Persiapan Pertemuan Tingkat Tinggi Antara Yunani dan Turki
Menjelang pertemuan antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, sengketa antara kedua negara anggota NATO itu kembali mencuat. Kedua pihak tampaknya ingin kembali berbicara—dan kali ini di tingkat tertinggi. Mulai Senin (9/2) depan, Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani–Turki akan bersidang di ibu kota Ankara. Jika tidak ada hambatan, Presiden Turki dan Perdana Menteri Yunani akan duduk satu meja. Tak tertutup kemungkinan, keduanya juga akan menggelar pertemuan khusus di hari lain.
Dewan tersebut dibentuk pada 2010, menyusul periode panjang ketegangan di Mediterania Timur. Namun catatan prestasinya tergolong tipis. Fungsinya lebih sebagai wadah “agenda positif” di antara dua anggota NATO—terutama di sektor ekonomi dan pariwisata. Sejauh ini, dewan itu baru lima kali bersidang. Pertemuan terakhir berlangsung Desember 2023 di Athena.
Perbedaan Tafsir yang Tajam
Perbedaan tafsir tetap tajam. Konstantinos Filis, Direktur Riset Institut Hubungan Internasional Athena, menilai bahwa “Turki mengajukan tuntutan sepihak dan klaim teritorial yang tak memiliki dasar hukum dan tak layak diperdebatkan.” Dari Istanbul, Fuat Aksu, ilmuwan politik Universitas Teknik Yildiz, menambahkan: “Yunani berharap Turki memenuhi tuntutan dan membuat konsesi.”
NAVTEX, Babak Baru Ketegangan
Situasi di Laut Aegea tidak banyak berubah. Bahkan, satu sumber gesekan baru muncul. Pada Kamis (29/1), Turki mengeluarkan peringatan melalui sistem Navtex—mekanisme standar keselamatan pelayaran—tentang risiko keamanan dan aktivitas militer Yunani. Peringatan serupa memang pernah terjadi sebelumnya.
Peringatan Turki merupakan aksi unjuk otoritas. Sejak lama, kedua negara berseteru soal siapa yang berwenang dalam urusan keamanan di Aegea. Athena menilai langkah itu sebagai upaya melawan hukum untuk memperluas wilayah kedaulatan. “Provokasi baru Turki,” tulis mingguan Yunani To Vima.
Ankara menepis tuduhan tersebut. Bagi Turki, itu urusan rutin sesuai kerangka hukum yang berlaku. Namun media pro-pemerintah Türkiye menyiratkan makna lain: “Navtex memicu kepanikan di Yunani dan mengubah status quo di Aegea.”
Sengketa Abadi dan Hukum Laut PBB
Puluhan tahun, Yunani dan Turki berselisih soal landas kontinen di depan pantai Turki, eksploitasi sumber daya, dan kemungkinan perluasan laut teritorial di Aegea. Dalam doktrin militernya, Blue Homeland, Turki mengklaim wilayah laut lebih dari 450 ribu kilometer persegi di sekitar pantainya.
Rujukan hukum utamanya adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Turki tidak menandatanganinya. Namun banyak ahli hukum menilai konvensi itu mencerminkan hukum kebiasaan internasional—dan karenanya mengikat, termasuk bagi negara yang tak meratifikasinya.
Belum Ada Titik Temu
Konvensi PBB memperbolehkan negara menetapkan laut teritorial hingga 12 mil laut. Ada pengecualian penting jika terjadi tumpang tindih atau batas tak jelas, bahwa negara terkait harus bersepakat secara bilateral. Di sinilah kebuntuan terjadi.
Pada 1995, parlemen Turki menyatakan perluasan laut teritorial Yunani di Aegea sebagai alasan perang. Sebab langkah itu akan mengubah Aegea menjadi semacam “laut pedalaman” Yunani. Athena pada 2021 pernah memperluas laut teritorialnya menjadi 12 mil di Laut Ionia, mengarah ke Italia. Kini Yunani menegaskan tetap menyimpan hak untuk melakukan hal serupa di Aegea. “Hak itu tetap ada,” ujar Menteri Pertahanan Nikos Dendias kepada stasiun televisi Open.
Secara teori, jalan terakhir adalah Mahkamah Internasional di Den Haag. Namun pengadilan PBB itu hanya bergerak jika kedua pihak sepakat mengajukan perkara bersama. Wacana ini sudah dibahas sejak 1976. Hingga kini, belum pernah terwujud.
