Peran Koperasi Desa dan Program Makan Bergizi Gratis dalam Membangun Ekonomi Rakyat
Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global yang terus berlangsung, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun ketahanan ekonomi di tingkat masyarakat. Tantangan ini tidak hanya bersifat makro, tetapi juga menjangkau lapisan paling bawah, yaitu masyarakat desa. Untuk itu, pemerintah sedang menciptakan kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan sirkulasi ekonomi di arus bawah melalui berbagai program strategis.
Permasalahan ekonomi di tingkat desa tidak terletak pada aspek produktivitas. Masyarakat sejatinya telah menghasilkan beragam komoditas berkualitas, mulai dari hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan hingga produk usaha mikro. Namun, nilai ekonomi dari produk tersebut sering kali dinikmati oleh kelompok terbatas saja. Aktivitas ekonomi di desa memang berjalan, tetapi perputaran nilai tambahnya lebih banyak terjadi di luar. Akibatnya, uang yang beredar di desa tidak bertahan lama, sehingga aktivitas ekonomi berjalan semu dan daya ungkitnya terhadap kesejahteraan masyarakat belum optimal.
Pada peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya menciptakan perputaran uang dan perekonomian di desa. Pemerintah menghadirkan program strategis berupa KDKMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di arus bawah.
Berdasarkan data Bappenas (2026), pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia. KDKMP sebagai wadah usaha dan simpul ekonomi yang menghubungkan produksi, distribusi, akses pembiayaan hingga pemasaran produksi hasil masyarakat. Hadirnya KDKMP diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi penggerak rantai usaha dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun berkembang dengan cakupan yang semakin luas. Hingga April 2026, penerima manfaat telah mencapai 53,48 juta orang, mencakup peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta 8,3 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. MBG sebagai salah satu program sosial dengan skala intervensi ekonomi yang sangat luas mampu menghasilkan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Berbagai capaian ini patut kita apresiasi sebagai upaya menjaga kesinambungan roda ekonomi khususnya di lapisan masyarakat paling bawah.
Hadirnya MBG diharapkan dapat menciptakan permintaan (demand) kebutuhan pangan dalam jumlah besar, masif, dan konsisten. Sementara KDKMP diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan (supply) kebutuhan tersebut dengan produk hasil masyarakat, sehingga terjadi simbiosis mutualisme yang mendorong roda ekonomi di arus bawah terus bergerak.
Semuanya saling berkelindan dalam membangun ekosistem ekonomi rakyat yang terkoneksi sebagai ruang ekonomi baru yang mampu mendorong perputaran ekonomi di desa. Secara konseptual, gagasan ini sangat visioner dalam menciptakan ekosistem ekonomi, menggerakkan daya beli serta meningkatkan kapasitas produksi masyarakat.
Ruang Koreksi
Capaian ini patut kita apresiasi sebagai bukti serius pemerintah dalam menghadirkan perekonomian yang berkeadilan. Namun, di saat yang sama kita tidak boleh abai terhadap berbagai tantangan yang masih mengemuka. Sayup-sayup suara publik yang mengkritisi jalannya program-program strategis tersebut tidak boleh kita tinggalkan, justru harus menjadi ruang koreksi bersama.
Misalnya pada persoalan tata kelola pelaksanaan program yang hingga saat ini masih menjadi catatan kritis. Berdasarkan hasil Survei Destructive Fishing Watch (2025), menunjukkan bahwa pembentukan koperasi yang masif belum diiringi kesiapan operasional yang memadai serta jaringan pemasaran yang belum kuat.
Karena itu, membangun koperasi tidak cukup hanya dengan membentuk organisasi, bangunan fisik, dan badan hukum. Hadirnya koperasi sejatinya harus mampu menjalankan fungsi ekonominya secara nyata dan berdampak. Ekspansi secara besar-besaran koperasi satu sisi memberikan peluang untuk membuka ruang ekonomi baru bagi desa, memperluas akses pembiayaan bagi ekonomi mikro, memperkuat rantai pasok kebutuhan MBG, serta meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat.
Langkah ambisius ini di lain sisi juga memiliki risiko kegagalan bila tidak dibarengi dengan kesiapan kelembagaan, SDM, tata kelola yang profesional, serta dukungan ekosistem usaha yang memadai. Sebab, ini menjadi pondasi yang harus senafas dengan pembentukan kelembagaan koperasi. Tanpa itu, koperasi hanya akan berdiri di atas kertas namun kurang berdampak konkret bagi masyarakat desa.
Gotong Royong
Pada dasarnya, program KDKMP dan MBG membawa visi besar yang patut diapresiasi karena berupaya menghubungkan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan ekonomi rakyat. Tentu, tidak ada program berskala nasional yang langsung berjalan sempurna. Ada riak-riak yang harus dibersihkan. Celah dan lubang ditambal bahkan jika perlu diganti.
Dalam pelaksanaannya akan selalu ditemukan berbagai kekurangan, kendala, maupun ruang perbaikan yang perlu dibenahi dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah komitmen bersama untuk mengawal proses perbaikannya secara bertahap, terus-menerus dan berkelanjutan.
Terlebih, Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan. Agenda pembangunan ekonomi rakyat harus dibangun di atas fondasi tata kelola dan akuntabilitas yang baik. Untuk itu, semua lini sektor mulai dari Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat memiliki peran masing-masing untuk memastikan program ini semakin efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata. Dengan semangat gotong royong tersebut, visi besar membangun ekonomi kerakyatan dapat diwujudkan bersama.
