Kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Penggunaan Anggaran
Kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penggunaan anggaran kembali menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, pengadaan yang dilakukan BGN dinilai terlalu mengada-ngada dan hanya menghambur-hamburkan uang negara. Setelah membeli puluhan ribu motor listrik dengan harga per-unit hampir Rp50 juta, BGN juga menghabiskan miliaran rupiah untuk pengadaan kaos kaki.
Di tengah ambisi besar program Makan Bergizi Gratis (MBG), perhatian publik justru tertuju pada hal yang tak terduga: komposisi anggaran BGN tahun 2025. Alih-alih didominasi oleh belanja makanan sebagai inti program, data yang beredar menunjukkan porsi terbesar justru terserap untuk kebutuhan kendaraan dan penunjang lainnya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah arah belanja sudah sejalan dengan tujuan utama program?
Kendaraan Serap Anggaran Triliunan
Berdasarkan data tersebut, belanja kendaraan menjadi pos terbesar dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun. Dari angka itu, sekitar Rp1,2 triliun digunakan untuk pengadaan sepeda motor listrik. Motor listrik ini dibeli melalui sistem e-Katalog 6.0 dari perusahaan Yasa Artha Trimanunggal, yang menawarkan produk bermerek Emmo Mobility. Dua seri yang tercatat antara lain JVH Max dengan harga Rp49,95 juta dan JVH GT seharga Rp48,84 juta per unit, lengkap dengan layanan distribusi ke berbagai daerah.
Besarnya alokasi ini langsung menjadi sorotan, mengingat kendaraan hanya berfungsi sebagai sarana pendukung operasional. Pembeli motor listrik ini menuai kritik dari banyak pihak. BGN dianggap cuma menghambur-hamburkan uang negara.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengklaim, pengadaan ribuan motor listrik untuk kepala SPPG sudah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dadan menyatakan, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Ia menambahkan pembelian sepeda motor listrik tersebut seharga Rp 42 juta per unit.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui detail pengadaan motor listrik tersebut. Purbaya tak menampik usulan pengadaan motor listrik dan komputer untuk program MBG memang pernah diajukan pada tahun lalu. Namun, ia menolak rencana tersebut karena dinilai belum menjadi prioritas.
“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, anggaran program MBG seharusnya difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bagi masyarakat.
Anggaran Perangkat Teknologi
Di bawah belanja kendaraan, pos anggaran terbesar berikutnya adalah untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencapai Rp1,26 triliun. Sementara itu, belanja perangkat keras dan komputer juga menyedot anggaran signifikan, yakni Rp 830,1 miliar. Di dalamnya termasuk pengadaan tablet senilai Rp 508,4 miliar, salah satunya perangkat seperti Samsung Galaxy Tab Active 5. Harga e-katalog untuk perangkat tersebut tercatat sekitar Rp 17,93 juta per unit, sementara harga pasar disebut berada di kisaran Rp9 juta hingga Rp12 juta. Selisih ini pun memicu perhatian terkait efisiensi pengadaan.
Belanja Pakaian hingga Kaos Kaki
Tak hanya itu, anggaran untuk pakaian juga mencapai Rp623,3 miliar, mencakup berbagai kebutuhan mulai dari seragam, sepatu, hingga aksesoris. Salah satu yang paling mencolok adalah belanja kaos kaki yang mencapai Rp 6,9 miliar. Pengadaan ini dilakukan melalui PT Gajah Mitra Paragon, dengan total Rp3,4 miliar untuk berbagai jenis kaos kaki. Harga satuannya bervariasi, dari Rp34.999 hingga Rp 100.000 per pasang. Untuk kaos kaki lapangan saja, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 1,7 miliar untuk pengadaan 17.000 pasang. Jika dikalkulasi maka harga per pasangnya mencapai Rp100.000. Angka ini dinilai cukup tinggi, mengingat di pasaran harga tersebut sudah bisa mendapatkan produk bermerek.
Pelatihan dan Sosialisasi
Selain belanja fisik, anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi juga tidak kecil, mencapai Rp 464,6 miliar. Pos ini mencerminkan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan program.
Makanan Justru Paling Kecil
Anggaran paling menyita perhatian adalah alokasi untuk makanan yang seharusnya menjadi inti program justru berada di posisi paling kecil, yakni Rp 242,8 miliar. Hal ini memunculkan kritik tajam, karena program yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat justru mengalokasikan dana lebih besar untuk aspek pendukung dibanding substansi utamanya. Komposisi anggaran ini membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang prioritas kebijakan. Di satu sisi, kebutuhan operasional seperti kendaraan, perangkat, dan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan program. Namun di sisi lain, publik mempertanyakan apakah proporsi tersebut sudah ideal, terutama ketika kebutuhan utama yakni penyediaan makanan bergizi justru mendapatkan porsi paling kecil.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa dalam program berskala besar, bukan hanya total anggaran yang diperhatikan, tetapi juga bagaimana setiap rupiah dialokasikan dan sejauh mana ia benar-benar menyentuh tujuan utama. Tak heran sebagian pihak kini menilai BGN cuma menghambur-hamburkan uang yang diperoleh juga dari hasil pajak rakyat.
