Perjanjian Tarif Dagang Resiprokal Indonesia dan AS: Peluang atau Ancaman?
Perjanjian tarif dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Tariff (ART) telah menjadi perhatian khusus di kalangan para ahli ekonomi. Klausul-klausul dalam perjanjian ini dinilai memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina, negara mitra dagang utama.
Salah satu klausul yang menarik perhatian adalah Pasal 5.1 ART yang menyatakan bahwa Indonesia harus turut menjatuhkan sanksi dan mengenakan tarif kepada negara-negara yang dianggap sebagai rival dagang AS. Meskipun aturan ini tidak secara eksplisit menyebutkan Cina, banyak analisis menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengarah pada tindakan terhadap negara tersebut.
Peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menyampaikan bahwa kesepakatan ini dapat membuka peluang relokasi pabrik dari Cina ke Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika perusahaan-perusahaan mencari lokasi produksi yang lebih aman, terutama jika negara asalnya tidak sejalan secara politik dengan AS.
Namun, Riandy juga memperingatkan bahwa jika Indonesia memilih untuk memusuhi Cina dan mengenakan tarif terhadap negara tersebut, maka Indonesia justru akan kehilangan manfaat ekonomi yang seharusnya bisa diperoleh. Dalam situasi seperti ini, posisi strategis Indonesia belum tentu menguntungkan.
Selain itu, Riandy menyoroti bahwa ketentuan dalam ART berpotensi menggerus kepentingan keamanan nasional Indonesia karena ruang kebijakan menjadi terbatas akibat mengikuti langkah AS. “Kalau Indonesia disuruh membenci Cina, menurut saya ini sudah red flag,” ujarnya saat menyampaikan paparan diskusi bertajuk ‘Perjanjian Perdagangan Resiprokal: Karpet Merah atau Jebakan Perdagangan?’ di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat (27/2).
Ketentuan ART yang Kurang Fleksibel
Riandy menilai klausul ART relatif kurang fleksibel dibandingkan dengan negara lain. Ia memberikan contoh bahwa Malaysia dan Kamboja memeroleh ketentuan lebih longgar yang menekankan perlindungan terhadap kepentingan kedaulatan nasional.
Lebih jauh, langkah Indonesia untuk berpotensi memusuhi Cina berisiko bagi struktur perdagangan dalam negeri. Hal ini karena industri domestik masih sangat bergantung pada bahan baku impor dari Cina. Menurutnya, sekitar seperempat keterkaitan impor Indonesia untuk kebutuhan ekspor berasal dari Cina. Banyak bahan baku yang diimpor dari Cina untuk kemudian digunakan kembali dalam memproduksi barang ekspor Indonesia.
“Jadi kalau kita mengganti bahan baku dari Cina, kita akan kehilangan daya saing,” ujarnya.
Ketergantungan Impor dari Cina
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total ekspor Indonesia sepanjang 2025 lalu mencapai US$ 282,9 miliar. Cina masih menjadi tujuan ekspor utama Indonesia mencapai US$ 64,92 miliar, naik dibandingkan 2024 sebesar US$ 60,52 miliar. Sementara ekspor Indonesia ke AS yang menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua senilai US$ 26,54 miliar.
Persoalan kedua yang diduga berkaitan dengan Cina tertuang dalam Pasal 5.2.2 ART. Ketentuan itu mengatur seleksi atau penyaringan investasi, terutama terhadap investor Cina yang ingin membangun pabrik di Indonesia.
“Kalau misalkan ada pabrik di Indonesia, yang diduga mengirim ekspor dengan barang harga murah sekali, itu harus di-screening dan harus ditindak supaya tidak merugikan Amerika,” kata Riyandy.
Ketentuan ini berpotensi menjadi persoalan karena Indonesia justru membutuhkan arus investasi masuk. Menurutnya, keputusan Indonesia apabila melakukan penindakan terhadap investor Cina yang dianggap bermasalah oleh AS dapat memicu sentimen negatif terhadap iklim berusaha domestik nantinya.
“Maka investor bisa merasa tidak nyaman. Akibatnya, investasinya berisiko tidak masuk, atau setidaknya menjadi terhambat,” kata Riandy.
Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia
Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat mayoritas investasi asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal III-2025 berasal dari Singapura sebesar US$ 3,8 miliar, Hong Kong US$ 2,7 miliar, Cina US$ 1,9 miliar, Malaysia US$ 1 miliar, dan AS US$ 800 juta.
Riandy berharap skenario Indonesia yang harus turut menjatuhkan sanksi dan mengenakan tarif kepada negara seteru dagang AS tidak pernah terjadi. “Sama seperti logika di Board of Peace, jika kepentingan Gaza dan Palestina tidak dapat terakomodir, Indonesia berkomitmen keluar,” ujarnya.
Kesepakatan Dagang Tetap Jalan Meski Tarif Trump Batal
Sedangkan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mengatakan tarif dagang resiprokal antara Indonesia dan AS masih dapat berlanjut meski Supreme Court atau Mahkamah Agung AS membatalkan dasar hukum perjanjian Agreement on Reciprocal Tariff (ART).
ART yang menetapkan tarif perdagangan 19% untuk barang asal Indonesia yang masuk ke AS ini sebelumnya ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di sela kegiatan pertemuan perdana negara anggota Board of Peace (BoP) di Washington, D.C pada 19 Februari lalu.
Tim Pakar sekaligus Tenaga Ahli Utama Bakom, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan bahwa Trump masih memiliki sejumlah instrumen hukum untuk tetap memberlakukan tarif secara unilateral yang merujuk pada Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan atau Trade Act of 1974.
Ketentuan itu memungkinkan pemerintah AS mengenakan tarif ke sejumlah negara mitra tanpa melalui investigasi federal. Donald Trump pun telah mengumumkan penetapan tarif dagang global senilai 15% pada Sabtu, 22 Februari lalu. “Batas tarifnya sampai 15% dengan durasi 150 hari,” kata Fithra di Kantor Bakom, Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Jakarta, Rabu (25/2).
