Ringkasan Berita:
- Rencana pinjaman daerah Rp363 miliar dalam RAPBD 2027 Pemkab Pasuruan mendapat dukungan sejumlah fraksi DPRD.
- Dana pinjaman disiapkan untuk pembangunan RSUD Purwodadi, revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Pandaan, dan Pemandian Alam Banyubiru.
- Fraksi Golkar, PKB, dan PDI Perjuangan meminta transparansi, perhitungan matang, serta jaminan keberlanjutan fiskal dan pelayanan dasar.
Infomalangraya.comPASURUAN – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan mengalokasikan pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 mendapat dukungan sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan.
Pinjaman tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan proyek strategis yang dibutuhkan masyarakat.
Meski demikian, dukungan para wakil rakyat disertai sejumlah catatan. Pemkab Pasuruan diminta memastikan pengelolaan pinjaman dilakukan secara cermat, transparan, dan memberikan manfaat nyata tanpa mengganggu kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi pelayanan dasar.
Rencana pinjaman Rp363 miliar itu disiapkan untuk membiayai tiga proyek strategis, yakni pembangunan RSUD Purwodadi, revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Pandaan, serta revitalisasi Pemandian Alam Banyubiru.
Fraksi DPRD Pasuruan Ingatkan Kemampuan Keuangan Daerah
Juru bicara Fraksi Golkar, Gaung Andaka Ranggi Purbangkara, menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan fiskal daerah, termasuk rencana pembiayaan melalui pinjaman untuk pembangunan infrastruktur strategis.
Namun, ia mengingatkan agar Pemkab Pasuruan memastikan perhitungan pembiayaan dilakukan secara matang.
Terutama terkait kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman sehingga tidak mengganggu belanja rutin maupun pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya.
“Pemerintah harus memastikan studi kelayakan (feasibility study) yang matang, menghitung secara cermat rasio kemampuan keuangan daerah (Debt Service Coverage Ratio/DSCR),” katanya, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya itu penting, termasuk memastikan pengembalian pinjaman tidak mengganggu belanja rutin dan pelayanan dasar di tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong agar proyek yang dibiayai melalui pinjaman benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan serupa disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Gus Son Haji Abdul Wahid.
Ia menyatakan fraksinya mendukung rencana pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu didasarkan pada perhitungan matang serta manfaat sosial dan ekonomi yang terukur.
Pemerintah juga harus memastikan kewajiban pembayaran pinjaman tidak mengurangi ruang anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Fraksi PKB berharap agar kebijakan pinjaman daerah benar-benar menjadi instrumen percepatan pembangunan, bukan justru menjadi beban fiskal yang mengurangi ruang anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat di masa mendatang,” ungkapnya.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perbaikan jalan dan jembatan, irigasi, hingga penanganan banjir.
Dukungan terhadap UMKM, koperasi, sektor pertanian, serta kelompok masyarakat rentan juga diminta tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
PDI Perjuangan Minta Skema Pinjaman Dibuka Secara Rinci
Pandangan senada disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Mujangki.
Fraksi ini pada prinsipnya mendukung rencana pinjaman daerah sepanjang dilakukan secara rasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengancam keberlanjutan fiskal Kabupaten Pasuruan.
Namun, PDI Perjuangan meminta pemerintah membuka secara rinci skema pinjaman, mulai dari pembagian anggaran untuk masing-masing proyek, bunga dan biaya administrasi, masa tenggang, tenor, hingga jadwal pembayaran.
Kesiapan proyek juga menjadi perhatian fraksi tersebut.
Mulai dari ketersediaan lahan, studi kelayakan, desain teknis, perizinan, hingga proses pengadaan harus dipastikan agar pembiayaan yang dilakukan tidak berujung pada keterlambatan pelaksanaan.
“Kami meminta agar manfaat setiap proyek dapat diukur, baik dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, maupun kesejahteraan masyarakat,” ungkap dia.
Pinjaman Rp363 Miliar Diminta Beri Manfaat Jangka Panjang
PDI Perjuangan berharap pembangunan infrastruktur melalui pinjaman daerah tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Sehingga, rencana pinjaman daerah diharapk tidak sekadar menjadi solusi pembiayaan pembangunan, tetapi mampu menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tutupnya.
Dukungan sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut menunjukkan bahwa rencana pinjaman daerah Rp363 miliar mendapat respons positif.
Namun, transparansi skema pembiayaan, kesiapan proyek, kemampuan pengembalian pinjaman, serta dampak ekonomi dan sosial tetap menjadi aspek yang harus diperhatikan Pemkab Pasuruan dalam merealisasikan kebijakan tersebut.






