Kritik terhadap Rencana Pengembangan Logam Tanah Jarang di Mamuju
Direktur WALHI Sulbar, Asnawi, menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah dalam pengembangan dan hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) di Mamuju. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa negara kembali memandang kekayaan alam Sulawesi Barat sebagai objek eksploitasi ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan ekologis, kerentanan bencana, dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Sejak beberapa tahun terakhir, WALHI Sulawesi Barat telah secara konsisten menolak ekspansi industri ekstraktif di wilayah tersebut, termasuk berbagai bentuk pertambangan yang dinilai mengancam keselamatan ekologis masyarakat. Sikap ini didasarkan pada kondisi objektif wilayah Sulawesi Barat yang memiliki tingkat kerawanan bencana geologi sangat tinggi.
Berdasarkan data dan dokumen resmi pemerintah, wilayah Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju, merupakan kawasan rawan gempa yang ekstrem. Publik masih ingat gempa besar yang mengguncang Mamuju dan Majene pada tahun 2021, yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta trauma sosial berkepanjangan. Dalam situasi demikian, sangat tidak bijak apabila pemerintah justru membuka ruang eksploitasi baru berskala besar yang berpotensi memperparah kerusakan bentang alam dan meningkatkan risiko ekologis.
Pertanyaan tentang Libatannya Aparat Militer
WALHI juga mempertanyakan mengapa dalam pembahasan proyek pertambangan dan hilirisasi logam tanah jarang tersebut, pemerintah justru melibatkan unsur militer, termasuk kehadiran Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dalam rapat pengembangan proyek. Pertanyaan ini penting disampaikan kepada publik karena pengelolaan sumber daya alam seharusnya diletakkan dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup, keselamatan warga, dan tata kelola sipil yang demokratis, bukan didekati dengan logika keamanan.
Pelibatan aparat keamanan dalam proyek-proyek ekstraktif di berbagai daerah selama ini sering kali memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pengalaman di banyak wilayah Indonesia menunjukkan bahwa kehadiran aparat dalam konflik sumber daya alam sering kali berujung pada meningkatnya ketegangan sosial, menyempitnya ruang kritik warga, hingga munculnya rasa takut masyarakat untuk menyampaikan penolakan.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik: apa urgensi pelibatan TNI dalam agenda pertambangan rare earth di Mamuju? Jangan sampai pendekatan keamanan justru dipakai untuk mengawal investasi dan membungkam suara masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya.
Pembangunan yang Harus Mengutamakan Keselamatan Ekologis
WALHI menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Barat tidak anti terhadap pembangunan. Namun, pembangunan tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan keselamatan ekologis, memperbesar risiko bencana, dan menempatkan warga sebagai pihak yang harus menerima dampak tanpa ruang partisipasi yang adil.
Rencana hilirisasi rare earth di Mamuju tidak boleh hanya dilihat dari aspek investasi, teknologi, dan kepentingan industri global semata. Pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka kepada publik: bagaimana dampak ekologinya, bagaimana risiko geologinya, bagaimana potensi pencemaran limbahnya, bagaimana daya dukung lingkungan wilayah pesisir dan pegunungan di Mamuju, serta bagaimana jaminan keselamatan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah konsesi.
Jangan sampai narasi “transisi energi”, “hilirisasi”, dan “kepentingan strategis nasional” dijadikan legitimasi baru untuk mengorbankan ruang hidup rakyat. Pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa industri ekstraktif sering kali meninggalkan konflik agraria, pencemaran lingkungan, kerusakan sumber air, dan beban sosial jangka panjang yang harus ditanggung masyarakat lokal.
Peringatan terhadap Risiko Lingkungan
WALHI juga mengingatkan bahwa pembangunan industri logam tanah jarang memiliki risiko lingkungan serius apabila tidak diawasi secara ketat, termasuk potensi limbah berbahaya dan kerusakan ekosistem. Karena itu, pemerintah tidak boleh terburu-buru menerbitkan izin usaha pertambangan maupun proyek hilirisasi sebelum ada kajian lingkungan hidup strategis yang transparan, partisipatif, dan dapat diuji publik.
Permintaan WALHI Sulbar
Atas dasar itu, WALHI Sulawesi Barat mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk:
- Menghentikan sementara seluruh rencana pemberian izin dan proyek hilirisasi logam tanah jarang di Mamuju sampai ada kajian risiko bencana dan ekologis yang komprehensif;
- Membuka seluruh dokumen perencanaan, kajian lingkungan, dan usulan WIUP kepada publik secara transparan;
- Menghentikan pendekatan keamanan dalam proyek-proyek sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat;
- Menempatkan keselamatan rakyat dan keberlanjutan ekologis sebagai prioritas utama dibanding kepentingan investasi jangka pendek;
- Menghormati hak masyarakat untuk menentukan masa depan ruang hidupnya tanpa intimidasi maupun pemaksaan atas nama proyek strategis.
Sulawesi Barat bukan wilayah kosong yang bisa terus-menerus dijadikan laboratorium eksploitasi sumber daya alam. Daerah ini adalah ruang hidup masyarakat yang juga memiliki sejarah panjang menghadapi bencana ekologis dan geologis. Karena itu, pembangunan apa pun harus tunduk pada prinsip keselamatan rakyat, keadilan ekologis, dan keberlanjutan lingkungan.
