Infomalangraya.com.CO.ID, JAKARTA — Perubahan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah menyebabkan lonjakan harga dan mengurangi pasokan minyak global. Dalam situasi ini, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya penggunaan kendaraan listrik secara luas. Industri otomotif harus berperan aktif agar target tersebut bisa tercapai.
Para ahli menyatakan bahwa krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz menjadi peringatan akan ketidakstabilan ketahanan energi nasional saat terjadi fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Transisi ke kendaraan listrik dapat menjadi strategi utama bagi Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang sedang terjadi sekarang. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” ujar Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien dalam pernyataannya, Sabtu (4/4/2026).
Namun, percepatan transisi menuju kendaraan listrik tidak akan mudah tercapai tanpa kontribusi dari pelaku industri otomotif yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan Ramadani menambahkan bahwa krisis BBM seharusnya menjadi kesempatan bagi produsen otomotif untuk memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia.
“Peran automaker akan sangat penting dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia. Tentu saja, hal ini memerlukan dukungan pemerintah dalam menciptakan permintaan EV. Dengan respons cepat terhadap peralihan ke EV, kita akan terus melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi yang lebih kuat,” kata Dwi.
Selama ini, pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung hanya fokus pada hilirisasi di sektor hulu, terutama melalui produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi dengan percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir. Ekspansi tambang nikel yang masif telah menyebabkan deforestasi, pencemaran lingkungan, serta konflik sosial di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.
“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar memberikan manfaatnya. Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Andi.
Padahal, menurut Dwi, kendaraan listrik menciptakan efisiensi biaya yang signifikan, yaitu 2-3 kali lebih murah per kilometer dibandingkan kendaraan BBM konvensional. Hal ini utamanya karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga minyak global. Dalam jangka panjang, pengurangan proporsi impor BBM juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi biaya subsidi energi yang selama ini mencapai 20 persen dari APBN.
Tidak hanya untuk kendaraan pribadi, Dwi Wulan menyarankan bahwa elektrifikasi juga perlu dilakukan untuk transportasi publik. Investasi besar-besaran pada sektor ini akan menghindarkan Indonesia dari risiko pergeseran ketergantungan energi. Pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan angkutan massal lainnya juga menjadi kunci untuk memastikan transisi energi tidak hanya rendah karbon, tetapi juga efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya berfokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi serta perbaikan sistem transportasi publik,” tambah Andi.
Akselerasi untuk beralih pada Electric Vehicle di Indonesia pun harus memperhatikan perbaikan di sektor hulu. Meminjam prinsip dunia otomotif “fast but not reckless”. Hal ini berarti percepatan produksi kendaraan listrik juga harus disertai komitmen dan upaya nyata perbaikan tata kelola sumber daya alam agar tidak menimbulkan masalah.
Andi menyarankan pemerintah untuk memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.
“Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” ujar Andi.
Dwi Wulan menambahkan, perusahaan otomotif juga perlu memiliki komitmen tata kelola. “Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” tegas Dwi.
