Anies Baswedan Mendorong Pemerintah Indonesia Keluar dari Board of Peace
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan pandangan kritis terhadap keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Ia menilai bahwa forum tersebut telah kehilangan fungsi dan integritasnya setelah serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia di dalam BoP sekarang tidak lagi mewakili prinsip perdamaian yang adil.
“Kita juga bisa memanfaatkan serangan ke Iran ini dengan menyatakan secara tegas ‘maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri.’ Keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti-perdamaian,” ujarnya dalam akun media sosialnya.
Anies menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap menjunjung prinsip bebas aktif. Dalam hal ini, pemerintah perlu memilih forum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa, seperti membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membantu korban penjajahan. Bukan malah memberi dukungan kepada pelaku pelanggaran.
Keikusertaan RI di dalam Board of Peace Sudah Penuh dengan Kontroversi
Lebih lanjut, Anies mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo yang memilih untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Donald J. Trump. Di dalam piagam BoP, dewan tersebut dipimpin oleh Trump seumur hidup, bahkan setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Di sisi lain, Indonesia sering menjadi suara dunia ketiga dengan mengingatkan negara-negara adidaya agar tunduk kepada hukum internasional. Di masa lalu, Indonesia menjadi pelopor dengan menghelat Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung.
“Oleh karena itu keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden AS, Donald Trump, menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?” tanya Anies.
Board of Peace Kehilangan Fungsi Usai Ketuanya Lakukan Agresi Militer ke Iran
Anies juga mengkritik fakta bahwa BoP tidak mampu menjalankan fungsi perdamaian setelah ketua dan salah satu pendirinya melakukan agresi militer terhadap Iran. Ia mengecam bagaimana forum tersebut tidak mengambil sikap apapun setelah serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.
“Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu tetap bisa berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” tanya Anies.
Ia menilai bahwa keluar dari BoP justru menunjukkan pesan kuat bahwa Indonesia memegang prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif. “Bebas aktif itu bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan tapi soal kesetiaan kepada nurani bangsa.”
Prabowo Berjanji Indonesia Akan Keluar dari BoP Jika Tak Membantu Palestina
Desakan dari publik di Tanah Air semakin meningkat agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP), namun Prabowo belum langsung memenuhinya. Ia tidak ingin gegabah meninggalkan BoP tanpa pertimbangan matang.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, mengatakan bahwa Prabowo kembali menyampaikan janji akan keluar dari keanggotaan BoP jika tidak membantu cita-cita rakyat Palestina untuk merdeka dari Israel. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan lebih dari 160 kiai dan ulama dalam acara silaturahmi dan dialog di halaman tengah Istana Kepresidenan.
“Soal BoP, Beliau (Presiden) bertekad (tujuannya) untuk kemerdekaan Palestina. Jika tidak untuk kemerdekaan Palestina, Beliau siap mundur. Itu yang terbaru dari Beliau. Beliau berkomitmen semua yang dilakukan untuk kemerdekaan Palestina,” ujar Cholil.
“Janjinya (Presiden), kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur. Beliau (Presiden) berjanji yang dilakukannya (di BoP) untuk kemerdekaan Palestina,” imbuhnya.
