Kebijakan Luar Negeri India yang Diuji oleh Konflik di Iran
Selama bertahun-tahun, India telah menunjukkan kemampuannya untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang kompleks. Negara ini mampu membeli minyak dari Iran, membangun kerja sama pertahanan dengan Israel, memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat (AS), serta memperluas kemitraan ekonomi dengan negara-negara Teluk, sambil tetap berupaya tidak terlibat dalam aliansi formal atau kubu regional. Namun, konflik di Iran kini menjadi ujian besar bagi diplomasi India.
Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan melakukan perjalanan diplomatik selama tujuh hari ke Uni Emirat Arab dan empat negara Eropa, yang dimulai pada Jumat 15 Mei. Perjalanan ini menunjukkan bahwa New Delhi merasa tekanan meningkat akibat situasi di kawasan Timur Tengah.
Konflik di Iran bukan hanya sekadar krisis energi, tetapi juga tantangan langsung terhadap asumsi dasar kebijakan luar negeri India di kawasan tersebut. Prinsip otonomi strategis yang selama ini dipertahankan kini semakin sulit dipertahankan.
Upaya India Menjaga Keseimbangan
Amitabh Mattoo, Dekan Sekolah Studi Internasional di Universitas Jawaharlal Nehru, mengatakan bahwa India telah membangun relasi harmonis dengan negara-negara yang saling bersaing di Timur Tengah, dengan prinsip realisme yang pragmatis. Namun, konflik Iran membuat peta geopolitik menjadi lebih rumit.
“Otonomi strategis bekerja paling efektif dalam tatanan dunia multipolar yang cair,” kata Amitabh. “Namun, saat kubu-kubu yang bersaing menuntut loyalitas politik, kepatuhan terhadap sanksi, dan keberpihakan keamanan, situasi menjadi lebih sulit.”
Menurut Amitabh, jika tekanan mencapai titik tertentu, insting pertama India adalah melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan energi. Tak ada pemerintahan di New Delhi yang sanggup menanggung guncangan harga minyak yang berkepanjangan, gangguan pelayaran di Selat Hormuz, atau lonjakan inflasi domestik.
Ketergantungan pada Kekuatan Global
Meski begitu, hubungan New Delhi dengan Washington dan Tel Aviv tidak retak. AS tetap menjadi mitra penting dalam teknologi, pertahanan, dan akses ke modal global. Israel masih menjadi mitra utama di bidang pertahanan dan intelijen. Sementara itu, kawasan Teluk tetap sentral bagi pasokan energi, remitansi, dan stabilitas diaspora.
Namun, Amitabh menilai bahwa krisis ini mengungkap sesuatu yang lebih besar daripada sekadar dilema kebijakan. “India bukan lagi penonton di Asia Barat. Ketergantungan pada kawasan ini membuat setiap eskalasi langsung menguji ambisi India sebagai kekuatan besar.”
Keberhasilan yang Menghadirkan Paradoks
Paradoks ini lahir dari keberhasilan India. Semakin dalam integrasi globalnya, semakin sulit bagi India untuk tetap netral ketika konflik besar pecah. Netralitas di Asia Barat yang terpolarisasi kini bukan lagi posisi, tetapi kemewahan.
Pendekatan Multiblok yang Masih Dipertahankan
Tidak semua pihak sepakat bahwa strategi multiblok India berada di ambang keruntuhan. T.S. Tirumurti, pensiunan diplomat sekaligus perwakilan pertama India untuk Otoritas Palestina, justru menilai perang Iran menjadi alasan bagi New Delhi untuk tetap mempertahankan kebijakan yang sudah berjalan.
“Kebijakan multiblok kami telah memberi manfaat besar seperti memperluas ruang pengambilan keputusan independen,” kata Tirumurti. Ia menolak anggapan bahwa India menghadapi pilihan hitam-putih antara keamanan energi dan kemitraan strategis.
Tekanan Ekonomi yang Meningkat
Kemampuan India mempertahankan strategi multiblok juga bergantung pada ketahanan ekonomi. New Delhi akan semakin kewalahan menanggung dampak finansial dari konflik kawasan yang berkepanjangan.
Negara-negara Teluk memasok sebagian besar kebutuhan minyak mentah dan gas alam India. Lebih dari sembilan juta warga India tinggal dan bekerja di kawasan Teluk, sementara remitansi mereka memiliki keterkaitan besar dengan perekonomian domestik.
Kesiapan untuk Menjaga Netralitas
Gaddam Dharmendra, mantan Duta Besar India untuk Iran, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir India konsisten memperluas hubungan dekat secara historis dengan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
“New Delhi akan menghindari keberpihakan di tengah garis perpecahan baru yang mulai muncul,” kata Gaddam. Ia menilai bahwa mempertahankan sikap netral tidak selalu mudah, tetapi kini menjadi kebutuhan seiring perubahan geopolitik di kawasan Teluk.
Kecenderungan ke Arah AS-Israel?
Pertanyaan paling rumit bukan lagi soal pihak yang akan dipilih India secara resmi, melainkan terkait akumulasi keputusan-keputusan yang selama ini menyiratkan keberpihakan New Delhi.
Shanthie Mariet D’Souza, pendiri Mantraya, forum riset independen, mengatakan bahwa India secara historis menggunakan konsep otonomi strategis sebagai pendekatan fleksibel. Meski konsep itu sendiri belum berada di bawah tekanan, kemampuan India menjaga keseimbangan hubungan dengan sekelompok negara yang sedang bersitegang mulai menghadapi tekanan besar.
Upaya Diplomasi yang Berlangsung
Meski New Delhi masih menolak keberpihakan formal, tidak bisa ditampik bahwa kemitraan strategis dalam sektor teknologi dan ekonomi adalah dengan Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara utama Teluk.
“New Delhi masih berharap perang dapat segera diakhiri melalui mediasi, yang akan menjadi skenario terbaik bagi India. Lawatan multinegara Modi yang dimulai dari Uni Emirat Arab kemungkinan mencerminkan upaya diplomatik tersebut,” ujar Shantie.
