayah Four Corners, Amerika Serikat, pada awal 1990-an.
Gejala awal HPS biasanya menyerupai flu biasa seperti demam, nyeri otot, dan kelelahan. Namun dalam beberapa hari, kondisi pasien dapat memburuk drastis akibat gangguan pernapasan akut karena cairan memenuhi paru-paru.
Karena belum ada pengobatan spesifik maupun vaksin efektif untuk HPS, deteksi dini dan pencegahan menjadi faktor paling penting.
Menyadari risiko tersebut, Kementerian Kesehatan mulai memperkuat sistem mitigasi nasional. Salah satu fokus utama pemerintah adalah penguatan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi infeksi hantavirus secara cepat.
“Untuk laboratorium tentunya kapasitas laboratorium, PCR maupun ELISA itu kita lengkapi,” kata Andi.
PCR dan ELISA merupakan dua metode pemeriksaan utama yang digunakan dalam identifikasi penyakit menular berbasis virus. PCR digunakan untuk mendeteksi materi genetik virus, sementara ELISA berfungsi mengidentifikasi antibodi dalam tubuh pasien.
Andi mengatakan pengalaman pandemi Covid-19 menjadi modal penting dalam membangun kesiapan sistem respons penyakit menular di Indonesia.
Selain penguatan mitigasi domestik, pemerintah juga mulai memperketat pengawasan pelaku perjalanan internasional. Andi mengatakan perhatian khusus diberikan kepada penumpang dari kawasan Amerika Selatan, termasuk Argentina, yang dinilai memiliki risiko lebih tinggi terkait kasus hantavirus.
Pengawasan dilakukan melalui sistem digital kesehatan All Indonesia yang digunakan pelaku perjalanan internasional saat masuk ke Indonesia. Penggunaan sistem digital kesehatan ini merupakan salah satu warisan transformasi sistem pengawasan pascapandemi Covid-19.
Ancaman yang Berasal dari Tikus dan Sanitasi Buruk
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan sendiri mengakui bahwa penyakit menular seperti hantavirus sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan. Oleh karena itu pemerintah mengimbau masyarakat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan rumah dan kawasan permukiman untuk mencegah berkembangnya populasi tikus.
Selain masyarakat umum, pekerja yang beraktivitas di lingkungan berisiko tinggi juga diminta meningkatkan kewaspadaan. “Penggunaan masker, boot, kemudian juga handscoon atau glove itu harus,” kata Andi.
Kelompok pekerja seperti petugas kebersihan, pengelola sampah, pekerja saluran air, hingga pekerja pelabuhan memang termasuk kategori berisiko tinggi terpapar penyakit zoonosis berbasis rodent.
Pelajaran Covid-19 dan Sistem Kesehatan yang Masih Pincang
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Trubus Rahardiansah mengatakan sistem antisipasi penyakit menular Indonesia memang mengalami kemajuan dibanding masa awal pandemi Covid-19, tetapi belum sepenuhnya optimal. Menurutnya, pola respons pemerintah masih cenderung reaktif.
Trubus mengakui koordinasi pusat dan daerah saat ini lebih baik dibanding masa pandemi Covid-19 awal. Namun ia menilai kapasitas respons antarwilayah masih timpang. “Mungkin untuk Jakarta dan kota-kota besar agak lebih siap. Tapi kalau provinsi-provinsi atau daerah kategori 3T belum,” ujarnya.
Persoalan geografis Indonesia menjadi tantangan besar dalam membangun sistem surveillance kesehatan nasional yang benar-benar merata. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan tingkat akses layanan kesehatan yang sangat bervariasi antarwilayah.
Karena itu, meski sistem digital kesehatan nasional berkembang pesat pascapandemi, efektivitas implementasi di lapangan masih sangat dipengaruhi kesiapan infrastruktur daerah.
Trubus menilai reformasi kesehatan pascapandemi memang menghasilkan kemajuan tertentu. “Sekarang lebih terintegrasi karena pemerintah juga sudah menggontorkan anggaran cukup besar terkait deteksi dini,” katanya.
Namun ia menegaskan tantangan terbesar justru berada pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Menurut Trubus, kesadaran kesehatan masyarakat Indonesia masih sangat beragam. Karena itu ia menilai pemerintah perlu membangun komunikasi risiko yang lebih luas melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas sosial.
