Iran Memperingatkan AS untuk Menghentikan Ancaman Militer
Iran kembali menegaskan bahwa negara tersebut akan membalas setiap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Istanbul, Turki, bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Jumat (30/1/2026). Ia menekankan bahwa Iran selalu siap untuk berpartisipasi dalam proses diplomasi, asalkan AS tidak melanjutkan ancaman dan paksaan terhadap negara tersebut.
“Kami sama sekali tidak bersedia menerima dikte atau pemaksaan,” ujar Araghchi. “Namun demikian, Iran siap berpartisipasi dalam proses diplomatik apa pun yang bermakna, logis, dan adil.”
Persyaratan untuk Negosiasi Diplomasi
Araghchi menyebutkan bahwa AS harus terlebih dahulu menghilangkan suasana ancaman dan menunjukkan ketulusan dalam hubungan bilateral. Ia menekankan bahwa jika AS benar-benar ingin menjalin diplomasi yang serius, maka pihak AS harus menghilangkan ketidakpercayaan, mereformasi pendekatannya, dan menjamin tidak akan ada serangan atau ancaman baru.
Ia juga menyoroti serangan AS terhadap Iran pada Juni tahun lalu, yang dilakukan saat pembicaraan tidak langsung sedang berlangsung. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran kepercayaan besar. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Iran tetap siap untuk negosiasi yang adil dan seimbang, yang dibangun di atas kepercayaan timbal balik yang tulus.
Peran Turki dalam Diplomasi
Dalam kesempatan tersebut, Araghchi menggambarkan pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai sangat baik. Ia menekankan peran konstruktif Ankara dalam upaya meredakan ketegangan antara Iran dan AS. Ia mencatat bahwa Turki secara terbuka mendesak Washington untuk menyelesaikan masalah melalui dialog, dan Iran memandang upaya tersebut secara positif.
Saat ditanya tentang kemungkinan pertemuan trilateral yang melibatkan Donald Trump, Erdogan, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Araghchi menjelaskan bahwa masih ada jalan panjang sebelum pembicaraan bersama yang serius dapat dimulai. Ia menekankan bahwa prasyarat, format, dan isi harus disepakati terlebih dahulu.
Kesiapan Iran untuk Respons Militer
Mengenai kemungkinan agresi AS yang diperbarui, Araghchi memperingatkan bahwa Iran lebih siap setelah perang 12 hari, dengan rudal balistik yang telah ditempatkan dan pertahanan yang diperkuat. “Jika serangan terjadi, Iran pasti akan memberikan respons yang mengejutkan dan sangat kuat,” katanya. Ia menyatakan harapan bahwa rasionalitas akan menang dan diplomasi berhasil.
Araghchi juga menolak kontak langsung dengan Washington sejak Juni, dan mencatat pesan-pesan pasca-September melalui utusan AS gagal mencegah langkah-langkah pengembalian sanksi oleh Eropa, yang semakin memperdalam ketidakpercayaan.
Trump Mengancam Iran
Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran disusul oleh ancaman baru dari Washington, di mana Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu mendesak Iran untuk menandatangani kesepakatan nuklir yang disebutnya “adil” atau menghadapi potensi serangan militer AS lainnya. Pada hari Kamis, Trump mengatakan bahwa dia telah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Iran dan berencana untuk melakukan diskusi lebih lanjut.
“Saya sudah dan berencana untuk melakukannya,” katanya ketika ditanya tentang status pembicaraannya dengan Teheran, Kamis (29/1/2026). “Kita memiliki banyak kapal yang sangat besar dan sangat kuat yang berlayar ke Iran saat ini, dan akan lebih baik jika kita tidak perlu menggunakannya,” lanjutnya.
Trump tidak menyebutkan kepada siapa dia berbicara, tetapi ia menjelaskan pesan yang dia sampaikan. “Saya mengatakan dua hal kepada mereka,” kata Trump, seraya menambahkan, “Pertama, jangan ada senjata nuklir. Dan kedua, hentikan pembunuhan terhadap para demonstran.”
Kesepakatan Nuklir Iran dan AS
Kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tahun 2015 adalah pakta di mana Iran setuju membatasi program nuklirnya agar tidak menghasilkan senjata nuklir, sebagai imbalan pencabutan sanksi internasional. AS keluar dari kesepakatan ini pada 2018, yang membuat hubungan kedua negara memanas dan negosiasi berulang kali tersendat.
Washington mendesak Iran untuk menghentikan pengayaan uranium, tetapi Teheran melihatnya sebagai pelanggaran hak kedaulatan dan menolak tuntutan ini. Iran bersikeras tetap bisa memperkaya uranium di bawah pengawasan internasional, sementara AS ingin pembatasan kuat yang memastikan program nuklir Iran tidak bisa mengarah ke pembuatan senjata nuklir.
Ketegangan militer, seperti AS memperkuat kehadiran militernya di wilayah Teluk dan ancaman militer terhadap fasilitas nuklir Iran, serta serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran tahun lalu, turut memperkeruh suasana diplomasi.
