Diplomasi dan Kebijakan: Antara Harapan dan Realitas
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
Infomalangraya.com.CO.ID, JAKARTA —
Diplomasi sering diibaratkan sebagai masakan. Dalam konteks ini, Board of Peace Gaza bisa dianggap sebagai rendang yang dimasak di Davos. Dapurnya dingin, chef-nya global, bumbunya mahal, dan aromanya membuat curiga sejak awal.
Presiden Prabowo Subianto, setelah kembali dari Swiss — negeri cokelat, jam mahal, dan netralitas bersejarah — membawa resep baru: ikut serta dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Donald Trump. Tanda tangan sudah ia bubuhkan dengan kepala tegak.
Keikutsertaan itu bukanlah sesuatu yang gratis. Ada semacam biaya atau urunan, sebesar Rp 16,7 triliun. Angka ini cukup besar, bahkan bisa membuat bendahara masjid paling makmur pun refleks istighfar.
Namun di sinilah dramanya. Melalui penuturan Abraham Samad, publik diberi tahu bahwa keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian bukanlah harga mati. Indonesia siap mundur jika Dewan Perdamaian tidak bekerja bagi kemerdekaan nyata Palestina. Artinya, sejak awal pemerintah sadar bahwa ini bukan akad nikah sakinah, melainkan perjanjian pranikah: kalau kau tak setia pada Palestina, kita cerai secara terhormat.
Masalahnya, publik telanjur melihat satu foto: tanda tangan di Davos. Dan foto, dalam politik, sering lebih berisik dari seribu klarifikasi. Maka Istana bergerak. Digelarlah pertemuan dengan para pimpinan ormas Islam, yang sebelumnya menyuarakan kegelisahan melalui MUI.
Ada yang bilang 16 ormas, ada yang bilang 40-an. Jumlahnya memang masih jauh dari total ormas di Indonesia yang kalau dikumpulkan bisa memenuhi satu kecamatan. Tapi ini tetap sinyal: pemerintah sadar ada kegelisahan serius di akar rumput, bukan sekadar ribut algoritma media sosial.
Dalam pertemuan itu, sikap Prabowo ditegaskan ulang. Indonesia siap keluar. Bahkan ada tambahan narasi penting: Indonesia tidak sendirian. Posisi ini diambil bersama negara-negara mayoritas Muslim lainnya.
Tambahan itu sebuah kalimat yang terdengar menenangkan. Tapi, bagi publik yang kritis, kalimat itu juga bisa berarti dua hal: solidaritas strategis, atau sekadar rame-rame masuk kolam yang sama-sama belum jelas airnya bening atau keruh.
Apalagi, di saat yang sama, realitas di lapangan tak menunggu klarifikasi. Israel dikabarkan masih menyerang Gaza. Puluhan orang tewas. Genjatan senjata terdengar seperti janji diet hari Senin: disebut, diucapkan, lalu dilanggar dengan setia.
Maka kata “perdamaian” di telinga umat terdengar makin ironis — seperti payung yang dibagikan saat rumah sudah kebanjiran. Perdamaian di tangan Trump berisiko berubah menjadi ajang arisan global super jumbo, dengan iuran belasan triliun dan hasil yang tak pernah jelas.
Sikap MUI usai pertemuan menjadi titik balik menarik. Dari semula keberatan, lalu mendukung dengan syarat. Ini bukan zig-zag, melainkan refleksi dinamika khas lembaga moral yang terjebak di antara idealisme dan realisme.
MUI memilih menjadi mitra kritis. Silahkan Indonesia masuk, mendengar, tapi sambil mendukung sikap yang sudah diambil dengan hati-hati: mengunci pintu darurat. Kalau BoP melenceng, keluar.
Namun publik punya masalah lain. Bukan hanya soal isi kebijakan, melainkan simbol. Davos, bagi banyak umat, bukan sekadar kota di Swiss. Ia adalah metafora globalisme Barat, kapitalisme dingin, dan sejarah panjang ketidakadilan terhadap Palestina.
Maka sekeras apa pun niat baik dijelaskan, ia tetap harus berhadapan dengan memori kolektif yang sudah trauma. Dalam kondisi seperti ini, satu tanda tangan bisa terasa lebih nyaring daripada sepuluh pidato.
Di sinilah ujian sebenarnya. Bukan hanya bagi Presiden Prabowo, tapi bagi seluruh ekosistem kebijakan dan keummatan. Pemerintah dituntut membuktikan bahwa diplomasi dari dalam bukan sekadar duduk manis di meja, melainkan keberanian menggedor meja.
Ormas Islam ditantang untuk tidak sekadar memberi restu bersyarat, tapi juga mengawal dengan konsisten. Bukan hanya saat kamera menyala, bukan sekadar bangga dapat undangan duduk megah di Istana.
Pelajaran terbesarnya mungkin sederhana tapi pahit: dalam isu Palestina, legitimasi moral tidak bisa ditunda. Ia harus hadir bersamaan dengan strategi. Tanpa itu, kebijakan secerdas apa pun akan terdengar seperti pembelaan teknokratis di tengah jerit kemanusiaan.
Dan mungkin, di titik ini, kita semua perlu belajar satu hal: kadang mundur dari forum internasional tidak membuat kita kecil, justru bisa membuat kita utuh; kadang mencoba masuk ke kandang orang bisa memberi pelajaran.
Sebab ada harga yang lebih mahal dari selemari Rp 16,7 triliun — yaitu kepercayaan publik. Sekali retak, ia tak bisa ditambal dengan klarifikasi, seberapa pun panjang dan resminya. Sekali umat merasa dicurangi, kepercayaan tak menipis — ia runtuh.
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 4/2/2026
