Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kondisi Kerja Ahli Gizi di SPPG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif nasional yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Program ini dijalankan dengan bantuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional. SPPG bertanggung jawab atas perencanaan menu, pengolahan makanan, hingga distribusi ke penerima manfaat.
Peran ahli gizi sangat penting dalam menjaga kualitas dan standar nutrisi makanan yang disajikan. Namun, selain tanggung jawab tersebut, kondisi kerja dan gaji mereka juga menjadi topik yang menarik perhatian. Berikut beberapa informasi mengenai gaji dan kondisi kerja ahli gizi di SPPG:
1. Gaji Ahli Gizi SPPG Berada di Kisaran Rp5 Juta Per Bulan
Berdasarkan laporan dari berbagai daerah, gaji ahli gizi di unit SPPG sekitar Rp5 juta per bulan. Nominal ini biasanya diberikan kepada staf inti yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap operasional program. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi resmi dari Badan Gizi Nasional terkait sistem pengupahan. Hal ini membuat setiap unit SPPG memiliki kebijakan sendiri dalam menentukan besaran gaji. Akibatnya, terdapat perbedaan nominal antar daerah, sehingga transparansi dan kesetaraan penghasilan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan.
2. Sistem Pembayaran Gaji Ahli Gizi SPPG Masih Menghadapi Kendala

Selain nominal gaji, sistem pembayaran juga menjadi tantangan. Dalam beberapa kasus, tenaga ahli gizi harus menunggu hingga tiga bulan sebelum menerima gaji pertama. Keterlambatan ini berkaitan dengan sistem administrasi yang masih dalam penyesuaian sejak awal implementasi MBG. Selain itu, belum adanya kejelasan status kepegawaian—apakah sebagai pekerja tetap atau relawan—juga memengaruhi mekanisme pembayaran. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki tujuan baik, masih diperlukan pembenahan sistem agar kesejahteraan tenaga ahli gizi dapat lebih terjamin.
3. Tunjangan dan Fasilitas Ahli Gizi SPPG Belum Merata

Beberapa unit SPPG memberikan tunjangan tambahan seperti uang makan, biaya transportasi, atau insentif lembur. Fasilitas ini tentu membantu dalam menunjang kesejahteraan tenaga kerja. Namun, pemberian tunjangan ini belum merata karena bergantung pada kebijakan masing-masing unit. Belum adanya regulasi nasional yang mengatur hak dan fasilitas tenaga ahli gizi membuat standar kesejahteraan tidak seragam. Oleh karena itu, banyak pihak berharap adanya regulasi yang lebih jelas agar gaji dan tunjangan bisa lebih layak dan profesional.
Program MBG membuka peluang kerja baru yang menjanjikan, terutama bagi ahli gizi yang ingin berkontribusi langsung pada peningkatan kesehatan masyarakat. Meski gaji berada di kisaran menarik, masih ada tantangan terkait sistem pembayaran dan tunjangan. Dengan perbaikan tata kelola dan regulasi yang lebih jelas, profesi ini berpotensi menjadi pilihan karier yang semakin diminati di masa depan.







