Respons Menteri Koperasi terhadap Konten Parodi Kopdes Merah Putih
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan respons terhadap berbagai konten parodi yang muncul di media sosial mengenai Koperasi Desa Merah Putih atau Kampung Nelayan Merah Putih. Konten-konten tersebut menampilkan cara kerja calon manajer koperasi jika nanti mengelola koperasi. Selain itu, konten tersebut juga menyindir keberadaan titik K0ppopdes yang jauh dari pemukiman warga. Contohnya, ada yang berada di tengah sawah atau stone garden, Kabupaten Bandung Barat.
Ferry menilai bahwa konten parodi tersebut memiliki tujuan baik. Ia percaya bahwa publik ingin mengingatkan pemerintah mengenai keberadaan Kopdes. “Biasa kan di era media sosial, mereka sebenarnya memiliki maksud baik. Mereka mengingatkan kita bahwa perlu ada yang dievaluasi. Masukan-masukan itu tentu kami akan jadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk melihat,” ungkap Ferry di Istana Kepresidenan, Selasa, 7 Juli 2026.
Namun, menurutnya tidak semua bangunan kopdes yang sudah berdiri jauh dari pemukiman warga. Ia menyebut kopdes yang lokasinya terpencil hanya beberapa saja. “Tapi, karena diviralkan (seolah banyak). Ini sedang kami carikan solusinya,” tutur menteri yang juga politikus Partai Gerindra itu.
Kritik YLBHI terhadap Pembangunan Fisik Kopdes
YLBHI mencatat bahwa pembangunan fisik Kopdes dilakukan tanpa konsultasi dengan warga.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sudah ada 37.300 Kopdes yang telah memenuhi persyaratan legalitas. Pemerintah pun terus mengebut pembangunannya agar mencapai target nasional. Namun, langkah itu dikritik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Sebab, mereka menilai banyak terdapat kejanggalan pembangunan fisik gerai dan gudang koperasi. Di sejumlah tempat, pembangunan disebut dilakukan tanpa pertimbangan kebutuhan warga dan kelayakan ekonomi yang memadai.
“Ada bangunan yang dilaporkan berada jauh dari pusat aktivitas warga, sulit dijangkau, bahkan berhadap-hadapan dengan bangunan serupa. Pola ini menunjukkan bahwa orientasi program lebih dekat kepada pencapaian angka, seremoni dan proyek konstruksi ketimbang penguatan kelembagaan koperasi,” ungkap Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur dalam keterangan, dikutip Rabu (8/7/2026).
Selain itu, pembangunan fisik Kopdes juga bergeser menjadi persoalan pertanahan, ruang hidup, dan fasilitas publik warga. Di sejumlah daerah, rencana maupun pembangunan gerai Kopdes memicu penolakan, karena menggunakan lahan yang selama ini menjadi ruang bersama. “Contohnya koperasi dibangun di atas lapangan desa, sarana olahraga, area sekolah, hingga tanah yang diklaim warg. Ini menunjukkan program koperasi merupakan proyek fisik yang dapat mendorong pengambilalihan ruang warga tanpa persetujuan yang sungguh-sungguh,” tutur dia.
YLBHI Minta Evaluasi Total Program Kopdes Merah Putih
Dengan sejumlah kejanggalan tersebut, YLBHI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi total program Kopdes Merah Putih. Selain itu, pendekatan komando dalam pembentukan koperasi harus dihentikan. “Pemerintah juga harus menghentikan seluruh bentuk pelibatan TNI dalam urusan koperasi, ekonomi desa, rekrutment, pelatihan, pendampingan, pengamanan dan operasional program KDMP/KKMP,” kata Isnur.
YLBHI juga mendesak Komnas HAM, Ombudsman RI, DPR RI dan lembaga pengawas terkait untuk melakukan investigasi independen, atas meninggalnya peserta pelatihan calon manajer koperasi.
Penempatan Calon Manajer Kopdes Mulai Awal Agustus 2026
Meski mendapat kritik luas dari publik, tetapi pemerintah tetap bergeming. Program itu tetap dijalankan. Bahkan, Kementerian Koperasi menargetkan 30 ribu manajer Kopdes mulai bertugas pada Agustus 2026. Mereka yang bertugas telah lulus pelatihan bela negara yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan dan pelatihan manajerial.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan seluruh peserta ditargetkan menuntaskan pelatihan pada awal Agustus. Setelah itu, mereka akan langsung ditempatkan di Kopdes Merah Putih di area yang pembangunan gudang, gerai, dan fasilitas pendukungnya telah rampung. “Jadi, insyaallah nanti awal-awal Agustus itu mereka sudah selesai mengikuti pelatihan dan langsung kami tempatkan di seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang juga bersamaan dengan pembangunan fisik gudang gerai dan alat kelengkapan yang sudah selesai dibangun,” ungkap Ferry dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Menurut Ferry, penempatan manajer akan disesuaikan dengan daerah asal masing-masing peserta. Pemerintah menargetkan proses penempatan dimulai pada pekan pertama Agustus. “Nanti disesuaikan dengan asal daerahnya mereka masing-masing. mulai ditempatkan awal tanggal minggu pertama bulan Agustus,” tutur dia.
Ferry menambahkan, kebutuhan manajer pada tahap awal masih sebanyak 30 ribu orang. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring pembangunan Kopdes di berbagai daerah.
