Pemerintah Indonesia Siap Berdiskusi Ulang dengan AS Mengenai Tarif Impor
Pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk memastikan bahwa tarif impor sebesar 0% untuk produk unggulan Indonesia tetap berlaku. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal dan menggantinya dengan tarif global sebesar 10%.
Menteri Perdagangan, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART), kedua negara memiliki waktu 60 hari untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan demikian, implementasi ART berpotensi mengalami penyesuaian dalam jangka waktu tersebut sesuai dengan dinamika kebijakan di masing-masing negara.
Menurut Airlangga, pemerintah Indonesia membuka opsi penerapan tarif impor sebesar 10% secara umum. Namun, Indonesia tetap meminta pembebasan tarif untuk komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan produk agrikultur lainnya sesuai kesepakatan dalam dokumen ART.
“Kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi (komoditas ekspor) yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap,” ujar Airlangga pada Sabtu (21/2/2026).
Selain sektor agrikultur, pemerintah juga meminta AS mempertahankan tarif impor 0% untuk industri unggulan seperti tekstil dan pakaian jadi sesuai kesepakatan ART. Airlangga menjelaskan bahwa secara hukum, Indonesia masih berpeluang menikmati pembebasan tarif tersebut karena kebijakan tersebut tercantum dalam perintah presiden (executive order) yang berbeda dari aturan yang dibatalkan MA AS.
Meski demikian, pemerintah masih menunggu kepastian perkembangan terbaru dalam periode 60 hari ke depan. “Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan,” tambah Airlangga.
Airlangga menambahkan bahwa Indonesia dan AS telah memahami berbagai risiko dan skenario yang mungkin muncul setelah penandatanganan ART yang terjadi pada Kamis (19/2/2026). Menurutnya, pemerintah siap menghadapi seluruh perkembangan terkait kerja sama tersebut.
“Indonesia siap dengan berbagai skenario. Karena skenario keputusan MA AS ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tandatangani,” jelas dia.
Perubahan Dinamika Perang Dagang
Sebelumnya, para hakim Mahkamah Agung (MA) AS memutuskan dengan suara 6-3 untuk membatalkan tarif Trump dan mengubah dinamika perang dagang yang telah berlangsung setidaknya setahun terakhir. MA menyebutkan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977, yang diandalkan Trump untuk menjatuhkan tarif pada negara-negara tertentu, “tidak memberi wewenang kepada Presiden untuk memberlakukan tarif”.
Merespons putusan itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan telah menandatangani ketetapan tarif baru untuk semua negara atau tarif global yang ditetapkan 10%. “Kehormatan besar bagi saya untuk baru saja menandatangani, dari Ruang Oval, tarif global 10% untuk semua negara, yang akan berlaku hampir segera,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social, Jumat (20/2/2026) malam waktu setempat.
Tantangan dan Peluang di Masa Depan
Dengan perubahan kebijakan tarif ini, Indonesia harus siap menghadapi tantangan baru dalam hubungan dagang dengan AS. Meskipun ada potensi kenaikan tarif, pemerintah tetap berupaya mempertahankan akses pasar untuk komoditas unggulan yang menjadi andalan ekspor negara.
Selain itu, Indonesia juga akan terus memantau perkembangan politik dan hukum di AS agar bisa merespons dengan cepat jika ada perubahan kebijakan yang memengaruhi perdagangan bilateral. Dengan dukungan dari lembaga internasional dan mitra dagang, Indonesia berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi meskipun situasi di AS terus berubah.
