Predikat AA Surabaya dalam SAKIP 2025: Kunci Sukses Birokrasi yang Berkelanjutan
Surabaya kembali menorehkan prestasi gemilang dalam ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025. Kota yang dikenal sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Jawa Timur ini berhasil mempertahankan predikat “AA” atau “Sangat Memuaskan” dengan perolehan skor mencapai 91,83. Capaian ini diraih dalam evaluasi yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (11/2/2026), menjadikan Surabaya sebagai contoh pemerintahan yang mampu menghadapi tantangan birokrasi modern.
Skor Melampaui Rata-Rata Nasional
Berdasarkan data evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), nilai rata-rata SAKIP untuk kementerian/lembaga berada di angka 73,61, sedangkan pemerintah provinsi mencapai 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 64,89. Dengan skor di atas 90, Surabaya menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga pengukuran dampak kinerja secara presisi.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan bahwa SAKIP bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen fundamental dalam birokrasi modern. Sistem ini memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki korelasi langsung dengan manfaat yang dirasakan publik.
“Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas. SAKIP menjadi dasar untuk memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Menteri Rini.
Transformasi Birokrasi Menuju Digitalisasi
Menurutnya, birokrasi yang berkualitas akan memperkuat kapasitas negara dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan berkeadilan. Presiden RI, Prabowo Subianto, juga menekankan pentingnya birokrasi yang unggul dan responsif.
“Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tuturnya.
Lebih jauh, Menteri Rini menyebut bahwa reformasi birokrasi Indonesia tengah bertransformasi menuju digitalisasi penuh yang ditargetkan tuntas pada 2029. Berbagai indikator tata kelola, termasuk efektivitas pemerintahan dan pengembangan pemerintahan digital, menunjukkan perbaikan signifikan di tingkat global.
“Capaian reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan pengakuan di tingkat global dan nasional. Berbagai indikator tata kelola pemerintahan, termasuk efektivitas pemerintahan dan pengembangan pemerintahan digital, mencatat perbaikan yang signifikan,” jelasnya.
Keberhasilan Pemkot Surabaya: Kerja Kolektif dan Kolaborasi
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan keberhasilan yang diraih Pemkot Surabaya merupakan hasil kerja kolektif yang berkelanjutan. Dia menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tahun-tahun sebelumnya sebagai kunci stabilitas kinerja.
“Keberhasilan Pemkot Surabaya dalam mempertahankan predikat AA pada evaluasi SAKIP 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari konsistensi perbaikan berkelanjutan atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya,” kata Wali Kota Eri.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi antar-instansi untuk mencegah tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, kolaborasi yang solid memungkinkan proses perbaikan tata kelola berjalan lebih terstruktur dan terintegrasi.
“Sehingga kinerja organisasi tidak bergerak secara parsial, melainkan dalam satu kerangka pembangunan yang koheren,” tuturnya.
Program Strategis yang Mendukung Capaian
Wali Kota Eri menegaskan keberhasilan SAKIP tidak bertumpu pada satu program tunggal, melainkan didukung oleh ekosistem inovasi dan tata kelola berbasis data. Beberapa program strategis yang mendukung capaian tersebut antara lain:
- Program Kampung Pancasila: Merefleksikan nilai gotong royong dalam pembangunan berbasis komunitas. Intervensi dilakukan hingga tingkat RW dan RT dengan melibatkan warga, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dunia usaha.
- Dimensi yang disentuh mencakup kesejahteraan sosial, pendidikan, penguatan ekonomi, kualitas lingkungan, serta ketenteraman dan ketertiban. Pendekatan ini memperkuat integrasi antara kebijakan makro dan realitas mikro di tingkat masyarakat.
Selain itu, Pemkot Surabaya mengembangkan dashboard data kinerja daerah yang menghadirkan sistem pemantauan berbasis data secara real time terhadap capaian indikator dan pelaksanaan intervensi di masing-masing perangkat daerah.
“Instrumen ini memperkuat fungsi pengendalian dan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus meningkatkan akuntabilitas vertikal kepada pimpinan daerah,” terangnya.
Penyederhanaan layanan melalui platform “Kantorku” dan “WargaKu” juga menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang terus berlangsung.
