Sidak SPBU di Kota Sorong, Komisi IV DPR Kota Sorong Berupaya Mengatasi Praktik Mafia BBM
Komisi IV DPR Kota Sorong kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) untuk menindaklanjuti dugaan praktik mafia BBM bersubsidi. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu (31/1/2026) dan menyasar titik-titik penting seperti SPBU Kilometer 16 dan 9 serta stasiun pengisian di Jalan Jenderal Ahmad Yani.
Penyelewengan BBM yang Menimbulkan Kelangkaan
Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Muhammad Saman Bugis, memimpin langsung sidak tersebut sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait kelangkaan solar dan pertalite. Ia menyebut bahwa sejumlah oknum penimbun melarikan diri saat melihat kedatangan tim. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran informasi mengenai rencana sidak, sehingga para pelaku sudah mengetahui keberadaan tim sebelum mereka tiba di lokasi.
Selain itu, dalam sidak kali ini, tim juga menemukan pola antrean tidak wajar yang diduga sengaja dilakukan oleh para penimbun untuk menguras kuota harian masyarakat. “Kami memaksimalkan sidak di SPBU karena masih banyak dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di wilayah Kota Sorong,” ujar Saman.
Tindakan Tegas yang Diambil oleh Komisi IV
Meskipun beberapa pelaku berhasil kabur, Komisi IV DPR Kota Sorong berencana untuk memanggil seluruh pengelola SPBU di wilayah kota guna dimintai pertanggungjawaban. Pihak legislatif akan mengevaluasi prosedur pengawasan internal SPBU yang dinilai masih membiarkan praktik pengisian berulang oleh kendaraan yang sama.
Saman menegaskan bahwa jika terbukti ada keterlibatan oknum operator, pihaknya akan merekomendasikan sanksi berat berupa penghentian distribusi sementara hingga pencabutan izin operasional. “BBM subsidi merupakan hak rakyat kecil yang tidak boleh dimonopoli oleh segelintir pencari keuntungan pribadi melalui jalur ilegal,” tambahnya.
Kolaborasi dengan Pihak Terkait
Untuk memperketat sistem pengawasan, DPR Kota Sorong akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku. Salah satu langkah yang akan diambil adalah penggunaan teknologi QR Code untuk memastikan penggunaan BBM subsidi sesuai aturan. Teknologi ini harus benar-benar selaras dengan kondisi fisik kendaraan agar tidak disalahgunakan oleh jaringan mafia yang menggunakan banyak identitas palsu.
Peran Masyarakat dalam Mencegah Penyelewengan
Saman juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika melihat adanya aktivitas pengisian jerigen atau tangki rahasia secara masif di lingkungan mereka. Dengan laporan dari masyarakat, pihak legislatif dapat lebih cepat mengambil tindakan untuk memberantas praktik mafia BBM.
Langkah Berkelanjutan untuk Stabilitas Bahan Bakar
Komisi IV DPR Kota Sorong berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga ketersediaan bahan bakar di Kota Sorong kembali stabil dan tepat sasaran. Sidak kali ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan setelah sebelumnya pihak dewan menemukan kejanggalan serupa di kawasan Kilometer 9.
