Serangan Militer AS dan Israel terhadap Iran: Ujian Kredibilitas Perdamaian Global
Serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada bulan Ramadhan 2026 telah memicu eskalasi ketegangan baru di kawasan Timur Tengah. Peristiwa ini tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang komitmen Washington terhadap perdamaian global dan tatanan internasional berbasis hukum.
Ahmad Khoirul Umam, PhD, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) sekaligus Associate Professor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Paramadina, menilai bahwa konflik ini menjadi ujian serius bagi kebijakan luar negeri AS. Ia menyatakan bahwa serangan Israel dan AS terhadap Iran di bulan Ramadhan membuka ruang pertanyaan fundamental terhadap komitmen Washington untuk menghadirkan perdamaian global.
Kronologi Eskalasi
Eskalasi dimulai ketika Israel melancarkan serangan udara yang diklaim menyasar fasilitas militer dan infrastruktur strategis Iran. Dalih pencegahan penguatan kapasitas militer Teheran digunakan sebagai alasan operasi tersebut. Tak lama setelahnya, AS menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Israel dan melakukan operasi militer terbatas dengan alasan melindungi kepentingan keamanan regional dan sekutu-sekutunya di Teluk.
Langkah ini terjadi hanya dua bulan setelah Washington terlibat dalam operasi militer di Amerika Latin, yang memicu kritik dari sejumlah negara berkembang karena dianggap mencerminkan pendekatan unilateral terhadap negara berdaulat.
Dari perspektif teori hubungan internasional, Umam menyebut pendekatan tersebut sebagai pola coercive diplomacy. “Ketika kekuatan militer dijadikan instrumen utama geopolitik, norma multilateralisme dan hukum internasional tereduksi menjadi dekorasi simbolik belaka,” ujarnya.
Ia menilai serangan terhadap Iran mempertajam kontradiksi antara retorika stabilitas dan praktik militer di lapangan, sekaligus menguji kredibilitas narasi perdamaian global yang selama ini dibangun melalui berbagai forum internasional.
Latar Belakang Kepentingan Strategis
Secara geopolitik, Iran selama ini dipandang oleh Washington dan Tel Aviv bukan sekadar sebagai negara, tetapi sebagai poros jaringan kekuatan non-negara yang menjadi penyeimbang dominasi AS–Israel di kawasan. Kelompok-kelompok seperti Hezbollah di Lebanon, Hamas di Palestina, serta Houthi movement di Yaman kerap disebut sebagai bagian dari poros resistensi yang memiliki kedekatan strategis dengan Teheran.
“Kepentingan utama AS dan Israel atas Iran adalah, Iran bukan hanya dipandang sebagai negara, tetapi juga poros jaringan kekuatan non-negara yang selama ini menjadi penyeimbang dominasi AS–Israel,” kata Umam.
Menurut dia, upaya melemahkan atau mengganti rezim di Teheran akan berdampak langsung pada keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. “Netralisasi Iran bukan hanya soal menaklukkan satu negara, melainkan langkah proyek rekayasa ulang keseimbangan kekuatan Timur Tengah,” ujarnya.
Selat Hormuz dan Ancaman Dampak Global
Di tengah eskalasi, Iran disebut menjadikan Selat Hormuz sebagai kartu retaliasi strategis. Selat tersebut merupakan jalur vital distribusi energi dunia, dengan sekitar 20 juta barel minyak mentah melintas setiap hari. “Setiap gangguan di sana langsung mengguncang harga, logistik, dan stabilitas ekonomi global. Jika manuver militer di Selat Hormuz berkepanjangan, bisa berubah menjadi gempa ekonomi global,” kata Umam.
Ia memperingatkan, eskalasi di jalur energi utama dunia itu berpotensi digunakan sebagai justifikasi tambahan bagi AS dan Israel untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran atas nama stabilitas ekonomi global.
Risiko Meluas Menjadi Konflik Regional
Umam juga menyinggung skenario yang pernah disimulasikan dalam latihan militer Millennium Challenge 2002, yang menunjukkan potensi konflik asimetris meluas jika Iran mampu bertahan dan menyerang basis militer AS di kawasan Teluk. Jika Iran tetap mampu melakukan serangan terhadap pangkalan militer AS di Kuwait, Bahrain, atau Arab Saudi, menurut dia, konflik berisiko berubah dari perang terkontrol menjadi konfrontasi regional.
“Dalam logika security dilemma, setiap langkah defensif dibaca ofensif, dan eskalasi menjadi sulit dihentikan. Dalam spiral keamanan, tidak ada pihak yang benar-benar menang, yang ada hanya eskalasi tanpa batas,” ujarnya.
Negara-negara Teluk, kata dia, akan menghadapi dilema strategis antara mempertahankan hubungan keamanan dengan AS atau menghindari terseret menjadi medan tempur langsung.
Isu Suksesi Kepemimpinan Iran
Situasi kian sensitif dengan beredarnya klaim wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski belum ada konfirmasi resmi, isu tersebut memicu spekulasi mengenai stabilitas internal Teheran. “Jika klaim wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran benar, Iran akan memasuki fase transisi yang sangat sensitif. Mekanisme konstitusional memang tersedia, tetapi konsolidasi elite, terutama antara institusi keagamaan dan Garda Revolusi, akan menentukan arah kebijakan luar negeri,” kata Umam.
Ia menambahkan, sejarah menunjukkan masa transisi kepemimpinan kerap diiringi kebijakan eksternal yang lebih agresif untuk menjaga legitimasi internal. “Transisi kepemimpinan di Iran bukan hanya soal suksesi, ia bisa menjadi titik balik stabilitas global,” ujarnya.
Seruan De-eskalasi
Di tengah meningkatnya ketegangan, Umam menyerukan pentingnya langkah de-eskalasi oleh seluruh kekuatan global. “Dalam dunia multipolar, setiap konflik regional adalah ujian bagi keseimbangan tata kelola keamanan internasional. Jika apa yang terjadi di Timur Tengah ini dianggap normal dan dunia berdiam diri, maka langkah unilateral ini berpotensi besar menyasar ke belahan dunia lain,” kata dia.
Menurutnya, konflik Iran–AS–Israel 2026 bukan sekadar perang regional, melainkan ujian atas masa depan stabilitas Timur Tengah dan kredibilitas sistem keamanan global secara keseluruhan.
