PBB dan Tantangan Global yang Mengancam
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan peringatan penting mengenai tantangan global yang tidak dapat diatasi oleh satu negara atau kelompok kekuatan tunggal. Dalam pidatonya pada Kamis (29/1/2026), Guterres secara khusus menyebut Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sebagai dua kekuatan utama yang memengaruhi dinamika dunia saat ini.
Guterres menyoroti bahwa kerja sama internasional semakin terkikis akibat tindakan dari beberapa negara besar yang cenderung memperkuat pengaruh masing-masing. Ia menjelaskan bahwa banyak orang mulai melihat dunia berada dalam situasi dua kutub, dengan AS dan China sebagai pusat utama.
“Jika kita ingin dunia yang stabil, jika kita ingin perdamaian yang dapat dipertahankan, pembangunan yang merata, dan nilai-nilah kita akan menang, kita perlu mendukung multipolaritas,” ujar Guterres. Hal ini disampaikan dalam konteks upaya untuk menjaga stabilitas global dan menjaga prinsip-prinsip perdamaian serta keadilan.
Hukum Internasional Terancam
Guterres juga memperingatkan bahwa hukum internasional sedang diabaikan dan lembaga multilateral seperti PBB menghadapi serangan dari berbagai arah. Ia merujuk pada beberapa konflik terbaru, termasuk genosida Israel di Gaza dan penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan AS.
Pemimpin PBB itu menegaskan bahwa PBB tetap berkomitmen pada hukum internasional, meskipun ada kekhawatiran bahwa perjanjian-perjanjian lama yang selama ini dihormati oleh negara-negara mulai ditinggalkan. Ia menekankan bahwa PBB akan terus mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, yang didasarkan pada prinsip hukum internasional.
Trump dan Ambisi Baru untuk Perdamaian
Peringatan Guterres muncul setelah Presiden AS, Donald Trump, meresmikan Dewan Perdamaian yang fokus pada rencana masa depan Gaza. Namun, ambisi Trump meluas dengan mencoba mempromosikan mandat dewan tersebut sebagai mediator konflik global dan bahkan mengusulkan bahwa dewan tersebut bisa menggantikan PBB.
Guterres menegaskan bahwa tanggung jawab dasar untuk perdamaian dan keamanan internasional terletak pada PBB, khususnya Dewan Keamanan. “Hanya Dewan Keamanan yang dapat mengambil keputusan yang mengikat semua pihak, dan tidak ada badan atau koalisi lain yang secara hukum dapat diwajibkan untuk membuat semua negara anggota mematuhi keputusan tentang perdamaian dan keamanan,” katanya.
Hingga saat ini, hanya sekitar 26 dari sekitar 60 negara yang diundang telah bergabung dengan Dewan Perdamaian. Beberapa negara Eropa dan empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Inggris, menolak bergabung dengan dewan tersebut.
Rekomendasi Reformasi Dewan Keamanan PBB
Dalam pidatonya, Guterres juga menguraikan rencana PBB untuk tahun mendatang. Ia menyatakan bahwa PBB siap membantu anggotanya dalam menghadapi masalah-masalah mendesak seperti bencana iklim, ketidaksetaraan, konflik, dan pengaruh perusahaan teknologi yang semakin besar.
Guterres akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun ini. Penggantinya akan dipilih oleh Majelis Umum PBB pada akhir tahun ini. Ia menyerukan reformasi Dewan Keamanan, yang saat ini terdiri dari 15 kursi, termasuk lima anggota tetap.
“Sangat menarik untuk melihat bahwa beberapa pihak yang mengkritik PBB karena tidak efektif adalah pihak yang menentang reformasi Dewan Keamanan. Itulah alasan mengapa PBB terkadang tidak seefektif yang kita semua inginkan,” ujar Guterres.
Berita Terkini
RI Gabung BoP, PDIP: Sikap Kita Dorong Perdamaian Lewat PBB
PBB Catat 170 Warga Sipil Tewas Selama Pemilu Myanmar
Pakar PBB Kritik Swiss atas Hukuman untuk Mahasiswa Aksi Pro-Palestina
