Pentingnya Pengawasan Orang Tua dan Lingkungan dalam Menghadapi Perundungan Anak di Era Digital
Perundungan anak, khususnya di lingkungan sekolah atau media sosial, semakin menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Di Surabaya, sebuah kasus perundungan yang melibatkan anak di bawah umum telah membuat korban mengambil tindakan dengan melaporkan ke polisi. Video yang viral menunjukkan bagaimana korban dikerumuni oleh pelaku, yang juga diduga merupakan anak di bawah umur.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya telah melakukan pendampingan psikologis dan proses hukum bagi korban. Korban berinisial CA dan delapan anak lainnya yang diduga sebagai pelaku mendapatkan bantuan dari pihak terkait. Sejak awal Januari 2026, DP3APPKB telah melakukan langkah-langkah awal untuk menangani kasus ini.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dan lingkungan dalam memantau perilaku anak. Dalam era digital, ancaman perundungan bisa muncul dari berbagai sumber, termasuk media sosial. Oleh karena itu, orang tua harus lebih aktif dalam memahami kehidupan anak mereka dan memberikan dukungan emosional serta pengawasan yang cukup.
Inovasi dan Digitalisasi Transportasi Konvensional di Malang
Di Kabupaten Malang, angkutan pedesaan kini hanya tersisa 93 unit, jauh berkurang dibandingkan jumlah sebelumnya yang mencapai 414 unit pada 2017. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia kendaraan yang sudah tua, layanan yang kurang dinamis, dan persaingan dengan transportasi online yang lebih fleksibel.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Tri Hemantoro, menjelaskan bahwa dari 414 unit angkutan pedesaan yang tercatat sejak 2017, hanya 93 unit yang memperpanjang kartu pengawasan terakhir pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa banyak angkutan konvensional tidak lagi beroperasi secara efektif.
Transportasi online seperti ojek online dan mobil online mulai menggantikan peran angkutan pedesaan. Untuk tetap relevan, angkutan konvensional perlu mengadopsi inovasi dan digitalisasi agar dapat bersaing dengan layanan modern. Dengan demikian, masyarakat akan tetap memiliki akses terhadap transportasi yang aman dan efisien.
Fleksibilitas Regulasi Lahan untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan di Jombang
Di Jombang, syarat luas lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini lebih longgar. Sebelumnya, lahan minimal yang dibutuhkan adalah 1.000 meter persegi, namun kini diturunkan menjadi 600 meter persegi. Pelonggaran aturan ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi desa dan kelurahan yang selama ini kesulitan dalam memenuhi syarat lahan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, membenarkan adanya perubahan tersebut. Ia menyebut kebijakan ini sebagai hasil keputusan dari PT Agrinas dan TNI yang disampaikan dalam rapat koordinasi satuan tugas KDMP.
Pelonggaran aturan ini menjadi solusi konkret bagi banyak desa di Jombang. Dari total 306 desa dan kelurahan, baru 169 yang telah memulai pembangunan gerai KDMP hingga akhir Januari. Dengan penyesuaian regulasi, diharapkan lebih banyak desa dapat membangun gerai KDMP dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
