Rencana BGN Menghibahkan Sepeda Motor Listrik ke Guru Honorer
Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki rencana untuk menghibahkan sepeda motor listrik operasional kepada para guru honorer di daerah. Rencana ini mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI, yang ingin mencegah aset negara menjadi mangkrak.
Pengadaan motor listrik sebelumnya sempat dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan operasional SPPG. Namun, langkah hibah ini dinilai sebagai solusi yang lebih masuk akal. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap rencana ini agar aset negara yang sudah dibeli tidak terbuang percuma.
Yahya menegaskan bahwa karakteristik kerja pengelola SPPG lebih banyak berada di area dapur, sehingga kendaraan dirasa tidak diperlukan. Ia menyoroti pentingnya kebutuhan riil di lapangan dalam pengadaan barang pemerintah, bukan hanya sekadar menghabiskan anggaran. Dengan demikian, mengalihkan kendaraan tersebut ke guru honorer dinilai lebih bermanfaat.
Kritik terhadap Pengadaan Motor Listrik
Yahya juga membeberkan bahwa Komisi IX DPR selama ini “gelap” karena tidak pernah menerima laporan detail atau pemberitahuan resmi tentang proses pengadaan motor listrik ini. Hal ini membuat fungsi pengawasan DPR menjadi mandek. Menurutnya, transparansi adalah hal yang sangat penting agar uang rakyat bisa dipertanggungjawabkan dengan bersih.
Ia bahkan menyentil pihak vendor yang dinilai tidak profesional dan tidak siap. “Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” ujar Yahya.
Meski ada banyak catatan merah, fokus utama saat ini adalah menyelamatkan fungsi aset tersebut. Dibandingkan menjadi pajangan, motor-motor ini dinilai akan sangat membantu mobilitas guru honorer di daerah yang sering keterbatasan akomodasi.
Konsultasi dengan Kejaksaan Agung
Sebelum rencana hibah ini dieksekusi, BGN mengaku akan berhati-hati. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa motor listrik tersebut dibeli pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana. Karena dibeli menggunakan uang negara, asas manfaatnya harus dikejar, namun penyerahannya tetap harus berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung terlebih dahulu.
Agustina mengatakan bahwa pihaknya akan meminta informasi ke Kejaksaan dan ingin memaksimalkan semua aset yang sudah dibelanjakan di tahun 2025, termasuk perangkat teknologi yang sempat memicu perdebatan.
Strategi Efisiensi Anggaran 2026
Langkah inventarisasi dan maksimalisasi barang lama ini menjadi strategi BGN dalam melakukan efisiensi anggaran untuk tahun 2026. Dengan memanfaatkan apa yang sudah ada, BGN tidak perlu lagi menganggarkan barang serupa di tahun depan.
Agustina menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyisiran anggaran 2026 dengan memastikan output-nya sama seperti tahun sebelumnya. “Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan,” kata dia.
Penutup
Dengan rencana hibah ini, BGN berharap dapat memaksimalkan penggunaan aset negara secara optimal. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya guru honorer di daerah.
